HEADLINE: Mantan PM Jepang Shinzo Abe Meninggal Ditembak, Ada Apa?

Liputan6.com, Nara - "Dor... Dor..." Dua letusan tembakan terdengar saat mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berkampanye di Prefektur Nara. Seketika, Abe roboh. Darah terlihat mengalir membasahi kemeja putih di bagian dada kirinya.

Petugas keamanan langsung membekuk seorang pria bersenjata api rakitan, tak jauh dari posisi Abe berpidato. Tanpa berusaha melarikan diri, warga Nara bernama Tetsuya Yamagami itu langsung ditahan untuk diinterogasi di kantor polisi.

Penembakan terjadi sekitar 11.30 waktu Jepang, Jumat (8/7/2022). Kala itu, Shinzo Abe tampak berpidato di pinggir jalan di atas sebuah platform. 

Berdasarkan rekaman video yang beredar, Abe sedang berbicara ketika terdengar suara ledakan senjata api, tak lama kemudian, muncul kepulan asap putih dan ada suara tembakan lainnya.

Video lain dari NHK melengkapi momen ketika Shinzo Abe ditembak. Pada tayangan berikutnya, Shinzo Abe sudah kolaps di lantai dan berusaha ditolong oleh tim medis.

Abe terkena tembakan di dada dan tenggorokan, lalu detak jantungnya berhenti. Ia langsung dibawa ke salah satu rumah sakit di Nara dengan helikopter, dan diterbangkan lagi ke Tokyo, sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia.

Tim Dokter yang merawat Shinzo Abe mengaku telah menghabiskan 4,5 jam untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, Shinzo Abe tak tertolong.

"Mereka mencoba menghentikan pendarahan dan melakukan transfusi darah," kata dokter di rumah sakit, dikutip dari laman BBC.

"Pihak rumah sakit menggunakan lebih dari 100 unit darah." Dia membenarkan ada dua luka yang diyakini luka akibat tembakan, tapi dokter tidak dapat menemukan peluru selama operasi berlangsung.

Pelaku yang berusia 41 tahun diketahui merupakan mantan Marinir Angkatan Laut dan pasukan bela diri Jepang hingga 2005. Motifnya melakukan penembakan diakui karena kecewa dengan Abe saat menjabat sebagai PM dan telah berniat membunuh Abe sejak lama.

Pemerintah Jepang langsung mengutuk penembakan terhadap Abe. "Penembakan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe merupakan tindakan yang tidak dapat dimaafkan," ujar Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida.

"Tindakan keterlaluan semacam ini benar-benar tidak dapat ditoleransi, apa pun alasannya, dan saya sangat mengutuk tindakan ini," ucap Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno dalam laman resmi Kabinet Pemerintah Jepang di Tokyo.

Pada 10 Juli 2022, Jepang akan menggelar pemilihan Dewan Penasihat (Sangiin). Kampanye Abe di Nara adalah terkait pemilihan tersebut. 

Saat ini, Partai Demokrat Liberal yang menaui Abe, masih menjadi mayoritas dengan total 109 kursi. Salah satu pesaing utama partai tersebut adalah partai baru bernama Partai Demokrat Konstitusional.

Pemimpin partai itu adalah politisi muda bernama Kenta Izumi. Ia juga telah memberikan kecaman kepada penembakan Shinzo Abe. 

"Penembakan Mantan Perdana Menteri Abe adalah serangan kepada kebebasan berpendapat dan sungguh tidak terampuni," ujarnya via Twitter. Ia pun berjanji bahwa partainya akan memandang situasi ini dengan serius dan menolak terorisme dalam kampanye.

"Kami dengan tegas melawan kekerasan dan melindungi demokrasi," tegasnya.

Kunjungan Shinzo Abe ke Nara baru dikonfirmasi pada Kamis 7 Juli malam, sehingga bagaimana tersangka mengetahui hal ini dan mempersiapkan aksinya masih menjadi pertanyaan terbuka. Terlebih, kekerasan senjata api sangat jarang terjadi di Jepang. 

"Ini bukan hanya langka, tetapi juga benar-benar tak terduga secara budaya," kata Nancy Snow, Direktur Dewan Industri Keamanan Internasional Jepang.

"Orang Jepang tidak bisa membayangkan memiliki budaya senjata seperti di Amerika Serikat," imbuhnya.

Kecaman atas insiden itu pun muncul dari partai berkuasa maupun oposisi, serta dari komunitas bisnis Jepang. "Ini adalah jelas-jelas tindakan terorisme politik yang tak bisa diampun," ujar Sanae Takaichi, kepala Dewan Penelitian di Partai Demokrat Liberal, dikutip dari Kyodo. 

Asosiasi eksekutif perusahaan di Jepang (Keizai Doyoukai) turut memberikan kecaman keras atas perbuatan pelaku yang dinilai tidak bisa diampuni. "Ini adalah sebuah tantangan serius kepada demokrasi Jepang. Ini tidak bisa diampuni," ujar Kengo Sakurada, ketua dari Keizai Doyoukai. 

Kebijakan ekonomi Abe cukup populer di dunia dengan julukan Abenomics. Kebijakan tersebut mendukung deregulasi, serta pelonggaran moneter. Salah satu kebijakan Abe yang pro-bisnis adalah pendekatan "sandbox" yang memberikan keringanan aturan bagi sektor teknologi yang baru.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Jepang, negara berpenduduk 127 juta orang dengan kematian tahunan akibat senjata jarang berjumlah lebih dari 10, merupakan salah satu negara yang berhasil melakukan pengendalian senjata.

"Sejak senjata masuk ke negara itu, Jepang selalu memiliki undang-undang senjata yang ketat," Iain Overton, direktur eksekutif Action on Armed Violence, sebuah kelompok advokasi Inggris, mengatakan kepada BBC. 

"Mereka adalah negara pertama yang memberlakukan undang-undang senjata di seluruh dunia, dan saya pikir itu meletakkan dasar yang mengatakan bahwa senjata benar-benar tidak berperan dalam masyarakat sipil."

Namun kemudian, insiden penembakan justru menimpa mantan PM Shinzo Abe hingga menyebabkan meninggal dunia. Padahal, kekerasan senjata jarang terjadi di Jepang, di mana senjata api merupakan benda terlarang.

Tindakan kekerasan politik juga jarang terjadi di Jepang. Aum Shinrikyo adalah kelompok teror besar terakhir yang mengobarkan perang melawan negara ini, melepaskan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo pada 1995, yang menewaskan 13 orang, melukai 54 orang lainnya dan mempengaruhi 980 lainnya, menurut Japan Times.

Pembunuhan politik paling menonjol di Jepang kontemporer terjadi pada 1960, ketika seorang sayap kanan menyerang pemimpin sosialis Inejiro Asanuma. Pada 1978, seorang pria berusaha membunuh Perdana Menteri Masayoshi Ohira, tetapi dia hanya bergaul dengan wartawan di luar Kantor Perdana Menteri dan tidak pernah benar-benar dekat dengan Ohira. Dalam dua kasus terakhir, senjatanya adalah pedang dan pisau.

Pada 1992, Shin Kanemaru, Wakil Perdana Menteri Jepang diserang seorang pria dengan pistol, tetapi tidak terluka. Dua tahun kemudian, seorang pria bersenjata menembak Perdana Menteri Hosokawa Morihiro, tetapi dia juga tidak terluka. Pada 2007, walikota Nagasaki Ito Itcho meninggal setelah seorang pria bersenjata menembaknya.

Untungnya, senjata tetap langka di Jepang. Faktanya, negara ini memiliki salah satu tingkat kekerasan senjata terendah di dunia. Menurut buku putih polisi, ada 21 penangkapan karena penggunaan senjata api pada 2020, dan 12 di antaranya terkait geng. 

Angka Organisasi Kesehatan Dunia menunjukkan bahwa Jepang hanya memiliki sembilan kematian terkait senjata api pada 2018, turun dari 23 tahun di bawahnya. Tingkat kematian senjata api per 100.000 orang adalah 0,01; sebagai perbandingan, jumlah AS melebihi empat per 100.000.

Keberhasilan Jepang dalam membatasi kematian akibat senjata terkait erat dengan sejarahnya. Setelah Perang Dunia II, pasifisme muncul sebagai salah satu filosofi dominan di negara ini. 

Polisi baru mulai membawa senjata api setelah pasukan Amerika membuatnya, pada tahun 1946, demi keamanan. Itu juga tertulis dalam hukum Jepang pada 1958, bahwa "tidak ada orang yang boleh memiliki senjata api atau pedang."

Pemerintah telah melonggarkan undang-undang tersebut, tetapi fakta bahwa Jepang memberlakukan kontrol senjata dari sikap pelarangan adalah penting. Jika warga Jepang ingin memiliki senjata, mereka harus menghadiri kelas sepanjang hari, lulus tes tertulis, dan mencapai setidaknya 95% akurasi selama tes jarak tembak.

Kemudian mereka harus lulus evaluasi kesehatan mental, yang dilakukan di rumah sakit, dan lulus pemeriksaan latar belakang, di mana pemerintah menggali catatan kriminal mereka dan mewawancarai teman dan keluarga. Lalu mereka hanya bisa membeli senapan dan senapan angin, bukan pistol dan setiap tiga tahun mereka harus mengulang kelas serta ujian awal.

Jepang juga menganut gagasan bahwa lebih sedikit senjata yang beredar akan menghasilkan lebih sedikit kematian.

Setiap prefektur — yang ukurannya berkisar dari setengah juta orang hingga 12 juta orang, di Tokyo — dapat mengoperasikan maksimal tiga toko senjata; dan ketika pemilik senjata mati, kerabat mereka harus menyerahkan senjata api orang yang meninggal itu. Hasilnya adalah situasi di mana warga dan polisi jarang menggunakan atau menggunakan senjata api.

Polisi yang tak bertugas pun tidak diperbolehkan membawa senjata api, dan sebagian besar pertemuan dengan tersangka melibatkan beberapa kombinasi seni bela diri atau senjata serang. Ketika serangan Jepang berubah menjadi mematikan, mereka umumnya melibatkan penusukan yang fatal. 

Kontrol senjata di Jepang, dikombinasikan dengan rasa hormat yang berlaku terhadap otoritas, telah menyebabkan hubungan yang lebih harmonis antara warga sipil dan polisi.

Masyarakat Jepang kini dilanda duka. Mereka tengah upaya untuk menerima pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe di negara dengan kebijakan senjata api diberlakukan dengan ketat dan kekerasan terkait politik begitu jarang terjadi.

Abe ditembak saat tengah memberikan pidato kampanye di sebuah sudut jalan dan dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter. Kematiannya diumumkan pada Jumat petang.

Mulai dari Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang merupakan anak didik Abe, hingga masyarakat di media sosial, suasana duka membanjiri negara tersebut, yang terakhir menyaksikan seorang perdana menteri dibunuh hampir 90 tahun yang lalu, merefleksikan betapa jarangnya kekerasan politik terjadi.

"Saya sangat terkejut," kata Gubernur Tokyo Yurike Koike dalam sebuah konferensi pers rutin sebelum kematian Abe diumumkan. Koike tampak menahan air matanya dalam kesempatan tersebut. "Apapun alasannya, tindakan yang begitu keji tidak dapat dimaafkan. Ini adalah hinaan terhadap demokrasi."

Koki Tanaka (26 tahun), seorang pekerja teknik informasi di Tokyo, menyuarakan pendapat serupa: "Saya tercengang bahwa hal seperti ini dapat terjadi di Jepang."

Pelarangan kepemilikan senjata api Jepang tidak mengizinkan penduduk sipil untuk memiliki pistol, dan para pemburu yang memiliki izin hanya dibolehkan untuk memiliki pistol rifle. Para pemilik senjata api harus mengikuti sejumlah kelas, lulus ujian tertulis dan menjalani evaluasi psikologi dan pengecekan latar belakang.

Jika ada penembakan terjadi, biasanya itu melibatkan anggota geng Yakuza yang menggunakan senjata ilegal. Ketika pembunuhan massal terjadi, seperti saat 19 orang tewas dibunuh di sebuah fasilitas untuk orang dengan gangguan jiwa pada 2016, hal itu biasanya dilakukan dengan pisau.

Serangan terhadap politikus juga bukan sesuatu yang biasa terjadi. Hanya segelintir kejadian yang tercatat dalam setengah abad terakhir. Kejadian yang paling mencuat adalah pada tahun 20077 di mana Walikota Nagasaki ditembak mati oleh seorang anggota geng, yang kemudian memicu semakin diketatkannya kebijakan senjata api.

Pembunuhan seorang mantan perdana menteri terakhir terjadi pada 1936.

Pria yang ditangkap sebagai tersangka penembak Abe adalah mantan anggota militer Jepang yang menembakkan senjata api rakitan sendiri, menurut laporan-laporan media. Menteri Pertahanan Nobuo Kishi, adik dari Abe, menolak untuk berkomentar atas laporan-laporan tersebut.

Reaksi terhadap penembakan itu membanjir media sosial. Pada Jumat petang topik terpopuler di Twitter Jepang adalah "Abe-san". "Saya terus gemetar. Ini adalah akhir dari Jepang yang damai," kata seorang pengguna Twitter Nonochi.

"Ada banyak politikus yang saya ingin lihat pergi, namun pembunuhan tidak dapat dimengerti. Ini adalah awal dari berakhirnya demokrasi."

Moto "politik menuntut hasil" adalah ciri khas Shinzo Abe.

Abe, perdana menteri termuda Jepang ketika ia pertama kali menjabat pada tahun 2006 pada usia 52 tahun, mengalami komplikasi kesehatan yang serius di akhir karir politiknya.

Ia adalah keturunan dari keluarga politik, kakeknya, Kishi Nobusuke, yang menjabat sebagai perdana menteri Jepang antara 1957 dan 1960.

Abe merupakan almunus Universitas Seikei yang lulus pada tahun 1977, ia bekerja sebentar di perusahan baja Kobe antara tahun 1979 dan 1982 sebelum mengenakan jubah politik.

Dia bergabung dengan ayahnya politikus Shintaro Abe sebagai sekretaris.

Setelah kematian ayahnya, yang menjabat sebagai menteri luar negeri Jepang, Abe terjun ke politik elektoral pada tahun 1993 dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan – majelis rendah parlemen Jepang, yang secara lokal dikenal sebagai Diet.

Namun, kejutan pertama dalam karir politiknya datang ketika dia tiba-tiba mengundurkan diri karena penyakit radang usus besar yang parah pada 2007. Dia baru menjabat selama satu tahun – September 2006 hingga 2007.

Itu adalah tahun yang sama ketika partainya menghadapi kekalahan memalukan di Diet.

Abe kembali berkuasa secara menakjubkan pada tahun 2012, pertama kali mengalahkan saingan partainya Shigeru Ishiba pada September tahun itu untuk merebut kembali kepemimpinan LDP, dan kemudian memimpin partai tersebut menjadi mayoritas pada bulan Desember itu.

Itu sekali lagi merupakan tonggak politik – mantan perdana menteri Jepang pertama yang kembali menjabat sejak Shigeru Yoshida pada tahun 1948.

Tugas kedua Abe sebagai kepala eksekutif Jepang sejak 2012 datang dengan fokus pada ekonomi dan berjanji untuk menarik Jepang keluar dari deflasi jangka panjang.

Mantranya "tuntutan politik menghasilkan hasil" mulai menunjukkan hasil ketika "program stimulus moneter agresif Bank of Japan menekan yen terhadap mata uang utama lainnya, dan menaikkan pendapatan perusahaan besar dan harga saham."

Dia terpilih kembali dalam pemilu 2014 dan 2017. Namun, pemerintahannya gagal memenuhi target inflasi tahunan 2%.

Selama konferensi pers terakhirnya sebagai perdana menteri, Abe juga menyinggung masalah keamanan Jepang.

"Korea Utara memiliki banyak kemampuan dalam rudal balistik dan Jepang harus meningkatkan kapasitas keamanannya," katanya pada Oktober 2020.

Dia akan dikenal karena sikapnya yang hawkish terhadap China karena dia telah berjanji untuk mengubah Konstitusi pasifis Jepang untuk memungkinkan militer penuh.

Istilah hawkish biasa muncul sebagai respon untuk menggambarkan kebijakan moneter yang cenderung kontraktif seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi neraca bank sentral.

"Sayangnya, tetangga kami (Korea Utara) memiliki ambisi nuklir dan untuk memastikan keamanan negara kami, kami membutuhkan aliansi yang kuat dengan AS," tambahnya.

Abe mengatakan Jepang – lokasi pengeboman Hiroshima dan Nagasaki 75 tahun lalu – akan mencoba menjadi jembatan antara negara-negara yang memiliki senjata nuklir dan yang tidak memiliki senjata nuklir.

Masa jabatannya juga melihat hubungan bilateral dengan Korea Selatan mencapai titik terendah baru atas masalah eksploitasi seksual masa perang.

Kekalahan besar Jepang di bawah Abe adalah menunda selama satu tahun acara olahraga terbesar di dunia - Olimpiade 2020 - karena pandemi.

Dia terlihat sebagai aktor utama dalam strategi Indo-Pasifik AS yang terwujud dalam aliansi keamanan Quad bersama dengan Australia dan India.

Seorang pengusaha dari Osaka sebelumnya mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa tsunami Fukushima 2011 membentuk pandangan Abe tentang Muslim di negara itu.

“Abe mengunjungi banyak kamp bantuan dan operasi penyelamatan dan apa yang dia temukan adalah Muslim, terutama dari Pakistan, ada di mana-mana,” kata pengusaha, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya.

Abe menjadi oposisi pada 2011.

“Kelompok Muslim telah mencapai tempat-tempat yang terkena dampak tsunami jauh sebelum pemerintah dan kelompok Jepang lainnya sampai di sana,” tambahnya.

Setelah Abe kembali sebagai perdana menteri pada 2012, pengusaha itu mengatakan: “Pemerintahannya membangun ruang sholat Muslim di sepanjang jalan raya dan di banyak bandara.”