PM Jepang Fumio Kishida Rombak Kabinet Lantaran Kepuasan Warga Berkurang

Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri Jepang merombak kabinetnya pada Rabu (10/8) setelah penurunan kepuasan warga atas pemerintahan.

Fumio Kishida memimpin partainya yang berkuasa meraih kemenangan dalam pemilihan majelis tinggi bulan lalu, beberapa hari setelah Abe ditembak mati oleh seorang pria yang membenci Gereja Unifikasi.

Sejak itu, ketika publik meneliti hubungan gereja dengan politikus Jepang dan penanganan ekonomi Kishida, peringkat kepuasan untuk pemerintah telah jatuh, seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (10/8/2022).

Tingkat kepuasan turun 13 poin dalam tiga minggu menjadi 46 persen, menurut jajak pendapat yang diterbitkan pada hari Senin oleh lembaga penyiaran publik NHK.

Sementara survei lain oleh harian Yomiuri Shimbun menunjukkan penurunan delapan poin dari Juli menjadi 57 persen.

Veteran politik Yasukazu Hamada diangkat menjadi menteri pertahanan -- peran kunci untuk menjalankan janji Kishida guna meningkatkan anggaran pertahanan melawan ancaman yang berkembang dari China dan Korea Utara.

Hamada, yang sebelumnya menjabat sebagai menteri pertahanan dari 2008-2009, menggantikan saudara laki-laki Abe, Nobuo Kishi, yang kesehatannya memburuk telah menimbulkan kekhawatiran.

Kishi juga baru-baru ini bersumpah untuk "meninjau secara menyeluruh" hubungannya dengan Gereja Unifikasi, setelah mengakui bahwa anggota gereja telah melayani sebagai sukarelawan kampanye.

Sejak kematian Abe sebulan yang lalu, media Jepang telah mengungkapkan bahwa banyak anggota parlemen berkuasa - terutama yang berada di faksi Abe - menerima bantuan serupa dari anggota Gereja Unifikasi, sesuatu yang menurut kelompok itu hanya dilakukan oleh para pengikut sebagai warga negara.

Organisasi yang didirikan di Korea pada tahun 1954, yang pengikutnya dikenal sebagai "Moonies", telah mengkonfirmasi bahwa ibu dari pria yang diduga membunuh Abe adalah anggotanya.

Publik juga terpecah atas keputusan Kishida untuk mengadakan pemakaman kenegaraan untuk Abe, perdana menteri terlama di Jepang yang sikap nasionalisnya memecah belah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rentetan penembakan massal baru-baru ini telah mendorong diskusi intensif seputar kontrol senjata di AS.

Tujuh orang tewas dan puluhan lainnya cedera dalam penembakan massal Senin di parade Empat Juli di Highland Park, Illinois. Serangan itu terjadi setelah beberapa penembakan massal lainnya dalam beberapa pekan terakhir, termasuk di Buffalo, New York, dan Uvalde, Texas. Demikian seperti dikutip dari laman South China Morning Post, Jumat (8/7/2022). 

Salah satu pertanyaan terbesar yang diajukan: Bagaimana AS mencegah hal ini terjadi berulang kali?

Meskipun AS tidak memiliki mitra yang tepat di tempat lain di dunia, beberapa negara telah mengambil langkah-langkah yang dapat memberikan gambaran seperti apa pengendalian senjata yang berhasil.  Jepang, negara berpenduduk 127 juta orang dengan kematian tahunan akibat senjata api jarang berjumlah lebih dari 10, adalah salah satu negara tersebut.

"Sejak senjata masuk ke negara itu, Jepang selalu memiliki undang-undang senjata yang ketat," Iain Overton, direktur eksekutif Action on Armed Violence, sebuah kelompok advokasi Inggris, mengatakan kepada BBC. 

"Mereka adalah negara pertama yang memberlakukan undang-undang senjata di seluruh dunia, dan saya pikir itu meletakkan dasar yang mengatakan bahwa senjata benar-benar tidak berperan dalam masyarakat sipil."

Namun kemudian, insiden penembakan justru menimpa mantan PM Shinzo Abe hingga menyebabkan ia tak sadarkan diri. 

Insiden kekerasan senjata jarang terjadi di Jepang, di mana senjata api dilarang.

Keberhasilan Jepang dalam membatasi kematian akibat senjata terkait erat dengan sejarahnya. Setelah Perang Dunia II, pasifisme muncul sebagai salah satu filosofi dominan di negara ini. 

Polisi baru mulai membawa senjata api setelah pasukan Amerika membuatnya, pada tahun 1946, demi keamanan. Itu juga tertulis dalam hukum Jepang , pada tahun 1958, bahwa "tidak ada orang yang boleh memiliki senjata api atau senjata api atau pedang."

Pemerintah telah melonggarkan undang-undang tersebut, tetapi fakta bahwa Jepang memberlakukan kontrol senjata dari sikap pelarangan adalah penting. (Ini juga salah satu faktor utama yang memisahkan Jepang dari AS, di mana Amandemen Kedua secara luas mengizinkan orang untuk memiliki senjata.)

Jika warga Jepang ingin memiliki senjata, mereka harus menghadiri kelas sepanjang hari, lulus tes tertulis, dan mencapai setidaknya 95% akurasi selama tes jarak tembak.

Kemudian mereka harus lulus evaluasi kesehatan mental, yang dilakukan di rumah sakit, dan lulus pemeriksaan latar belakang, di mana pemerintah menggali catatan kriminal mereka dan mewawancarai teman dan keluarga.

Mereka hanya bisa membeli senapan dan senapan angin, bukan pistol dan setiap tiga tahun mereka harus mengulang kelas dan ujian awal.

Jepang juga menganut gagasan bahwa lebih sedikit senjata yang beredar akan menghasilkan lebih sedikit kematian.

Setiap prefektur — yang ukurannya berkisar dari setengah juta orang hingga 12 juta orang, di Tokyo — dapat mengoperasikan maksimal tiga toko senjata; dan ketika pemilik senjata mati, kerabat mereka harus menyerahkan senjata api anggota yang meninggal itu.

Hasilnya adalah situasi di mana warga dan polisi jarang menggunakan atau menggunakan senjata api.

Polisi yang tidak bertugas tidak diperbolehkan membawa senjata api, dan sebagian besar pertemuan dengan tersangka melibatkan beberapa kombinasi seni bela diri atau senjata serang. Ketika serangan Jepang berubah menjadi mematikan, mereka umumnya melibatkan penusukan yang fatal. 

Pada bulan Juli 2016, seorang penyerang membunuh 19 orang di fasilitas hidup yang dibantu. Jepang jarang melihat begitu banyak kematian akibat senjata dalam satu tahun penuh.