Eswatini Negara Mana? Ini Rangkuman Soal Kerajaan Serta Rajanya MSwati III yang Bertemu Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Rabu 24 Agustus 2022, Raja Eswatini MSwati III datang ke Istana Merdeka, Jakarta, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini bukan pertemuan pertama karena sebelumnya keduanya sudah pernah bertemu.

Raja Eswatini, Mswati III juga sudah pernah mengujungi Indonesia beberapa kali seperti pada 2002, 2003, 2007, 2008, 2015, serta tahun 2019.

Bagi Anda yang ingin tahu Eswatini negara mana, berikut ini Liputan6.com rangkum penjelasannya, mengutip BBC, Kamis (25/8/2022):

Kerajaan Eswatini ternyata merupakan salah satu monarki absolut terakhir yang tersisa di dunia.

Raja Eswatini memerintah dengan dekret atas jutaan rakyatnya, yang sebagian besar tinggal di pedesaan dan mengikuti cara hidup tradisional.

Pada tahun 2018 raja mengumumkan bahwa negara tersebut, yang sampai sekarang dikenal sebagai Swaziland, selanjutnya akan disebut Eswatini, melakukan sebuah langkah yang menurut para kritikus dilakukan tanpa konsultasi dan membutuhkan perubahan konstitusional.

Negara itu mengekspor gula, dan banyak orang Swazi bekerja di Afrika Selatan serta mengirim pulang penghasilan mereka.

Menurut UNICEF, Eswatini memiliki tingkat prevalensi HIV tertinggi di dunia. Virus HIV-Aids telah membunuh banyak orang Swazi dan meninggalkan ribuan anak yatim. Sekitar 210.000 orang diperkirakan hidup dengan HIV.

Menurut PBB dan Bank Dunia, berikut ini sejumlah fakta Kerajaan Swaziland atau Eswatini:

• Ibu kota: Mbabane
• Populasi 1,3 juta
• Luas 17.364 km persegi (6.704 mil persegi)
• Bahasa utama Swazi, Inggris (keduanya resmi)
• Agama-agama besar: Kristen, kepercayaan pribumi
• Harapan hidup 54 tahun (pria), 60 tahun (wanita)
• Mata Uang Lilangeni

Raja Mswati III dimahkotai pada tahun 1986. Kala itu usainya 18 tahun.

Ia menggantikan ayahnya yang telah lama menjabat yakni Raja Sobhuza II, yang meninggal pada usia 82 tahun.

Raja, yang dikenal sebagai Ngweyama - "the lion" - sering muncul di depan umum dalam pakaian tradisional dan memiliki banyak istri.

Dia memerintah dengan dekret dan telah dikritik karena perlakuan keras terhadap lawan dan karena meminta uang publik untuk membayar istana baru dan mobil mewah.

Para pengunjuk rasa yang marah dengan penurunan ekonomi menjadi semakin vokal menuntut reformasi politik.

Kontrol negara terhadap media sangat kuat dan jurnalis dapat dituntut karena mengkritik pemerintah.

Pemerintah tidak membatasi akses ke internet, tetapi hanya sedikit orang Swazi yang mampu untuk online.

1894 - Inggris dan Republik Boer Transvaal bersama-sama memerintah Swaziland.

1907 - Swaziland menjadi wilayah Komisi Tinggi Inggris.

1921 - Raja Sobhuza II naik takhta.

1962 - The Ngwane National Liberatory Congress (NNLC) atau Kongres Pembebasan Nasional Ngwane dibentuk.

1964 - Konstitusi pertama Swaziland mulai berlaku, dan Raja Sobhuza mendirikan sebuah partai politik, Imbokodvo National Movement (INM). 

1967 - Sebuah konstitusi baru mulai berlaku, memberikan pengenalan pemerintahan sendiri setelah kemerdekaan diperoleh.

1967 - Dewan Legislatif dibubarkan. Pemilihan parlemen bikameral baru - termasuk Dewan Majelis dan Senat - berlangsung. INM memperoleh semua, 24 kursi elektif di majelis rendah. Meski tidak mendapatkan kursi, NNLC muncul sebagai oposisi utama.

1968 - Swaziland diberikan kemerdekaan formal, di dalam Persemakmuran, dan mengadopsi konstitusi baru.

1972 - Pemilihan Dewan Majelis melihat INM mempertahankan 21 kursi dan NNLC memperoleh tiga sisanya.

1973 - Raja Sobhuza menangguhkan konstitusi dan melarang partai politik.

1977 - Sistem parlementer dihapuskan dan digantikan oleh komunitas suku tradisional.

1978 - Konstitusi baru mengabadikan perwakilan elektoral oleh 'Tinkhundla'. Di bawah sistem itu, kandidat dinominasikan oleh Tinkhundla (dewan lokal) dan dipilih melalui pemungutan suara rahasia. Raja mempertahankan kekuasaan untuk menunjuk sebagian anggota parlemen. Peran parlemen adalah sebagai penasehat.

1979 - Parlemen baru dibuka.

1982 - Badan penasehat tradisi Swazi - Dewan Nasional Swaziland - yang terdiri dari anggota keluarga kerajaan, berganti nama menjadi Dewan Tertinggi Negara (Liqoqo).

1982 - Raja Sobhuza meninggal.

1982 - Ibu Suri Dzeliwe berwenang untuk bertindak sebagai Bupati sampai Pangeran Makhosetive mencapai 21.

1983 - Bupati Ratu Dzeliwe digulingkan. Ratu Ntombi, ibunda Pangeran Makhosetive, diangkat menjadi Regent (setingkat bupati).

1983 - Gerakan Rakyat Demokratik Bersatu (Pudemo) terbentuk.

1986 - Pangeran Makhosetive dinobatkan - tiga tahun lebih awal - dan mengambil gelar Raja Mswati III.

1986 - Raja Mswati membubarkan Dewan Tertinggi Negara (Liqoqo).

1991 - Raja Mswati setuju untuk meninjau sistem Tinkhundla dengan membentuk komisi. Pudemo menolak komisi tersebut.

1992 - Raja membentuk komisi kedua untuk meninjau reformasi politik.

1992 - Pudemo menolak usulan komisi kedua. Raja Mswati membubarkan parlemen dan mengumumkan dia akan memerintah dengan dekrit sampai pemilihan.

1997 - Setengah dari angkatan kerja melakukan pemogokan umum yang disebut oleh SFTU. Pemerintah menyatakan pemogokan itu ilegal.

Oktober 2003 - Pemilihan parlemen; aktivis pro-demokrasi Obed Dlamini memenangkan kursi.

Maret 2004 - Utusan AIDS PBB mengatakan Swaziland memiliki tingkat infeksi HIV tertinggi di dunia.

Juli 2004 - Raja mengusulkan untuk membangun tempat tinggal kerajaan baru untuk menampung beberapa istrinya.

Agustus 2005 - Raja menandatangani konstitusi baru.

Juli 2007 - Ribuan orang protes di ibu kota komersial Manzini untuk mendesak reformasi demokrasi.

September 2008 - Kelompok oposisi memboikot pemilu sebagai bagian dari kampanye mereka untuk pemilu multi-partai.

September 2010 - Demonstran pro-demokrasi berbaris melalui Manzini, meskipun penangkapan sekitar 50 aktivis hari sebelumnya.

November 2011 - Swaziland dilanda krisis anggaran yang digambarkan oleh IMF sebagai "kritis", dengan pemerintah berjuang untuk membayar gaji pekerja sektor publik.

2013 Agustus, September - Jajak pendapat parlemen. Kandidat berpartisipasi sebagai individu karena partai dilarang mengikuti pemilu.

2018 April - Raja Mswati mengumumkan bahwa negara tersebut akan mengubah namanya menjadi eSwatini.