PBB Ungkap Situasi Kemanusiaan di Ethiopia Mengkhawatirkan

Liputan6.com, Jakarta - PBB mengatakan situasi kemanusiaan di bagian utara Ethiopia sudah “mengkhawatirkan,” dan kondisi tersebut menimbulkan dampak terhadap akses warga sipil pada layanan medis dan bisnis komersil.

Konflik di wilayah Tigray, yang dimulai pada November 2020, telah menewaskan ribuan orang di negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Afrika itu.

Dalam beberapa bulan terakhir ini, konflik di negara berpenduduk 115 juta jiwa itu mulai mereda di tengah upaya mediasi yang berjalan lambat, seperti dikutip dari laman VOA Indonesia, Rabu (31/8/2022).

Tetapi pada minggu lalu, juru bicara Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed mengatakan kepada wartawan bahwa pihak berwenang Tigray “menolak melakukan perundingan damai.”

Pemerintah Ethiopia mengatakan siap berunding, tetapi bersikeras agar Uni Eropa memimpin upaya mediasi tersebut.

Pihak otoritas Tigray telah mengecam upaya Uni Afrika itu dan mendesak segera dimulainya kembali layanan telepon, perbankan dan sejumlah layanan lainnya yang sebagian besar terputus sejak perang dimulai. Pernyataan dari otoritas Tigray pada minggu lalu mengecam pemerintah federal yang dinilai tidak tertarik pada perundingan damai.

Konflik tersebut telah menciptakan krisis kemanusiaan bagi jutaan orang yang terdampak pertempuran di Amhara dan kawasan Afar yang bertetangga dengannya. Sementara itu ribuan warga Tigray kini hidup di kamp-kamp pengungsi di Sudan.

Dua organisasi HAM terkemuka Rabu (6/4) menuduh pasukan bersenjata dari wilayah Amhara Ethiopia melancarkan pembersihan etnis terhadap etnis Tigrayan dalam perang yang telah menewaskan ribuan warga sipil dan membuat lebih dari satu juta orang mengungsi.

Amnesty International dan Human Rights Watch menyatakan dalam laporan bersama bahwa pelanggaran yang dilakukan para pejabat dan pasukan khusus regional Amhara serta milisi dalam pertempuran di Tigray Barat merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka juga menuduh militer Ethiopia terlibat dalam tindakan tersebut, demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (7/4/2022).

“Sejak November 2020, para pejabat dan pasukan keamanan Amhara telah terlibat dalam kampanye pembersihan etnis tanpa henti untuk mengusir warga Tigrayan di Tigray Barat dari rumah mereka,” kata Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch.

Juru bicara pemerintah Amhara Gizachew Muluneh mengatakan kepada Reuters tuduhan pelanggaran dan pembersihan etnis di Tigray Barat merupakan “kebohongan” dan berita yang “dibuat-buat.”

Juru bicara pemerintah dan militer Ethiopia, mantan komandan pasukan khusus Amhara dan administrator Tigray Barat tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Amnesty dan Human Rights Watch mengatakan pasukan Tigrayan juga melakukan pelanggaran dalam 17 bulan ini, tetapi ini bukanlah fokus laporan tersebut.

Laporan itu, yang didasarkan pada 427 wawancara dengan penyintas, anggota keluarga dan saksi mata, merupakan penilaian paling komprehensif sejauh ini mengenai berbagai pelanggaran selama perang di Tigray Barat.

Tigray Barat menghadapi sebagian kekerasan terburuk dalam perang itu, yang menghadapkan pemerintah PM Ethiopia Abiy Ahmed dan sekutu-sekutunya dari wilayah Amhara dengan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF). TPLF mendominasi pemerintah Ethiopia sebelum Abiy naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2018.

Amhara dan Tigray sama-sama mengklaim wilayah tersebut, yang dikuasai oleh pasukan Amhara dan militer Ethiopia.

Selain pembantaian berulang kali, laporan itu menyebut berbagai pertemuan di mana para pejabat Amhara membahas rencana memindahkan warga Tigray dan restriksi yang mereka berlakukan terhadap bahasa Tigrayan sebagai bukti pembersihan etnis.