PBB Ungkap Bukti Penyiksaan Terhadap Masyarakat Uyghur di Xinjiang

Liputan6.com, Jenewa - PBB menuduh China melakukan "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" dalam laporan yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai tuduhan pelecehan di Provinsi Xinjiang.

Dilansir BBC, Kamis (1/9/2022), China telah mendesak PBB untuk tidak merilis laporan itu - dengan Beijing menyebutnya sebagai "lelucon" yang diatur oleh kekuatan Barat.

Laporan tersebut menilai klaim pelecehan terhadap Muslim Uyghur dan etnis minoritas lainnya, yang dibantah China. Tetapi para penyelidik mengatakan mereka menemukan "bukti yang dapat dipercaya" dari penyiksaan yang mungkin sama dengan "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Laporan tersebut dirilis pada hari terakhir Michelle Bachelet bekerja setelah empat tahun sebagai komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Masa jabatannya didominasi oleh tuduhan pelecehan terhadap Uighur.

Laporan timnya menuduh China menggunakan undang-undang keamanan nasional yang tidak jelas untuk menekan hak-hak minoritas dan membangun "sistem penahanan sewenang-wenang".

Dikatakan para tahanan telah menjadi sasaran "pola perlakuan buruk" yang termasuk "insiden kekerasan seksual dan berbasis gender".

Yang lain, kata mereka, menghadapi perawatan medis paksa dan "penegakan diskriminatif kebijakan keluarga berencana dan pengendalian kelahiran".

PBB merekomendasikan agar China segera mengambil langkah-langkah untuk membebaskan "semua individu yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang" dan menyarankan bahwa beberapa tindakan Beijing dapat dianggap sebagai "komisi kejahatan internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan".

Sementara PBB mengatakan tidak dapat memastikan berapa banyak orang yang telah ditahan oleh pemerintah, kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang, di barat laut China.

Kongres Uyghur Dunia menyambut baik laporan itu dan mendesak tanggapan internasional yang cepat.

"Terlepas dari penolakan keras pemerintah China, PBB kini secara resmi mengakui bahwa kejahatan mengerikan sedang terjadi," kata Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur Omer Kanat.

Ada sekitar 12 juta orang Uighur, kebanyakan Muslim, tinggal di Xinjiang. PBB mengatakan anggota non-Muslim mungkin juga terpengaruh oleh isu-isu dalam laporan tersebut.

AS dan anggota parlemen di beberapa negara lain sebelumnya mengecam tindakan China di Xinjiang sebagai genosida, tetapi PBB berhenti membuat tuduhan.

Beijing - yang melihat laporan itu sebelumnya - menyangkal tuduhan pelecehan dan berpendapat bahwa kamp-kamp itu adalah alat untuk memerangi terorisme.

China selalu bersikeras bahwa militan Uighur melakukan kampanye kekerasan untuk sebuah negara merdeka, tetapi dituduh membesar-besarkan ancaman untuk membenarkan penindasan terhadap Uighur.

Delegasinya ke dewan hak asasi manusia PBB di Jenewa pada hari Kamis menolak temuan laporan tersebut, yang dikatakan "menodai dan memfitnah China" dan mencampuri urusan dalam negeri negara itu.

"Apa yang disebut 'penilaian' ini adalah dokumen politis yang mengabaikan fakta, dan sepenuhnya mengungkap niat AS, negara-negara Barat, dan pasukan anti-China untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik," katanya dalam sebuah pernyataan panjang.

Kantor Bachelet mengindikasikan bahwa penyelidikan atas tuduhan genosida di Xinjiang sedang berlangsung lebih dari setahun yang lalu.

Tetapi publikasi tertunda beberapa kali, yang mengarah pada tuduhan oleh beberapa kelompok hak asasi manusia Barat bahwa Beijing mendesaknya untuk mengubur temuan yang merusak dalam laporan tersebut.

Pekan lalu, dia mengakui bahwa dia berada di bawah "tekanan luar biasa untuk mempublikasikan atau tidak mempublikasikan" laporan tersebut. 

Tetapi dia membela penundaan itu, dengan alasan bahwa mencari dialog dengan Beijing mengenai laporan itu tidak berarti dia "menutup mata" terhadap isinya.

Amnesty International mengutuk "penundaan yang tidak dapat dimaafkan" dalam menerbitkan temuan tersebut.