Agenda Dewan HAM PBB Dibayangi Penahanan Massal Terhadap Uyghur di China

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis HAM menuntut agar China bertanggung jawab atas dugaan pelecehan sistematis dan meluas terhadap lebih dari satu juta orang Uyghur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Seruan-seruan ini semakin mendesak sejak publikasi laporan PBB pada 31 Agustus yang telah lama ditunggu-tunggu dan menuduh China melakukan penyiksaan atau perlakuan buruk serta pelanggaran lain yang dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Michelle Bachelet menyampaikan laporan itu hanya beberapa menit sebelum mengundurkan diri sebagai komisaris tinggi PBB untuk HAM.

Dalam sambutannya, ia meminta Dewan Hak Asasi Manusia untuk terus mengikuti perkembangan situasi di Xinjiang, Demikian dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (13/9/2022).

Dalam briefing pekan lalu, Presiden Dewan HAM PBB, Federico Villegas secara diplomatis menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan kemungkinan diadakannya sidang khusus mengenai China. Ia mengatakan dewan tidak mengamanatkan laporan itu.

“Saya adalah ketua dewan yang terdiri dari 47 anggota, dan dewan digerakkan oleh negara. Setiap anggota dari 47 negara ini punya hak prerogatif, untuk meminta dewan melakukan apa pun yang mereka anggap perlu. Jadi, terserah kepada negara untuk memutuskan bagaimana menindaklanjuti laporan itu atau laporan lain yang menjadi perhatian dewan dalam format yang berbeda,” kata Villegas.

Duta Besar China untuk PBB di Jenewa, Chen Xu, mengatakan China akan dengan tegas menentang segala upaya untuk menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk mencampuri urusan dalam negerinya. Ia mengatakan hampir 100 negara telah menyatakan dukungan terhadap apa yang disebutnya sikap adil China.

Ia menambahkan negara berkembang akan menolak semua inisiatif anti-China oleh negara-negara Barat pada sidang mendatang Dewan Hak Asasi Manusia.

“Saya harus mengatakan segala jenis tindakan anti-China sekali lagi pasti akan gagal. Jadi, singkatnya, kami sangat menentang apa yang disebut laporan penilaian itu. Dan kami akan sangat menentang setiap langkah untuk mengarahkan laporan penilaian ini, meluncurkan segala jenis mosi atau tindakan bersama terhadap kami," tukasnya.

Chen mengatakan, China siap menjalin hubungan kerja dengan komisaris tinggi hak asasi manusia yang baru diangkat, Volker Turk.

Namun, ia mengatakan Turk harus secara ketat mematuhi mandatnya, dan melakukan bisnis dengan cara yang “tidak memihak”, tidak dipolitisasi agar hubungan itu bisa berjalan baik.

PBB menuduh China melakukan "pelanggaran hak asasi manusia yang serius" dalam laporan yang telah lama ditunggu-tunggu mengenai tuduhan pelecehan di Provinsi Xinjiang.

Dilansir BBC, China telah mendesak PBB untuk tidak merilis laporan itu - dengan Beijing menyebutnya sebagai "lelucon" yang diatur oleh kekuatan Barat.

Laporan tersebut menilai klaim pelecehan terhadap Muslim Uyghur dan etnis minoritas lainnya, yang dibantah China. Tetapi para penyelidik mengatakan mereka menemukan "bukti yang dapat dipercaya" dari penyiksaan yang mungkin sama dengan "kejahatan terhadap kemanusiaan".

Laporan tersebut dirilis pada hari terakhir Michelle Bachelet bekerja setelah empat tahun sebagai komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia. Masa jabatannya didominasi oleh tuduhan pelecehan terhadap Uighur.

Laporan timnya menuduh China menggunakan undang-undang keamanan nasional yang tidak jelas untuk menekan hak-hak minoritas dan membangun "sistem penahanan sewenang-wenang".

Dikatakan para tahanan telah menjadi sasaran "pola perlakuan buruk" yang termasuk "insiden kekerasan seksual dan berbasis gender".

Yang lain, kata mereka, menghadapi perawatan medis paksa dan "penegakan diskriminatif kebijakan keluarga berencana dan pengendalian kelahiran".

PBB merekomendasikan agar China segera mengambil langkah-langkah untuk membebaskan "semua individu yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang" dan menyarankan bahwa beberapa tindakan Beijing dapat dianggap sebagai "komisi kejahatan internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan".

Sementara PBB mengatakan tidak dapat memastikan berapa banyak orang yang telah ditahan oleh pemerintah, kelompok hak asasi manusia memperkirakan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang, di barat laut China.

Kongres Uyghur Dunia menyambut baik laporan itu dan mendesak tanggapan internasional yang cepat.

"Terlepas dari penolakan keras pemerintah China, PBB kini secara resmi mengakui bahwa kejahatan mengerikan sedang terjadi," kata Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uyghur Omer Kanat.