Jelang Sidang Umum PBB ke-77, Taiwan Sebut China Sesatkan Dunia

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Taiwan melancarkan kritik ke China menjelang Sidang Umum PBB pada 21-23 September 2022. Taiwan menyesali karena negaranya tidak dilibatkan PBB karena dianggap bagian China. 

Menteri Luar Negeri Taiwan Jaushieh Joseph Wu berkata aturan PBB yang mengakui One China Policy telah membuat Taiwan tak bisa berpartisipasi. Selain itu, ia menyebut China menyesatkan dunia.

"Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam forum kerjasama global terbesar dan terpenting karena tekanan tanpa henti oleh Republik Rakyat China (RRC). Dengan sengaja mengunakan prinsip "One China" melalui resolusi UNGA 2758 - resolusi yang menentukan siapa yang mewakili "China" dalam organisasi dunia sekitar 50 tahun yang lalu. Beijing menyesatkan dunia dengan menyebarkan pernyataan bahwa Taiwan adalah bagian dari RRC," ujar Menlu Taiwan Josep Wu, dikutip dari pernyataan Taipei Economic and Trade Office (TETO), Selasa (13/9/2022). 

United Nations General Assembly Resolution (UNGA) 2758 adalah resolusi PBB tahun 1971 yang menyatakan bahwa Republik Rakyat China sebagai satu-satunya perwakilan China untuk PBB. Perwakilan dari Chiang Kai-shek (Presiden Taiwan) lantas tak bisa mewakilkan diri di PBB.

Berdasarkan data situs United Nations, resolusi itu ditolak Amerika Serikat, namun didukung Kanada, Meksiko, Israel, serta sejumlah negara Afrika dan Eropa. Inggris dan Prancis termasuk yang setuju. Indonesia memilih abstain.

Menlu Taiwan Joseph Wu berkata ada salah penafsiran terhadap UNGA 2758 yang merugikan pemerintahan Republic of China atau Taiwan untuk berkontribusi di ranah internasional.

"Padahal status Quo selama ini adalah, ROC (Taiwan) dan RRC merupakan yurisdiksi yang terpisah. Rakyat Taiwan hanya dapat diwakili oleh pemerintah yang terpilih secara demokratis," ujar Menlu Taiwan.

Menlu Taiwan turut protes aksi latihan militer China yang dianggap mengancam Taiwan. Tindakan China dianggap tidak mengikuti prinsip PBB untuk menyelesaikan masalah dengan damai. 

Aksi-aksi China dianggap mengganggu Selat Taiwan, sehingga memengaruhi perdagangan dan keamanan regional. Taiwan lantas meminta PBB melakukan kecaman.

"Piagam PBB menyatakan dengan jelas bahwa tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah menjaga kedamaian dan stabilitas internasional, dan bahwa perselisihan internasional harus diselesaikan dengan cara yang damai. Namun, Beijing terus melakukan latihan militer di daerah sekitar Taiwan, mengganggu status quo di Selat Taiwan, meningkat ketegangan, mempengaruhi perdagangan dan transportasi internasional, dan memberikan resiko terhadap perdamaian dan keamanan regional," ujar Menlu Taiwan Joseph Wu.

"Tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti itu perlu dikecam. PBB  memungkinkan untuk melarang anggotanya melakukan hal semacam itu, agar organisasi bisa kembali sesuai dengan agenda politiknya sendiri. Menyetujui klaim China atas Taiwan hanya akan mengacaukan wilayah tersebut, yang juga bertentangan dengan tujuan PBB," lanjutnya. 

Menlu Taiwan pun menegaskan bahwa pihaknya akan mempertahankan kedaulatan dan keamanannya. Mereka juga akan terus bermitra dengan negara-negara sahabat.

"Sebagai anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab, Taiwan juga akan terus berupaya mempertahankan diri sebagai respon terhadap provokasi China, dan bekerja sama dengan negara-negara yang berpikiran sejalan dengan Taiwan," ucap Menlu Taiwan.

Sebelumnya dilaporkan, kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke China telah membuat kehebohan geopolitik. Berbagai hinaan dilontarkan oleh media pemerintah China dan buzzer pro-China di Twitter. 

"Pelosi adalah orang yang eksentrik dan bigot dalam bertindak, dan dia tidak peduli tentang pemikiran-pemikiran orang lain. Ia juga punya kemauan kuat untuk mengubah kebijakan lama Gedung Putih terkait China, terutama dalam pertanyaan Taiwan," ujar seorang pakar hubungan internasional yang dikutip Global Times secara anonim, Sabtu (30/7).

Segala ancaman China tidak membuat gentar Nancy Pelosi. Politikus senior berusia 82 tahun itu tiba di Taiwan pada 2 Agustus 2022 dengan busana merah muda. Militer China pun langsung bereaksi. 

Namun, pakar perang dingin di Kementerian Luar Negeri AS (Department of State) menyebut bahwa China hanya menggunakan kunjungan Pelosi untuk berbuat gaduh di Selat Taiwan.

Pasalnya, sudah banyak politikus yang berkunjung ke Taiwan, namun baru kali ini China bertindak agresif.

"Mereka memilih memakai kunjungan ini sebagai preteks untuk mengubah status quo," ujar Derek Chollet, Konselor di Kemlu AS. 

"Yang berbeda di kasus ini adalah China ingin menggunakan kunjungan ini untuk alasan mereka sendiri agar mencoba menekan Taiwan dan men-estabilitasi kawasan," lanjutnya.

Terkait Sidang Umum PBB ke-77, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak menghadiri Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77. Namun, Menlu Retno Marsudi tetap akan hadir dan memimpin delegasi ke Amerika Serikat (AS). 

"Konfirmasi yang kami terima, memang Bapak Presiden tidak berangkat untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB tahun ini," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, Tri Tharyat, dalam media briefing Kemlu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Dirjen Tri turut menambahkan, Menlu Retno Marsudi akan menyampaikan pidato dalam Sidang PBB tersebut, sementara Presiden Jokowi tidak akan menyampaikan pidatonya lewat video karena keputusan PBB. 

Ia mengatakan, PBB telah memutuskan akan menyelenggarakan acara secara offline sepenuhnya. "Sesuai tata urutan pembicara, Ibu Menlu akan bicara atas nama Republik Indonesia," kata Dirjen Tri.

Walaupun demikian, Dirjen Tri menegaskan peran Jokowi tetap akan sangat penting dalam rangkaian Sidang Majelis Umum PBB. Sementara itu, pidato Jokowi akan ditampilkan dalam forum-forum selama rangkaian sidang.