Joe Biden di Sidang Umum PBB ke-77, Tuding Rusia Langgar Piagam PBB

Liputan6.com, New York - Presiden AS Joe Biden tampil dalam pidato di depan Majelis Umum PBB pada Rabu 21 September 2022. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan keinginannya untuk menggalang dukungan bagi Ukraina.

Joe Biden mengatakan bahwa perang di Ukraina itu merupakan penghinaan terhadap inti perjuangan PBB.

"Laporan penganiayaan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina sepatutnya membuat Anda merasa sangat takut," ucap Joe Biden dalam kecaman keras atas invasi Rusia ke Ukraina selama tujuh bulan terakhir, seperti dikutip dari VOA Indonesia, Kamis (22/9/2022).

Ia juga mengatakan, ancaman nuklir baru yang disampaikan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Eropa menunjukkan "ketidakpedulian yang gegabah" atas tanggung jawab Moskow sebagai penandatangan Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir.

Joe Biden lantas mengkritik Rusia karena menjadwalkan "referendum palsu" pekan ini di wilayah Ukraina yang telah direbut secara paksa.

"Salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB menginvasi negara tetangganya sendiri dan berusaha menghapus negara berdaulat itu dari peta. Rusia telah tanpa malu-malu melanggar prinsip utama Piagam PBB," kata Biden di hadapan hadirin Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-77.

Biden lantas menyerukan seluruh negara, baik negara demokrasi maupun otokrasi, agar menentang invasi Rusia dan mendukung upaya Ukraina untuk mempertahankan diri.

"Kita akan berdiri bersama dalam solidaritas untuk menentang agresi Rusia, titik," ujarnya.

Pidato itu disampaikan ketika wilayah-wilayah Ukraina yang diduduki Rusia di sisi timur dan selatan mengumumkan rencana untuk menggelar referendum, yang didukung Kremlin, dalam beberapa hari ke depan untuk menentukan apakah akan menjadi bagian dari Rusia, seiring kemunduran yang dialami Moskow dalam invasinya.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu mengumumkan langkah mobilisasi sebagian untuk menerjunkan 300.000 pasukan cadangan dan menuduh negara-negara Barat terlibat dalam aksi "pemerasan nuklir."

Presiden Joe Biden juga menyoroti konsekuensi invasi Rusia ke Ukraina terhadap pasokan pangan dunia. Ia menjanjikan bantuan sebesar $2,9 miliar (sekitar Rp 43,6 triliun) bagi bantuan ketahanan pangan dunia untuk mengatasi kelangkaan yang disebabkan oleh perang dan dampak perubahan iklim.

Ia memuji upaya yang ditengahi PBB untuk menciptakan sebuah koridor ekspor biji-bijian Ukraina melalui jalur laut dan menyerukan agar kesepakatan itu diteruskan meskipun konflik masih berlangsung.

Gedung Putih mengatakan bahwa pendanaan untuk program ketahanan pangan dunia mencakup dana senilai $2 miliar (Rp30 triliun) dalam bentuk bantuan kemanusiaan langsung melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID).

Sisa uang itu akan digunakan untuk proyek pembangunan global yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan ketahanan pasokan pangan global.

Saat menjelaskan persaingan yang semakin sengit antara AS dan China, Biden mengatakan bahwa AS “tidak mencari konflik” dengan Beijing, namun menambahkan bahwa AS akan "tidak malu-malu dalam mempromosikan visi kami tentang dunia yang bebas, terbuka, aman dan sejahtera.”

Biden juga menyinggung pamer kekuatan militer yang dilakukan China di hadapan Taiwan, sambil mengatakan bahwa AS “akan memimpin perjuangan resolusi konflik secara damai dengan menggunakan diplomasi kami,” termasuk di seluruh Selat Taiwan, dengan kembali menekankan bahwa AS tetap “menentang perubahan status quo secara sepihak oleh pihak mana pun."

Selain mengenai Rusia, China dan isu kerawanan pangan, Biden juga membahas masalah hak asasi manusia di seluruh dunia dan mengatakan bahwa AS sangat mendukung unjuk rasa di Iran yang muncul beberapa hari terakhir pascakematian seorang perempuan berusia 22 tahun saat ditahan polisi moral Iran karena melanggar aturan berpakaian secara Islami yang diterapkan negara itu.

"Hari ini kita berdiri bersama masyarakat dan perempuan Iran yang pemberani, yang saat ini tengah berdemonstrasi untuk menyelematkan hak asasi mereka," ungkapnya di hadapan majelis.

Presiden Biden juga secara eksplisit menyinggung pelanggaran HAM di China, Myanmar dan yang dilakukan Taliban dalam pidatonya, dengan mengatakan, “Amerika Serikat akan selalu mempromosikan hak asasi manusia dan nilai-nilai yang diabadikan dalam Piagam PBB di negara kami sendiri dan seluruh dunia.”

Pertemuan PBB tahun ini kembali digelar secara penuh dan tatap muka, setelah dua tahun terakhir dibatasi pandemi COVID-19. 

Debat umum dalam sidang Majelis Umum ke-77 PBB dimulai Selasa 20 September 2022. Sejumlah kepala pemerintahan dunia secara bergantian akan menyampaikan isu-isu yang menjadi agenda negaranya.

Dilansir VOA Indonesia, Rabu (21/9/2022), debat umum para pemimpin pemerintahan dunia di markas besar PBB di New York yang dimulai hari Selasa ini akan berlangsung hingga Senin 26 September mendatang.

Sekjen PBB Antonio Guterres membuka secara resmi debat umum Selasa, disusul pidato para kepala pemerintahan dunia. Ia mengingatkan para pemimpin akan bahaya yang dihadapi dunia akibat ketegangan geopolitik.

"Kemajuan dalam masalah-masalah dunia ini dan lebih banyak lagi disandera oleh ketegangan geopolitik. Dunia kita dalam bahaya dan lumpuh. Kesenjangan geopolitik merusak kerja Dewan Keamanan, merusak hukum internasional, merusak kepercayaan dan kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga demokrasi, merusak semua bentuk kerja sama internasional; kita tidak bisa terus seperti ini," ujar Guterres.

Debat umum di sidang majelis ini merupakan kesempatan bagi para pemimpin pemerintahan untuk menyampaikan kemajuan negaranya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan PBB, dan sekaligus keprihatinan mereka atas situasi dunia.

Brazil, Senegal, Korea Selatan dan Prancis, termasuk di antara negara yang berpidato setelah Guteress.

Presiden Indonesia Joko Widodo tidak menghadiri sidang Majelis Umum ke-77 PBB ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin delegasi Indonesia bersama beberapa menteri, antara lain Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pendidikan Nasional Nadiem Makarim.

Delegasi Indonesia dijadwalkan menyampaikan pandangannya pada hari Senin 26 September mendatang.