Kabar Pejabat Senior RI Kunjungi Israel, Kemlu: Siapa pun Itu Tak Representasi Kepentingan Indonesia

Liputan6.com, Tel Aviv - Kementerian Luar Negeri RI kembali membantah adanya upaya normalisasi hubungan diplomatik Israel-Indonesia. Isu ini terungkap di media i24 yang membahas kunjungan rahasia ini. 

Nama pejabat itu tak disebutkan, namun disebut sebagai senior official atau pejabat senior. Lebih lanjut, i24 melaporkan bahwa sejak awal 2022 Kementerian Luar Negeri Israel berusaha melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Indonesia. 

Kedua negara disebut bekerja di balik layar untuk normalisasi hubungan. Amerika Serikat berperan sebagai mediator. 

Juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah lantas kembali membantah kabar normalisasi. Laporan i24 juga dinilai tidak jelas. Teuku Faizasyah juga tidak tahu siapa yang dimaksud senior official tersebut.

"Ini memang unik ya tiba-tiba muncul berita seakan-akan ada proses normalisasi yang diangkat oleh media Israel, kemudian tidak jelas rujukannya, mengacu pada sumber yang mana," ujar Teuku Faizasyah pada press briefing virtual, Kamis (22/9/2022). 

Pada laporan i24, memang tidak disebut apakah pejabat senior yang ke Israel itu berasal dari Kementerian Luar Negeri RI atau lembaga negara lain. 

Namun, Teuku Faizasyah menegaskan bahwa hanya Kemlu yang memiliki kapasitas kebijakan luar negeri.

"Kemlu adalah pemangku aspek kebijakan luar negeri, sehingga siapapun yang disebutkan official tentunya tidak bisa merepresentasikan kepentingan Indonesia," tegasnya.

Teuku Faizasyah juga berkata tidak ada langkah-langkah normalisasi hubungan diplomatik seperti yang dikabarkan. RI pun konsisten mendukung Palestina dan perdamaian.

"Tidak ada langkah-langkah mengarah ke normalisasi seperti yang dituliskan media tersebut," ucapnya. "Posisi Indonesia tidak berubah bahwa yang kita dahulukan adalah suatu penyelesaian damai antara Palestina dan Israel yang berangkat dari solusi dua negara."

Sementara itu, Palestina mengandalkan dukungan dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) untuk perjuangan Palestina menyelamatkan the two-state solution atau solusi dua negara, yang terancam oleh kebijakan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang saat ini berada di New York untuk berpartisipasi dalam sesi ke-77 UNGA, telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Raja Yordania Abdullah II, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan Menteri Luar Negeri Norwegia Anken. 

“Merupakan kesempatan penting untuk menjelaskan penyebab Palestina dan situasi sulit di wilayah Palestina,” kata Ziad Abu Amr, anggota Organisasi Pembebasan Palestina dan wakil Perdana Menteri, kepada Voice of Palestine.

Abu Amr yang mendampingi Abbas mengatakan bahwa pertemuan itu membahas tuntutan rakyat Palestina untuk mengakhiri pendudukan Israel, demikian dikutip dari laman Xinhua, Kamis (22/9).

Kemudian untuk mengakui negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan mempertahankan solusi dua negara.

"Dalam pertemuannya, Presiden Abbas menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawabnya terhadap kelanjutan pendudukan Israel dan untuk memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina," kata Abu Amr.

Menurut pejabat Palestina, Abbas dijadwalkan berpidato di UNGA pada Jumat besok.

"Pidato Presiden Abbas di hadapan Majelis Umum PBB akan menjadi penting dalam menentukan tindakan serius di lapangan," kata Abu Amr.

Sedangka upaya rekonsiliasi Turki dengan Israel sama sekali tidak akan mengurangi dukungan Ankara untuk perjuangan rakyat Palestina, kata Presiden Turki hari Selasa (23/8).

Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan hal itu ketika menerima kunjungan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. 

Pemimpin Palestina itu tiba di Ankara seminggu setelah Turki dan Israel mengumumkan keputusan mereka untuk memulihkan hubungan diplomatik secara penuh dan saling menunjuk kembali duta besar untuk pertama kalinya sejak 2018.

“Langkah-langkah yang diambil dalam hubungan kami dengan Israel tidak akan mengurangi dukungan kami untuk perjuangan rakyat Palestina,” kata Erdogan. “Sebaliknya, saudara-saudara Palestina kami juga menyatakan bahwa langkah-langkah ini akan berkontribusi pada solusi masalah Palestina dan memperbaiki situasi rakyat Palestina.”

Abbas tidak menyebut hubungan Turki-Israel dalam sambutannya, namun ia berterima kasih kepada Erdogan atas dukungannya selama ini.

“Saya ingin berterima kasih atas perhatian dan keramahan yang Anda tunjukkan kepada kami,” kata Abbas kepada Erdogan.

“Saya ingin menegaskan kembali rasa syukur kami atas fakta bahwa Turki dan pemerintahan Turki berada di pihak Palestina.”

Kunjungan Abbas dianggap sebagai upaya Turki untuk menunjukkan bahwa negara itu tetap mendukung sekutu lama, meskipun tengah memperbaiki hubungan dengan saingan-saingannya.

Israel dan Turki mengumumkan bahwa keduanya memulihkan hubungan diplomatik setelah menjalani upaya rekonsiliasi selama berbulan-bulan.

Turki dan Israel sempat menjadi sekutu di kawasan, namun hubungan itu hancur di bawah Erdogan, yang mengkritik keras kebijakan-kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina.

Sebaliknya, Israel keberatan akan dukungan Turki bagi kelompok militan Palestina, Hamas, yang menguasai Jalur Gaza.

Kedua negara menarik duta besar mereka masing-masing pada tahun 2010, setelah pasukan Israel menyerbu armada pengangkut bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang tengah menuju Gaza, yang melanggar blokade Israel. Insiden itu mengakibatkan kematian sembilan aktivis Turki.

Menyusul upaya untuk memperbaiki hubungan, Turki menarik duta besarnya lagi pada 2018 setelah AS memindahkan kedutaannya di Israel ke Yerusalem.