Penampakan Kursi Kosong Myanmar di Pertemuan ASEAN 2023

Liputan6.com, Jakarta - Perwakilan Myanmar memutuskan tidak hadir pada pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Jakarta. Saat ini, Myanmar masih dikuasai junta militer yang merebut kekuasaan secara paksa, namun sebetulnya perwakilan mereka diundang.

Acara pertemuan menlu ASEAN digelar pada 3-4 Februari 2023 di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Ini adalah acara kumpul-kumpul pertama bagi para menlu ASEAN saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun ini.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Sabtu (4/2/2023), kursi delegasi Myanmar tetap disediakan oleh Indonesia. Hingga hari kedua ini, pihak Indonesia tidak mengeluarkan kursi Myanmar. Kursinya tampak dibiarkan kosong, sementara kursi-kursi lain diramaikan para menlu dan delegasinya masing-masing.

Sebelumnya, Kemlu RI memang sudah menegaskan bahwa pihak Myanmar diundang, tetapi pada level non-politis. Jalan tengah tersebut juga dipuji oleh Kemlu Amerika Serikat.

Menlu RI Retno Marsudi pun sepertinya enggan "mengucilkan" Myanmar dan tetap memilih berkomunikasi. Hal itu ia tegaskan dalam kata-kata pembukanya di pertemuan hari kedua ini. Ia ingin memakai kepercayaan internasional kepada ASEAN untuk terus mengembangkan kawasan secara kolaboratif.

"Membangun arsitektur regional yang inklusif yang terdiri atas mempromosikan kepercayaan strategis ketimbang defisit kepercayaan, engagement ketimbang pengekangan, dan semangat kolaborasi ketimbang konflik," tegas Menlu Retno dalam sesi pembuka ASEAN Foreign Ministers' Retreat.

Pertemuan ASEAN kali ini juga spesial, karena kehadiran Menteri Luar Negeri Timor Leste Adaljiza Magno. Ia menemani Menlu Retno sebagai sosok menlu perempuan yang hadir di pertemuan ASEAN ini di antara para menlu pria.

Pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memberikan pujian kepada usaha ASEAN dalam membantu situasi di Myanmar. Five-Point Consensus (Konsensus Lima Poin) yang selama ini belum efektif juga diberikan pujian oleh AS.

Pihak AS pun mengaku siap membantu ASEAN, terutama Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023, untuk mencari solusi atas isu Myanmar yang hingga kini negara itu masih dikuasai militer. 

 "Kami berkomunikasi terus-menerus dengan para kolega kami di ASEAN tentang pendekatan kolektif mereka pada krisis ini. Kami secara tegas mendukung Five-Point Consensus, dan kami sangat menanti untuk bekerja dengan Indonesia sebagai ketua di ASEAN tahun ini," ujar Konselor Kemlu AS Derek Chollet dalam media briefing melalui telepon, Rabu (2/1).

Lebih lanjut, Chollet turut mengapresiasi langkah ASEAN yang tidak melibatkan Myanmar dalam level politik dalam ASEAN 2023. AS berkata langkah itu juga patut dipuji.

"Saya pikir ASEAN pantas mendapat banyak pujian karena mengutamakan pendirian yang sangat prinsipil dan kuat untuk memastikan bahwa Myanmar tidak diwakili pada level politik di pertemuan level senior. Saya tahu itu bukan konsensus yang mudah untuk dipegang, tetapi ASEAN terus memegangnya, dan saya percaya ASEAN pantas dipuji karena melakukan hal tersebut," lanjut Chollet.

Hal lain yang disorot Chollet adalah hubungan AS-ASEAN yang semakin mesra dalam dua tahun terakhir. AS juga disebut siap bekerja dengan ASEAN untuk menyediakan bantuan kemanusiaan dan mencari jalan keluar di krisis Myanmar. 

Chollet juga mengingatkan bahwa AS telah memberikan sanksi berat ke junta militer Myanmar, sehingga berdampak ke ekonomi, serta menyulitkan junta militer mendapat senjata.

"Kami pikir sangat penting untuk mencoba memastikan bahwa junta memiliki cara yang lebih sedikit untuk mendapatkan persenjataan, meraih untung, atau meraih legitimasi," tegas Chollet.

 Amerika Serikat memberlakukan sanksi terhadap enam individu dan tiga entitas yang terkait dengan rezim junta militer Myanmar untuk menghasilkan pendapatan dan membeli persenjataan, termasuk pemimpin senior Kementerian Energi Myanmar, Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar (MOGE), Angkatan Udara Myanmar, serta penjual senjata dan anggota keluarga dari rekanan bisnis militer yang ditunjuk sebelumnya. Langkah AS tersebut diumumkan bertepatan dengan dua tahun kudeta Myanmar, yakni pada 1 Februari 2021.

"Kami juga memberlakukan sanksi bagi Komisi Pemilihan Persatuan, yang telah dikerahkan oleh rezim untuk memajukan rencana pemilu yang sangat cacat yang akan menumbangkan keinginan rakyat Myanmar. Kami mengambil tindakan hari ini seiring dengan tindakan yang juga diambil oleh Inggris dan Kanada," demikian pernyataan tertulis Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken seperti diterima Liputan6.com, Rabu (1/2/2023).

"Hingga saat ini kami telah memberlakukan sanksi, di bawah perintah Perintah Eksekutif 14014, terhadap 80 individu dan 30 entitas untuk merampas sarana rezim untuk melanggengkan kekerasannya dan untuk mempromosikan aspirasi demokrasi rakyat Myanmar."

AS menegaskan bahwa posisinya tetap teguh bahwa pemilu yang direncanakan junta militer tidak mungkin bebas atau adil, mengingat rezim junta militer telah membunuh, menahan, atau memaksa calon rivalnya untuk pergi. Selain itu, rezim Myanmar juga terus bertindak secara brutal terhadap lawan-lawannya yang bertindak secara damai.

"Banyak pemangku kepentingan politik utama telah mengumumkan penolakan mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu, yang tidak akan inklusif atau representatif dan hampir pasti akan memicu pertumpahan darah yang lebih besar. AS akan terus mendukung gerakan pro-demokrasi dan upayanya untuk memajukan perdamaian dan pemerintahan multipartai di Myanmar," ungkap Menlu Blinken.

AS menekankan bahwa pihaknya akan terus mendorong pertanggungjawaban atas kekejaman militer, termasuk melalui dukungan bagi Mekanisme Investigasi Independen PBB untuk Myanmar dan upaya internasional lainnya untuk melindungi dan mendukung populasi yang rentan, termasuk Rohingya.

"Kami menyambut baik tindakan yang diambil oleh sekutu dan mitra kami untuk mendesak rezim junta militer agar mengakhiri krisis ini. Kami berharap dapat membangun kerja sama dengan ASEAN, dengan PBB setelah pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB baru-baru ini tentang situasi di Myanmar, dan dengan komunitas internasional, saat para mitra berusaha untuk menegakkan Konsesus Lima Poin ASEAN, mengintensifkan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap junta militer, dan mendukung Myanmar yang damai, demokratis, dan makmur," sebut Menlu Blinken.

Sejak kudeta militer dua tahun lalu, krisis politik, ekonomi, dan kemanusiaan di Myanmar semakin parah dengan sejumlah laporan menunjukkan hampir 3.000 orang tewas, hampir 17.000 orang ditahan, dan lebih dari 1,5 juta orang mengungsi.

"Kampanye bumi hangus yang terus dilakukan oleh rezim ini terus menimbulkan kerugian dan merenggut nyawa orang-orang yang tidak berdosa, memicu konflik bersenjata yang memburuk di Myanmar dan ketidakamanan di luar perbatasan," ungkap Menlu Blinken.