Nikaragua Bebaskan 222 Tahanan Politik Lalu Mengirimkannya ke Amerika Serikat

Liputan6.com, Managua - Pemerintah Nikaragua membebaskan 222 tahanan politik (tapol). Hakim Octavio Rothschuh Andino mengumumkan pembebasan tersebut dalam konferensi pers pada Kamis (10/2/2023). Dia mengatakan, banyak di antara tapol diberangkatkan ke Amerika Serikat (AS).

"Orang-orang yang dideportasi dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan didakwa dengan kejahatan serius, mereka selamanya dilarang dari jabatan publik dan bersaing dalam pemilu," ujar Andino seperti dikutip dari CNN, Jumat (10/2/2023).

Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyambut baik langkah Nikaragua, mengklaimnya sebagai produk diplomasi AS.

"Pembebasan orang-orang ini, salah satunya adalah warga negara AS, oleh pemerintah Nikaragua menandai langkah konstruktif untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut dan membuka pintu untuk dialog lebih lanjut antara AS dan Nikaragua mengenai masalah-masalah yang menjadi perhatian," kata Blinken.

"Perkembangan hari ini adalah produk diplomasi AS dan kami akan terus mendukung rakyat Nikaragua," tambahnya.

Blinken mencatat bahwa mereka yang ditahan termasuk pemimpin politik dan bisnis, jurnalis, perwakilan masyarakat sipil, dan mahasiswa.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan, individu yang terbang ke AS dan tiba di Bandara Internasional Dulles akan diberikan pembebasan bersyarat karena kemanusiaan selama dua tahun.

"Itu memungkinkan mereka tetap di AS dan memberi mereka waktu untuk mengajukan suaka jika mereka mau," ungkap Price.

Price menekankan bahwa para tapol terbang ke AS atas kehendak mereka sendiri.

"Ada dua individu yang atas kemauannya sendiri memilih untuk tidak pergi ke AS," kata Price.

Foto-foto di bandara pada Kamis menunjukkan pemandangan yang penuh air mata, saat para aktivis dan pendukung menyambut kedatangan para tapol. Salah satu tapol yang tiba di AS adalah aktivis politik Felix Maradiaga.

Felix mengaku bahwa para tapol baru menyadari apa yang terjadi saat berada di pesawat.

"Mereka menyuruh kami menandatangani sejumlah dokumen yang mengatakan dalam satu baris bahwa kami meninggalkan negara atas kehendak bebas kami tanpa penjelasan lebih lanjut," tutur Felix.

"Di satu sisi apa yang terjadi mengejutkan, tetapi di sisi lain, perasaan saya campur aduk menghadapi momen ini, kesempatan untuk memeluk keluarga kami lagi. Saya sudah lebih dari tiga tahun tidak bertemu putri saya."

Tapol lain yang dibebaskan, Juan S. Chamorro, merupakan pra-kandidat dalam pemilihan presiden 2021. Juan menjelaskan bahwa dia menyadari sesuatu terjadi ketika dia dan tapol lainnya diberikan kembali pakaian mereka dan ditempatkan di sejumlah bus.

Juan, yang telah dipenjara sejak Juni 2021, menambahkan, "Kami tidak tahu ke mana kami akan pergi. Ketika bus berbelok ke bandara angkatan udara, kami menyadari bahwa kami akan terbang ke luar negeri, tetapi masih belum tahu ke mana… sampai akhirnya mereka memberi tahu kami."

Price menggarisbawahi bahwa pengiriman eks tapol ke AS ini bukan bagian dari kesepakatan yang lebih luas. Ditegaskannya, sanksi dan pembatasan lainnya tetap berlaku bagi Nikaragua.

"Pemerintah Nikaragua yang memutuskan untuk menawarkan kesempatan kepada orang-orang ini untuk bepergian ke AS," ujar Price. "Kami sepakat bahwa kami tentu saja akan menerimanya."

"Kami terus bekerja sama dengan populasi diaspora... mengetahui diaspora Nikaragua sangat aktif dan terlibat, kami membayangkan dan yakin bahwa kehadiran mereka di AS akan disambut baik."

Para tahanan politik tidak akan lagi menjadi warga negara Nikaragua, setelah Majelis Nasional yang dikuasai Presiden Daniel Ortega pada Kamis mengesahkan reformasi konstitusi yang mencabut kewarganegaraan mereka yang dihukum karena pengkhianatan.

"Ortega memiliki dua target melalui langkah ini: dengan melucuti kewarganegaraan para tapol, rezim mendorong maju de-humanisasi perbedaan pendapat, itu mengirimkan pesan bahwa lawan tidak pantas berada di Nikaragua," ungkap analis Amerika Tengah di Italian Institute Tiziano Breda.

"Target kedua diarahkan ke Washington: jenis tindakan hukum apa yang akan diambil AS untuk menangani orang-orang ini? Sangat rumit bagi suatu negara untuk berinteraksi dengan individu tanpa kewarganegaraan, dari sudut pandang birokrasi dan hukum."

Pemerintah Nikaragua di bawah Presiden Ortega, yang berkuasa sejak 2007, telah dengan tajam menindak pers dan kritik selama dua tahun terakhir.