Politik Bebas Aktif Bukan Berarti Netral, Ini Penjelasan Mantan Menlu RI Marty Natalegawa

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia memegang prinsip politik luar negeri bebas-aktif. Posisi ini terus dipegang di tengah perang Ukraina-Rusia di daratan Eropa, perseturuan Amerika Serikat-China yang turut berdampak ke kawasan Indo-Pasifik, hingga gejolak di Myanmar.

Meski demikian, "politik bebas aktif" seharusnya tidak dimaknai sebagai netralitas atau di tengah-tengah. Mantan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa berkata bahwa prinsip Indonesia tidak netral atau pasif.

Dalam isu gejolak politik di Myanmar, Marty turut berkata bahwa ASEAN juga harusnya bisa bicara dengan lantang.

"Saya kira istilah netral itu sebenarnya tidak terlalu pas untuk ASEAN," ujar Marty Natalegawa di Jakarta, Senin (13/2/2023).

"Netral itu pasif. Indonesia, politik luar negeri kita bukan neutrality. Bebas dan aktif. Kalau netral adalah yang penting di tengah. Ada yang berseteru kita yang penting di tengah. Enggak. ASEAN itu ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita perjuangkan. Aktif. Kalau ada suatu negara melanggar prinsip itu yang kita harus berbicara dengan lantang dan keras," tegasnya.

Lebih lanjut, Marty Natalegawa juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan berarti harus mengambil jarak antara kedua negara (equidistance). Indonesia juga disebut bukan seperti Federasi Swiss yang memang punya prinsip netralitas.

Prinsip ASEAN juga diingatkan sebagai Centrality, bukan Neutrality.

"Centrality berarti kita harus ada prinsip-prinsip dasar yang kita harus kemukakan. Peaceful Settlement of Disputes. Common Security," jelasnya. 

"Netral itu negara seperti kayak Swiss. Neutralized. Dinetralkan. Neutral itu tandanya yang penting di tengah. Kan kita itu enggak di tengah. Kita ada prinsip yang ingin diperjuangkan. Namanya kita bebas dan aktif, kalau politik luar negeri nasional kita. Itu yang kita coba berikan kepada ASEAN pengaruhnya supaya ASEAN itu ada posisi yang ingin kita perjuangkan," ucap Marty. 

Di tengah situasi geopolitik ini, Marty berkata ASEAN berada di posisi yang sempurna untuk menstabilkan persaingan yang terjadi. Ia pun optimistis pemerintah dan Kementerian Luar Negeri bisa mewujudkan tema ASEAN Matters yang digunakan Indonesia di keketuaan ASEAN 2023.

Beralih ke sektor ekonomi, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, Asia Tenggara atau ASEAN tidak lagi menjadi pemain pinggiran dalam ekonomi global. Arsjad menilai, ASEAN telah bertransformasi menjadi kawasan dengan basis ekonomi yang kuat dan penting di dunia.

"Saat ini, ASEAN tidak lagi dilihat sebagai kekuatan regional yang hanya menjadi pemain pinggiran ekonomi global, melainkan kawasan yang memiliki basis ekonomi kuat bahkan berperan penting dalam kerja sama multilateral," ujar Arsyad yang juga Ketua ASEAN-BAC (Business Advisory Council) 2023 di Shangri-La Hotel Jakarta Pusat, Senin 30 Januari 2023. 

Arsjad mencatat, saat ini ASEAN menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kelima di dunia. Sehingga, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi global.

"ASEAN sudah menjadi basis produksi, konsumsi, inovasi dan rantai pasok global atau yang kita sebut episentrum pertumbuhan," ucap Arsjad.

Melihat pentingnya posisi ASEAN dalam ekonomi global, Arsjad mengajak kalangan pebisnis yang tergabung dalam ASEAN-BAC untuk bisa memposisikan ASEAN di pusat arsitektur ekonomi global. Antara lain melalui berbagai inovasi teknologi dan bisnis serta menjalankan praktik inklusivitas.

"Salah satu tujuan ASEAN adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,kemajuan sosial, dan pengembangan budaya di kawasan," jelas Arsjad.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi memulai keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini. Keketuaan ini dipegang Indonesia setelah Indonesia menjadi tuan rumah G20. 

Acara pembukaan ini dilaksanakan oleh pemerintah di Bundaran HI pada Minggu 29 Januari 2023. 

Presiden menyebut Indonesia menjadi ketua ASEAN meski situasi global sedang sulit. Tetapi, Jokowi optimistis ASEAN tetap menjadi kekuatan yang relevan. 

"Tahun ini Indonesia menjadi ketua ASEAN di tengah-tengah situasi global yang sangat tidak mudah. Krisis ekonomi, krisis energi, krisis pangan, semuanya perang, semuanya sedang terjadi," ujar Presiden Jokowi.

"Tetapi saya meyakini bahwa ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, bagi kawasan, dan bagi dunia. Bahwa ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik. Bahwa ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN Matters. Epicentrum of Growth," tegasnya. 

Sejumlah perwakilan negara asing ikut hadir mendengarkan pidato singkat Jokowi, seperti Duta Besar Selandia Baru untuk ASEAN Stuart Calman dan Duta Besar Singapura untuK ASEAN Kok Li Peng.

Masih terkait ASEAN, Presiden Joko Widodo memastikan, Indonesia tengah mempersiapkan keanggotaan penuh bagi Timor Leste sebagai bagian dari Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Menurut Jokowi, hal itu dilakukan sebab Indonesia adalah pemegang tongkat keketuaan ASEAN.

"Sesuai hasil Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Phnom Penh, Timor Leste secara prinsip telah diterima sebagai anggota ASEAN. Roadmap untuk keanggotaan penuh sedang dipersiapkan dan dipimpin oleh Indonesia," ujar Jokowi usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Taur Matan Ruak dari Timor Leste di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (13/2/2023).

Jokowi menyampaikan, sebagai ketua ASEAN saat ini, Indonesia melihat Timor Leste telah mengikuti sejumlah pertemuan yang dihelat oleh ASEAN dengan status sebagai observer. Termasuk pertemuan para menteri luar negeri ASEAN awal Februari lalu.

"Saya senang Timor Leste secara prinsip sudah diterima sebagai anggota ASEAN," bangga Jokowi.

Timor Leste diakui sebagai anggota ke-11 dari ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) usai KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 Phnom Penh, Kamboja.