Terima Estafet Keketuaan MIKTA dari Turki, Ini 3 Prioritas Indonesia

Liputan6.com, New Delhi - Indonesia secara resmi telah menerima estafet keketuaan MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) dari Turki dalam pertemuan forum konsultatif lima negara tersebut di sela-sela KTT G20 di New Delhi, India, pada Kamis (2/3/2023).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan terdapat tiga prioritas keketuaan MIKTA Indonesia. 

Pertama, soal pentingnya penguatan multilateralisme demi tercapainya keamanan kawasan. 

"Di situ saya sampaikan bagaimana MIKTA harus menjadi yang terdepan dalam menjaga nilai-nilai multilateralisme untuk mencapai keamanan, stabilitas dan kemakmuran bersama," ujar Menlu Retno seperti dikutip dari pernyataan pers Kementerian Luar Negeri RI yang diterima Liputan6.com, Jumat (3/3). 

Prioritas kedua adalah pemulihan yang inklusif, mengingat banyaknya isu global maupun kawasan yang tengah menjadi perhatian bersama.

"Saya sampaikan MIKTA harus berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi global yang inklusif dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang, termasuk dalam pencapaian target SDGs," ungkap Menlu Retno. 

Kemudian yang ketiga adalah terkait transformasi digital, yang diharapkan bisa menjadi masa depan bagi perekonomian kelima negara. 

"Digitalisasi adalah masa depan ekonomi MIKTA. Digitalisasi membuka banyak peluang tapi sekaligus menghadirkan banyak tantangan," tambahnya. 

Menlu Retno pun menegaskan bahwa negara anggota MIKTA harus memperkuat kerja sama melalui penciptaan norma serta menggalang respons secara kolektif. Ia juga menyampaikan harapannya terkait kerja sama antara MIKTA dan ASEAN, mengingat Indonesia juga memegang keketuaan ASEAN pada 2023.

"Terakhir, saya juga sampaikan mengenai pentingnya kolaborasi MIKTA dan ASEAN dalam pemecahan isu strategis yang menjadi kepentingan bersama," imbuhnya. 

Keketuaan MIKTA Indonesia akan berlangsung selama satu tahun hingga Maret 2024 atau bertepatan dengan peringatan 10 tahun berdirinya forum tersebut.

Forum ini dibentuk untuk memperkuat kehadiran negara MIKTA sebagai pembuat konsensus sekaligus jembatan antara negara berkembang dan negara maju.