3 Calon Presiden Ini Berebut 64 Juta Suara dalam Pemilu Turki, Akankah Erdogan Menang Lagi?

Liputan6.com, Ankara - Sekitar 64 juta pemilih warga Turki akan pergi ke tempat pemungutan suara pada Minggu 14 Mei 2023 untuk memilih presiden dan anggota parlemen.

Petahana, Presiden Recep Tayyip Erdogan yang telah mendominasi politik Turki selama dua dekade terakhir, terlihat rentan terhadap tantangan oposisi.

Berdasarkan jajak pendapat terkini, Erdogan tertinggal di belakang Kemal Kilicdaroglu, kandidat dari gabungan koalisi oposisi terbaru yang telah berjanji untuk memulihkan demokrasi di Turki.

Erdogan dan Kilicdaroglu adalah kompetitor terdepan dalam pemilihan presiden, dengan seorang politisi lagi membayangi mereka berdua. Satu kandidat keluar pada Kamis 12 Mei, membuat pemilihan yang semula merupakan kompetisi empat orang menjadi perlombaan tiga arah.

Jika tidak ada kandidat yang memenangkan lebih dari 50% suara dalam pemilihan presiden hari Minggu, putaran kedua antara dua kandidat dengan suara tertinggi akan diadakan pada 28 Mei.

Dikutip dari Euronews (13/5/2023), berikut adalah 3 kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Turki 2023:

Politisi berusia 69 tahun ini telah menjabat selama dua dekade terakhir, baik sebagai perdana menteri dan presiden.

Kini, ia sedang mencari masa jabatan presiden ketiga berturut-turut

Pemilu hari Minggu adalah tantangan terberatnya. Petahana itu telah memusatkan sejumlah besar kekuasaan di tangannya selama 20 tahun menjabat, namun kini justru mengalami penurunan peringkat popularitas. Persoalan ekonomi, jadi penyebab.

Gempa Turki 2023 yang menewaskan 50 ribu orang tewas, telah mengungkap kegagalan pemerintahnya untuk mempersiapkan negara yang rawan gempa itu menghadapi bencana skala besar, mengguncang citranya sebagai pemimpin yang kuat.

Presiden telah berjanji untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat gempa dalam waktu satu tahun, menekankan catatan pemerintahnya dalam membangun infrastruktur.

Erdogan, yang memimpin Partai Keadilan dan Pembangunan konservatif dan religius yang berkuasa, telah membentuk aliansi dengan dua partai nasionalis, partai sayap kiri kecil dan partai Islam. Dia juga mendapat dukungan dari luar partai Kurdi-Islam yang kontroversial dengan dugaan koneksi ke organisasi yang sekarang sudah mati yang terkait dengan serangkaian pembunuhan pada 1990-an.

Politisi berusia 74 tahun itu telah memimpin Partai Rakyat Republik, atau CHP, oposisi utama berhaluan politik kiri-tengah dan pro-sekuler Turki, sejak 2010. Mantan birokrat yang dikenal dengan citranya yang santun itu berhasil menyatukan oposisi Turki yang terpecah-pecah dan beragam.

Koalisi Aliansi Bangsa-nya mencakup partai kanan-tengah, partai nasionalis, partai Islam, dan dua partai yang memisahkan diri dari partai berkuasa Erdogan.

Ia berusaha untuk menggeser Erdogan dan mengembalikan Turki ke "sistem parlementer yang kuat" dengan 'check and balances' yang kuat dengan menghapus sistem presidensial yang diperkenalkan oleh pemimpin Turki melalui referendum pada tahun 2017.

Aliansi tersebut juga menjanjikan peningkatan hak dan kebebasan dan kembali ke kebijakan ekonomi yang lebih konvensional.

Pencalonan Kilicdaroglu didukung oleh para pemimpin dari lima partai lain dalam aliansi tersebut – yang dikenal sebagai Aliansi Bangsa – yang akan menjabat sebagai wakil presiden jika Kilicdaroglu menang.

Walikota Istanbul dan Ankara yang populer, yang telah berkampanye atas namanya, kemungkinan juga akan menerima jabatan wakil presiden. Kilicdaroglu juga mendapat dukungan dari partai pro-Kurdi, yang saat ini merupakan partai oposisi terbesar kedua di Turki.

Politisi nasionalis berusia 55 tahun, yang dianggap sebagai orang luar dalam pemilihan presiden, adalah mantan akademisi serta pakar Rusia dan wilayah Kaukasus.

Pencalonannya didukung oleh partai-partai kecil sayap kanan, termasuk Partai Kemenangan anti-migrasi yang mengupayakan pemulangan pengungsi Suriah.

Ogan sendiri mengatakan dalam sebuah wawancara televisi bahwa jika terpilih, dia akan mempertimbangkan untuk mengirim kembali warga Suriah "dengan paksa jika perlu."

Dia adalah anggota parlemen dari partai nasionalis utama Turki dan melakukan upaya yang gagal untuk kepemimpinannya.

Dia dipecat dari partai tetapi berhasil bergabung kembali sebelum melepaskan diri dari gerakan karena perbedaan kebijakan, termasuk keputusan kaum nasionalis untuk bergabung dalam aliansi dengan partai Erdogan.