Abaikan Kritik AS, Israel Setujui Pembangunan 5.700 Rumah Baru di Permukiman Yahudi Tepi Barat

Liputan6.com, Tel Aviv - Israel pada Senin (26/6/2023), menyetujui rencana untuk membangun lebih dari 5.000 rumah baru di permukiman Yahudi di Tepi Barat. Langkah tersebut dinilai tidak hanya dapat meningkatkan ketegangan dengan Palestina, namun juga memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat (AS).

AS telah sering mengkritik kebijakan permukiman Israel.

Sejumlah media Israel melaporkan bahwa komite perencanaan Kementerian Pertahanan yang mengawasi pembangunan permukiman menyetujui sekitar 5.700 rumah baru. Rumah-rumah tersebut sedang dalam tahap perencanaan dan belum jelas kapan konstruksi akan dimulai.

COGAT, badan yang bertanggung jawab atas komite perencanaan, disebut belum berkomentar atas laporan tersebut.

Komunitas internasional, bersama dengan Palestina, menganggap pembangunan permukiman ilegal dan merupakan hambatan bagi perdamaian. Lebih dari 700.000 warga Israel saat ini tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

"Pemerintah Benjamin Netanyahu bergerak maju dengan agresi dan perang terbuka melawan rakyat Palestina," ujar pejabat Palestina di Tepi Barat Wassel Abu Yousef seperti dilansir AP, Selasa (27/6).

"Kami menegaskan bahwa semua kolonialisme pemukim di seluruh wilayah Palestina yang diduduki ilegal."

Peace Now, sebuah kelompok pengawas anti-permukiman, mengatakan bahwa Israel telah menyetujui lebih dari 13.000 unit rumah permukiman tahun ini. Itu, hampir tiga kali lipat dari jumlah rumah yang disetujui sepanjang tahun 2022 sekaligus menandai persetujuan terbanyak dalam setiap tahun sejak pelacakan terhadap prosedur perencanaan secara sistematis dimulai pada tahun 2012.

Pemerintah sayap kanan Israel, yang mulai menjabat pada akhir Desember, didominasi oleh politikus religius dan ultranasionalis yang memiliki hubungan erat dengan gerakan permukiman.

Menteri Keuangan sekali Menteri Pertahanan Bezalel Smotrich, yang merupakan seorang pemimpin permukiman, telah diberikan hampir seluruh kendali persetujuan perencanaan pembangunan permukiman di Tepi Barat dan dia sendiri berjanji akan menggandakan populasi pemukim di kawasan itu.

Belakangan, AS semakin blak-blakan mengkritik kebijakan permukiman Israel. Pada awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menyebut bahwa permukiman merupakan penghalang bagi harapan yang diinginkan.

Kemudian juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan bahwa AS sangat terganggu oleh keputusan Israel memperluas permukiman.

"AS menentang tindakan sepihak yang membuat solusi dua negara (two state solution) lebih sulit dicapai," tutur Miller.

Belum diundangnya Netanyahu untuk berkunjung ke Gedung Putih serta kebijakan AS tidak akan mentransfer dana ke lembaga Israel untuk proyek penelitian sains dan teknologi di Tepi Barat disebut merupakan wujud ketidaksenangan AS atas kebijakan permukiman Israel.

Politikus sayap kanan Israel yang juga anggota kabinet Netanyahu, Yitzhak Wasserlauf, mengecilkan perbedaan pendapat dengan AS.

"Menurut saya aliansi dengan AS akan tetap ada," katanya kepada stasiun Radio Angkatan Darat. "Ada ketidaksepakatan, kami tahu bagaimana menghadapinya di masa lalu."

Pemerintahan Israel saat ini, yang disebut paling berhaluan kanan dalam 75 tahun sejarah negara itu, telah menjadikan perluasan permukiman sebagai prioritas utama.