Kapal Tanker Iran Disita Indonesia, Teheran Bantah Kepemilikan Muatan Minyak di Dalamnya

Liputan6.com, Teheran - Iran mengatakan kargo minyak dari supertanker berbendera Iran yang disita oleh Indonesia pekan lalu bukan milik Teheran, lapor media pemerintah Iran pada hari Jumat 21 Juli 2023.

Sebuah pernyataan dari Kementerian Perminyakan Iran tidak mengidentifikasi pemilik kargo MT Arman 114.

Supertanker berbendera Iran itu terlibat dalam pengiriman ilegal minyak mentah, menurut Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia pada 11 Juli yang kini menyita kapal tersebut.

"Berita-berita yang disiarkan yang menghubungkan kargo kapal ini dengan Iran tidak benar dan tampaknya dilakukan untuk menciptakan sentimen negatif terhadap negara kami," kata pernyataan Kementerian Perminyakan Iran, tanpa menjelaskan lebih lanjut, dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (22/7/2023).

Pada hari Kamis, komandan angkatan laut Garda Revolusi Iran mengatakan Iran akan mengambil tindakan balasan terhadap perusahaan minyak mana pun yang mengambil minyak Iran dari sebuah kapal tanker yang disita.

Kapal saat ini ditempatkan di luar pelabuhan Houston, di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menyelenggarakan press conference menjelaskan proses KN. Pulau Marore - 322 yang sedang menjalankan operasi Jalanusa X telah melakukan penindakan terhadap dua kapal super tanker, yaitu MT. Arman 114 berbendera Iran dan MT. S Tinos berbendera Kamerun.

Kedua kapal ini diduga melakukan aktivitas pindah muatan (transshipment) di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, tepatnya di Natuna pada Jumat (7/7) silam. Press Conference diselenggarakan di Mabes Bakamla RI, Selasa (11/7/2023).

Dijelaskan, pada mulanya informasi terjadinya transshipment oleh kedua kapal tersebut didapatkan dari KPIML Bakamla RI yang bekerja sama dengan instansi terkait. Selanjutnya informasi ini diteruskan ke KN. Pulau Marore - 322 untuk dilakukan pemeriksaan di laut.

Sesuai dugaan, setibanya personel di lokasi, kedua kapal tersebut tertangkap tangan sedang melakukan aksi ptransshipment minyak mentah. Kedua kapal tersebut tidak menanggapi komunikasi dari KN. Pulau Marore - 322.

Kedua kapal bahkan berupaya menghindari proses pemeriksaan dengan melarikan diri dengan posisi selang masih menempel dan proses transshipment tetap berlangsung.

Tak ayal, pengejaran seketika dilakukan hingga memasuki wilayah ZEE Malaysia. Dengan adanya kerja sama yang baik antara Bakamla RI dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), KN. Pulau Marore - 322 diizinkan melakukan pengejaran ke ZEE Malaysia. Hal ini merupakan implementasi kerja sama yang baik antara coast guard di ASEAN sebagaimana telah dibangun melalui mekanisme ASEAN Coast Guard Forum (ACF).

Dalam upaya penghentian, kedua kapal melakukan break away manuver untuk mempersulit pengejaran. MT. Arman 114 bergerak ke arah Barat Laut, sedangkan MT. S Tinos bergerak ke Utara. Dengan kondisi tersebut KN. Pulau Marore - 322 fokus mengejar MT Arman 114 yang diduga sebagai kapal pemberi muatan atau penyalur.

Bakamla RI turut dibantu oleh APMM dengan menurunkan pasukan Khas Maritim Malaysia menggunakan helikopter yang berkolaborasi dengan tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) Bakamla RI.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap MT. Arman 114 didapat informasi bahwa kapal berbendera Iran, nahkoda berkewarga negaraan Mesir dan anak buah kapal (ABK) sebanyak 28 orang merupakan warga negara Suriah, dan terdapat 3 orang penumpang. Saat digeledah, kapal tersebut bermuatan light crude oil (LCO) sebanyak 272.569 metric ton.

Berdasarkan fakta di tempat kejadian perkara, ditemukan bahwa MT. Arman 114 melakukan perbuatan melawan hukum dengan modus operandi mematikan sistem informasi pelayaran (AIS), spoofing AIS (data AIS kapal MT.

Arman berada di Laut Merah), menggunakan wilayah ZEE sebagai tempat transshipment, diduga melakukan dumping, tidak memiliki port clearance, dan tidak mengibarkan bendera kapal.

Oleh karena hal tersebut, MT. Arman 114 diduga melakukan pelanggaran hukum seperti, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pelayaran Lainnya, dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.