Niger Tutup Wilayah Udara Karena Khawatir Invasi Negara Afrika Lainnya

Liputan6.com, Niamey - Junta militer Niger mengumumkan penutupan wilayah udara pada Minggu (6/8/2023), hari yang ditetapkan sebagai tenggat waktu oleh Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) agar kelompok itu segera mengembalikan kekuasaan ke pemerintahan sah yang mereka gulingkan.

"Wilayah udara Niger ditutup karena ancaman intervensi dari negara-negara tetangga," ungkap pemimpin kudeta militer Niger Kolonel Mayor Amadou Abdramane melalui video yang ditayangkan di televisi pemerintah, seperti dilansir CNN, Senin (7/8).

Kudeta militer di Niger berlangsung pada akhir Juli. Presiden Mohamed Bazoum disandera oleh anggota pengawal presiden, institusi nasional ditutup, dan pengunjuk rasa termasuk ribuan pendukung kudeta militer turun ke jalan.

Di luar Niger, tindakan para pemimpin kudeta dengan cepat dikutuk oleh Amerika Serikat, negara Barat lainnya, dan ECOWAS yang mengancam penggunaan kekuatan.

Jika junta militer tetap berkuasa, ECOWAS mengatakan akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban konstitusional, termasuk menggunakan kekerasan.

ECOWAS sebelumnya telah melangkah lebih jauh dengan memberlakukan larangan perjalanan dan pembekuan aset bagi pejabat militer yang terlibat dalam upaya kudeta militer, serta anggota keluarga mereka dan warga sipil yang menerima untuk berpartisipasi dalam lembaga atau pemerintahan apapun yang didirikan oleh junta.

Prancis dan Uni Eropa juga menghentikan bantuan keuangan ke Niger setelah kudeta.

Pada Minggu sore, ribuan orang berunjuk rasa di Niamey untuk menunjukkan dukungan mereka kepada junta militer dan menyuarakan penentangan mereka terhadap sanksi yang diberlakukan ECOWAS.

Junta militer sendiri telah memperingatkan via televisi pemerintah bahwa setiap intervensi militer akan direspons dengan tanggapan segera dan tanpa pemberitahuan oleh pasukan pertahanan dan keamanan Niger.

Menjelang batas waktu pada Minggu, para pemimpin ECOWAS bertemu di Nigeria untuk mengatur tanggapan kolektif terhadap kudeta dan merencanakan kemungkinan opsi militer, yang dikatakan kelompok itu sebagai upaya terakhir.

"Semua elemen yang akan digunakan untuk intervensi akhir telah dikerjakan dan (sedang) disempurnakan, termasuk waktu, termasuk sumber daya yang dibutuhkan, dan termasuk bagaimana dan di mana serta kapan kita akan mengerahkan pasukan seperti itu," kata Komisioner ECOWAS untuk Urusan Politik, Perdamaian dan Keamanan Abdel-Fatau Musah.