Polisi Australia Akan Tinggal di Kepulauan Solomon hingga Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Polisi Australia akan tinggal di Kepulauan Solomon untuk memberikan bantuan pengamanan selama acara olahraga regional yang digelar pada November dan pemilu nasional 2024, kata pemerintah negara Kepulauan Pasifik itu.

Jumlah personel keamanan akan bertambah sebelum Pacific Games digelar pada November, ketika 5.000 atlet dari belasan negara diperkirakan akan tiba, menurut pernyataan di halaman Facebook Solomon Islands Broadcasting yang diunggah pada Jumat (1/9) malam.

China, yang juga meningkatkan kerja sama keamanan dengan Kepulauan Solomon, turut menyumbangkan dan membangun stadion Pacific Games, dikutip dari laman VOA Indonesia, Selasa (5/9/2023).

Negara kepulauan tersebut mengajukan permintaan resmi kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada 4 Agustus untuk memperpanjang kehadiran polisi Australia di negaranya hingga Juni 2024 untuk menjaga penyelenggaraan pemilu, kata pernyataan itu.

“Perdana Menteri Sogavare mengatakan dukungan keamanan yang diperlukan untuk kedua peristiwa tersebut sangat besar dan tanggapan tegas Australia pasti akan mengisi kesenjangan keamanan menjelang, selama dan setelah dua peristiwa penting tersebut,” kata pernyataan itu.

Diskusi dengan Australia, mitra bantuan utama yang memiliki hubungan keamanan jangka panjang dengan Kepulauan Solomon, akan melanjutkan “kemitraan keamanan komprehensif setelah Juni 2024”, tambah pernyataan tersebut.

Polisi Australia adalah bagian dari kontingen keamanan internasional, yang mencakup Fiji dan Selandia Baru, yang tiba pada Desember 2021 untuk meredam kerusuhan anti-pemerintah, dan dijadwalkan meninggalkan negara itu pada Desember 2023.

Selama kunjungan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles pada Juni, ketika ia menawarkan dukungan kepolisian untuk pemilu tahun depan, Sogavare menyerukan peninjauan kembali perjanjian keamanan 2017 antara kedua negara.

Saat berada di Beijing pada Juli, Sogavare meningkatkan perjanjian kepolisian dengan China untuk mencakup perpolisian komunitas dan keamanan siber, sehingga memicu kekhawatiran dari Amerika Serikat (AS), Australia, dan Selandia Baru, yang menyerukan transparansi mengenai usulan peran keamanan China.