Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode 2024-2026 dengan Suara Terbanyak, Siap Jalankan 3 Prioritas Utama Ini

Liputan6.com, New York - Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2024-2026 dengan perolehan 186 dari keseluruhan 192 suara. Ini merupakan suara tertinggi yang pernah diperoleh Indonesia sepanjang sejarah pencalonan di Dewan HAM PBB.

Ini merupakan kali keenam Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, di mana sebelumnya Indonesia terpilih untuk periode 2006 – 2007, 2007 – 2010, 2011 – 2014, 2015 – 2017, 2020 – 2022, dan saat ini 2024-2026.

"Terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM yang ke-enam kalinya, dan kali ini memperoleh suara terbanyak, merupakan wujud trust yang diberikan bagi Indonesia untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM," pungkas Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pernyataan pers, Rabu (11/10/2023).

1️⃣ Indonesia kembali terpilih jadi anggota Dewan HAM PBB 2024-2026 (10/10)2️⃣ Indonesia peroleh 186 suara dari 192 negara anggota PBB yang hadir.3️⃣ Jadi anggota Dewan HAM, Indonesia usung tema “Inclusive Partnership for Humanity”#inidiplomasi #Indonesiauntukdunia pic.twitter.com/Oc6lPlpuKI

— MoFA Indonesia (@Kemlu_RI) October 10, 2023

Menlu Retno mengatakan bahwa tema keanggotaan Indonesia kali ini adalah "Inclusive Partnership for Humanity", yang menekankan pentingnya kemitraan inklusif.

"Kemitraan inklusif diperlukan untuk kemanusian. Untuk memajukan dan untuk pelindungan hak asasi manusia," sambung Menlu Retno.

Dalam menjalankan keanggotaannya di Dewan HAM PBB, Indonesia juga membawa tiga prioritas utamanya.

Pertama, meningkatkan kapasitas negara-negara dalam mempromosikan dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya melalui peningkatan kerja sama teknis dan capacity building.

"Indonesia akan terus konsisten memastikan no one is left behind dalam upaya pemajuan dan pelindungan HAM, termasuk negara-negara berkembang," papar Menlu Retno.

Dalam hal ini, Menlu Retno juga akan mendorong penguatan hukum di Tanah Air yakni implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), termasuk pemajuan isu-isu penting seperti kesetaraan gender, pelindungan hak anak dan perempuan, serta hak atas kesehatan dan pembangunan.

Kedua, jelas Menlu Retno, mendorong dialog yang intensif antar negara dengan kelompok-kelompok kawasan.

"Hal ini akan dilakukan antara lain dengan sinkronisasi mekanisme pemajuan HAM di kawasan seperti dengan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), dengan ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) dengan mekanisme HAM global," sambungnya, seraya mengatakan bahwa kerja sama dengan badan-badan di tingkat regional dan global juga akan diperkuat.

Ketiga, sambung Menlu Retno, mendorong implementasi nilai-nilai Universal Declaration of Human Rights.

"Indonesia akan terus mendorong penguatan multilateralisme dengan prinsip solidaritas, inklusivitas dan kesetaraan," tegasnya.

Hasil penghitungan suara yang mengumumkan Indonesia kembali terpilih menjadi anggota DK PBB diumumkan pada Senin (10/10) pukul 11.30 waktu New York, Amerika Serikat (AS) atau pukul 22.30 WIB.

Dalam upaya meraih suara dalam pencalonan anggota Dewan HAM PBB, Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia melakukan berbagai pendekatan kepada negara anggota.

"Saya juga menggunakan keberadaan saya di Sidang Majelis Umum PBB bulan September yang lalu untuk terus melakukan pendekatan kepada para mitra kita," ungkapnya. 

Ia juga menyebut bahwa kehadiran Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury dalam beberapa hari terakhir turut menebalkan pendekatan Indonesia menjelang pemilihan.

Indonesia berhasil meraih suara tertinggi di wilayah Asia Pasifik yakni 186 suara, sementara Kuwait (183), Jepang (175) dan China (154).

Dalam kesempatan berbeda, sebelumnya Wakil Tetap RI di Jenewa Febrian A. Ruddyard mengatakan Indonesia akan menguatkan mekanisme kerja sama antara forum regional, dalam hal ini ASEAN, dengan forum global yakni Komisaris Tinggi HAM di PBB.

ASEAN sendiri telah memiliki mekanisme yang menangani isu hak asasi manusia, disebut ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AIHCR), yang secara rutin mengadakan pertemuan dan dialog untuk membahas isu sensitif terkait masalah HAM.

"Hal semacam ini perlu diperkuat di regional sehingga nantinya ada kerjasama, simbiosis mutualisme, antara kantor di Jenewa yang menangani isu HAM secara global di bawah UN (PBB) dan berbagai mekanisme regional," sambung Febrian.

Mekanisme tersebut, sebut Febrian, menjadi modal awal bagi Indonesia dalam keanggotaannya di Dewan HAM PBB ketika terpilih. 

Dalam keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB nanti, Indonesia berharap bisa memperkuat sinergi kerja sama antara PBB dan mekanisme di tingkat regional.

"Kantor mekanisme ASEAN ini bisa memberikan masukan dan pandangan kepada kantor komisaris tinggi HAM di Jenewa, terkait isu yang menjadi potensial adanya pelanggaran HAM di wilayah," ungkap Febrian. 

"Sehingga tidak perlu lagi kantor komisaris tinggi HAM repot-repot nyari info sendiri yang kadang-kadang salah karena kurang akurat, tapi lebih bisa mempergunakan mekanisme regional ini," imbuhnya.