Perang Hamas Vs Israel, Kondisi Terkini hingga Kabar WNI Akan Dievakuasi

Liputan6.com, Amman - Eskalasi konflik antara Palestina dan Israel masih berlangsung, dengan pihak Israel merebut kembali beberapa kota dan pos perbatasan yang sebelumnya dikuasai oleh Hamas.

Sementara itu, Hamas terus meluncurkan roket ke beberapa kota perbatasan Gaza dan bahkan ada laporan bahwa roket-roket tersebut telah mencapai Tel Aviv, mendekati Bandara Internasional Ben Gurion. Meskipun intensitas konflik tidak sedahsyat sebelumnya, serangan terus berlanjut dari kedua belah pihak.

Menurut data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia per 9 Oktober 2023, terdapat 45 Warga Negara Indonesia (WNI) di Palestina dan 230 orang di Israel. Dubes RI untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmosarwono, memperbarui informasi terkait jumlah dan kondisi WNI di wilayah konflik tersebut.

"Pertama yang di Jalur Gaza ada 10 orang, 5 orang dewasa dan 5 orang anak-anak. Sementara yang di Israel yang semula data 35 naik ke 38, sekarang 39 dan ada 94 pelajar yang sedang melakukan studi banding di Israel, jadi total yang di Israel ada 133, jadi ada semuanya total yang ada di wilayah konflik yaitu 143," ujar Dubes Ade Padmosarwono dalam program Liputan6 Update edisi Rabu (11/10/2023).

KBRI, sambung Dubes Ade, juga telah berhasil mengeluarkan 231 WNI yang melakukan wisata religi dari Israel ke Tepi Bara dan sebagian di Yordania. Meskipun ada informasi mengenai satu rombongan lagi, detilnya masih dalam proses verifikasi.

Proses evakuasi dari Jalur Gaza saat ini dikabarkan menghadapi kendala karena perbatasan Rafah, satu-satunya akses ke Mesir, ditutup akibat serangan udara Israel.

“Kita sudah merancang evakuasi bersama dari Jakarta dan beberapa perwakilan di Timur Tengah, khususnya KBRI Kairo untuk evakuasi dari Jalur Gaza. Satu-satunya akses melalui Mesir adalah melalui perbatasan Rafah. Namun dua hari terakhir perbatasannya ditutup karena terkena dampak dari serangan udara Israel,” jelas Dubes Ade.

Sementara itu, Dubes RI untuk Yordania dan Palestina, Ade Padmosarwono, mengatakan, pemerintah masih mengidentifikasi WNI yang ingin dievakuasi. Terdapat beberapa opsi yang sedang dipertimbangkan, termasuk melalui jalur darat menuju Yerusalem dan selanjutnya ke Yordania.

Selain itu, menurut Dubes Ade, pemerintah juga berkoordinasi dengan negara-negara sahabat, serta organisasi internasional untuk memfasilitasi evakuasi.

"Ada opsi-opsi lain untuk bekerja sama dengan negara-negara sahabat, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Ibu Menlu sudah mengontak Filipina yang memiliki perwakilan di Tel Aviv," ujar Dubes Ade.

Situasi di Jalur Gaza semakin memburuk karena blokade total yang dilakukan oleh pemerintah Israel. Suplai listrik, makanan, dan bahan bakar telah terhenti. Pihak internasional telah memperjuangkan akses kemanusiaan untuk mengirim bantuan, namun upaya ini terganjal oleh penolakan Israel.

"Ada permintaan Palestina untuk membuka akses kemanusiaan itu ditolak oleh Israel. Satu-satunya jalur untuk bisa mensuplai itu melalui Mesir, tetapi kondisi saat ini sangat tidak memungkinkan. Jadi belum ada baik dari masyarakat internasional atau yang bisa menyuplai bantuan karena tidak adanya akses dari Mesir ke jalur Gaza,” tambah Dubes Ade.

Adapun Yordania, sebagai negara tetangga Palestina dan Israel yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, telah berupaya melakukan diplomasi untuk meredakan ketegangan. Raja Abdullah dan Menlu Yordania telah berkomunikasi dengan beberapa pemimpin negara untuk mencari solusi diplomasi.

"Yang saya dapat informasi, Raja Abdullah II maupun Menlu Yordania sudah mengontak beberapa pimpinan negara, untuk bisa mengimbau bersama-sama mencari solusi politik atau diplomasi agar konflik ini mereda, dan agar eskalasinya tidak meluas yang akan berdampak pada stabilitas dan keamanan di Timur Tengah,” ujar Dubes Ade.

Komunikasi tersebut digambarkan terus dilakukan oleh Yordania, kendati demikian hingga kini belum melihat adanya solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Mereka sudah berbicara baik dengan pimpinan beberapa negara di Eropa, Amerika juga tentunya negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Mesir," tutur Dubes Ade.

Sejauh ini KBRI sebagai perwakilan RI di Timur Tengah, terutama di Mesir, Lebanon, dan Damaskus, berfokus pada perlindungan dan pelayanan bagi WNI yang ingin keluar dari wilayah konflik.

"Kami di KBRI, kita lebih fokus terkait bagaimana memberikan perlindungan dan pelayanan bagi WNI, dalam kaitan ini kita sudah menyiapkan baik bersama KBRI Kairo, KBRI Lebanon, KBRI Damaskus untuk memonitor dan membantu WNI yang ingin keluar dari wilayah konflik, baik itu di Gaza maupun Israel," papar Dubes Ade.

Sementara itu, Presiden RI dan Menteri Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan berbagai pernyataan untuk mendesak agar konflik segera berakhir.

"Kalau diplomasi mungkin bapak presiden sudah menyampaikan pernyataan, dan menggarisbawahi untuk konflik ini agar segera reda. Ibu menlu juga sudah menyampaikan berbagai pernyataan yang diharapkan konflik ini bisa segera mereda karena akan menambah korban jiwa bila konflik ini tidak berhenti,” tutur Dubes Ade.

Bagi WNI di Yordania, pihak KBRI pun mengeluarkan imbauan untuk berhati-hati dan menjauhi kerumunan serta keramaian. KBRI terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan perwakilan lain di wilayah tersebut untuk memastikan keamanan WNI.

"WNI diharapkan menjauh dari kerumunan, keramaian, karena di Yordania di Amman tentunya ada beberapa ada demo-demo yang mendukung perjuangan Palestina dan kami juga berkoordinasi dengan perwakilan lain di Kairo, Beirut, maupun Damaskus," beber Dubes Ade.

Situasi konflik Palestina-Israel saat ini terus memanas dan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada WNI yang berada di wilayah terdampak. Pemerintah juga terus berupaya untuk membuka akses kemanusiaan demi membantu warga Palestina yang membutuhkan bantuan mendesak.

"Sepanjang ini kami hanya memberikan informasi apa yang terjadi di Yordania dan di Amman. Kemudian, langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil di sana kita serahkan atau koordinasikan dengan Jakarta juga,” pungkasnya.