Mantan PM Pakistan Nawaz Sharif Mendadak Pulang dari Pengasingan Jelang Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif kembali pulang ke negaranya dari pengasingan di London, Inggris jelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan kurang dari tiga bulan dari sekarang.

Analis menilai, hanya sedikit orang yang mampu diberikan peluang kembali dalam upaya pencalonan sebagai perdana menteri, padahal seseorang itu selama ini dianggap menjadi 'duri dalam daging' di Pakistan, dikutip dari BBC, Senin (30/10/2023).

Saat terakhir kali berada di Pakistan, Nawaz Sharif menjalani hukuman karena terlibat kasus korupsi.

Namun dia diizinkan meninggalkan penjara karena alasan kesehatan pada November 2019.

Kini nampaknya militer Pakistan dianggap akan menyambut kembali tokoh yang pernah digulingkan dalam kudeta dan dianggap punya peluang kembali menjadi perdana menteri Paksitan.

Dikutip dari laman asianlite, analis Sakariya Kareem menyebut jika ia memenangkan pemilu, tentara kemungkinan besar akan tetap memegang kendali atas beberapa bagian penting pemerintahan -- terutama hubungan dengan Amerika Serikat, Tiongkok dan Arab Saudi, soal kebijakan nuklir, serta sengketa Kashmir.

Sakariya Kareem menyebut, Nawaz telah menjalin kembali upaya perdamaian dengan militer yang sebelumnya pernah berkonflik dengannya.

Bahkan, sejumlah pemberitaan dari editorial surat kabar di Pakistan beredar usai kembalinya Nawaz ke negara tersebut dan dianggap telah ada dugaan kesepakatan yang telah terbangun antara Nawaz dan pihak militer.

Sakariya Kareem menilai bahwa Pemerintahan Biden kurang memberikan perhatian pada Pakistan dan malah menjadikan Afghanistan sebagai prioritas utama.

Ia menduga, untuk saat ini militer sedang merehabilitasi Nawaz dengan upaya pembebasan dari berbagai kasus korupsi.

Namun kubu oposisi menganggap kepulangannya hanyalah sebuah lelucon.

"Nawaz Sharif kerap mengolok-olok hukum negara dengan memberikan laporan medis palsu, pergi berobat, dan akhirnya ditemukan di pusat perbelanjaan kelas atas,” ujar penasihat Imran Khan untuk media dan urusan internasional, Zulfikar Bukhari, dikutip dari laman DW Indonesia.

Nawaz berencana menghidupkan kembali politik partainya di tengah krisis ekonomi terburuk yang dialami Pakistan dalam beberapa dekade terakhir.

Dia berharap bisa memimpin partainya dan merebut hati para pemilih setelah adik laki-lakinya, Shehbaz Sharif, memimpin pemerintahan koalisi yang kurang populer, setelah penggulingan Imran Khan.

"Kembalinya Nawaz Sharif ke Pakistan menandakan harapannya untuk masa jabatan keempat sebagai perdana menteri. Dia adalah pemimpin partainya dan telah menjalankan banyak hal dari London, bahkan ketika saudaranya menjadi perdana menteri dari April 2022 hingga Agustus 2023,” tutur Madiha Afzal dari Brookings Institution, kepada DW.

"Dia lebih karismatik di antara keduanya dan akan menjadi kunci untuk menghidupkan kembali nasib politik partainya.”

Nawaz Sharif, yang dianggap sebagai salah satu politisi paling berpengaruh di Pakistan, belum pernah menyelesaikan masa jabatannya.

Ia dipecat karena tuduhan korupsi pada tahun 1993 sebelum kembali menjabat pada tahun 1997, namun digulingkan lagi dua tahun kemudian atas perintah militer Pakistan, setelah ia berselisih dengan para jenderal tertingginya.

Jabatan ketiganya berakhir pada tahun 2017, ketika Mahkamah Agung Pakistan mendiskualifikasi dia dari dunia politik seumur hidup atas tuduhan korupsi, tuduhan yang dibantahnya. Saat berada di London pada tahun 2020, pengadilan Pakistan mengeluarkan surat perintah penangkapan Nawaz.

Namun awal pekan ini, Pengadilan Tinggi di Islamabad memberikan jaminan perlindungan kepada Nawaz Sharif, yang berarti bahwa pihak berwenang tidak dapat menahannya sebelum dia hadir di hadapan hakim pada hari Selasa (24/10) untuk meminta perpanjangan jaminan sementara.

Keputusan pengadilan telah mempermulus jalan bagi Nawaz Sharif untuk berkampanye di kampung halamannya di Lahore akhir pekan kemarin, tanpa ancaman penangkapan yang menghantui.

Nawaz Sharif tidak dapat mencalonkan diri lagi dalam pemilu atau memegang jabatan publik karena vonis hukum yang disandangnya, meskipun partainya mengatakan ia ingin menjadi perdana menteri untuk keempat kalinya.

Putrinya, Maryam Nawaz, mengatakan bahwa ia akan berusaha untuk membatalkan vonis kasus korupsi itu sehingga dapat memimpin partainya dalam pemilu nasional yang dijadwalkan pada Januari 2024.