Hillary Clinton Tegas Menolak Gencatan Senjata di Gaza

Liputan6.com, Washington, DC - Mantan calon presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton, menyerukan penolakan terhadap gencatan senjata di Gaza. Mantan menteri luar negeri AS itu berargumen bahwa gencatan senjata hanya akan menguntungkan kelompok Hamas.

"Orang-orang yang menyerukan gencatan senjata sekarang tidaklah mengerti Hamas," ujar Hillary Clinton pada acara Baker Institute, dikutip The Jerusalem Post, Selasa (31/10/2023).

"(Gencatan senjata) akan menjadi hadiah bagi Hamas karena mereka akan menggunakan waktu adanya gencatan senjata untuk membangun persenjataan mereka," jelas Hillary Clinton. 

Hillary bukanlah satu-satunya tokoh politik yang menolak gencatan senjata di Gaza. Sebelumnya, Perdana Menteri UK Rishi Sunak juga menolak gencatan senjata. Ia hanya mendukung "pause yang spesifik" untuk bantuan kemanusiaan.

Pada pemilu AS 2016, Hillary Clinton dikalahkan oleh Donald Trump, meski politisi senior itu diprediksi bakal menang. Sejak saat itu, Clinton tidak lagi masuk politik praktis, sementara Trump masih ingin maju di pemilu AS 2024.

Sejarawan Israel Kecam Respons Barat atas Krisis Gaza 

Sebelumnya dilaporkan, negara-negara Barat memberi Israel jaminan dalam melakukan genosida di Jalur Gaza. Demikian pernyataan keras dari seorang sejarawan terkemuka Israel-Inggris dan profesor emeritus hubungan internasional di Universitas Oxford Avi Shlaim yang disampaikannya dalam forum diskusi 'The War on Gaza: What's Next for Palestine?' di London, Inggris, pada Senin (30/10/2023).

Dukungan Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Uni Eropa, termasuk dukungan militer, dinilai Shlaim membuat mereka terlibat dalam pembantaian massal oleh Israel di Jalur Gaza.

"Respons Barat terhadap krisis ini adalah kemunafikan dan standar ganda yang kejam, namun kali ini sudah pada level baru. Kecintaan Barat terhadap Israel selalu menyertai, selalu bergantung pada penghapusan sejarah Palestina dan kemanusiaan," ujar Shlaim, seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (31/10).

"Kekhawatiran mendalam terhadap keamanan Israel selalu ditegaskan kembali oleh para pemimpin Barat - namun tidak ada satupun pemikiran terkait keamanan Palestina."

Shlaim lahir pada tahun 1945 di Baghdad dari orang tua yang memiliki koneksi baik dan merupakan bagian dari minoritas Yahudi berusia ribuan tahun di Irak. Pada usia lima tahun, Shlaim terpaksa melarikan diri bersama keluarganya, menyusul pengeboman yang menargetkan orang-orang Yahudi di ibu kota Irak.

Sebagai salah satu "sejarawan baru" di Israel, Shlaim disebut adalah bagian dari kelompok yang menilai kembali sejarah negara tersebut dan sering menyoroti penindasan terhadap orang-orang Palestina.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) membantah adanya Warga Negara Indonesia (WNI) bernama Ahmad Hasyim yang tewas saat bertugas menjadi relawan di Gaza. 

"Sesuai database Kemlu mengenai WNI di Gaza, tidak ada WNI dengan nama Ahmad Hasyim," kata Direktur Pelindungan WNI Judha Nugraha melalui pesan singkat, Selasa (31/10/2023). 

Korban tewas tersebut, jelas Iqbal, bukan merupakan WNI melainkan merupakan warga lokal Palestina. 

Konfirmasi mengenai hal ini juga disampaikan oleh Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, yang menekankan bahwa Ahmad Hasyim bukan merupakan WNI. 

"Kemlu telah melakukan klarifikasi kepada pemilik akun dan juga kepada sumber-sumber di Gaza. Terkonfirmasi bahwa relawan atas nama Ahmad Hasyim yang disebutkan di akun tersebut bukan WNI," ungkap Iqbal melalui pesan singkat. 

Iqbal menjelaskan bahwa korban merupakan relawan lokal di Gaza bagi salah satu lembaga kemanusiaan di Indonesia. 

"Kami ikut berduka cita dan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum," sambung Iqbal. 

Konfirmasi tersebut disampaikan oleh Kemlu RI setelah beredar unggahan di akun Instagram milik Ustadz Salim A.Fillah. 

"Salah satu relawan kami di garis depan gugur sebagai syahid ketika menjalankan tugas. Mari kita doakan Akhi Ahmad Hasyim seorang pemuda yang telah berkhidmat di garis depan dengan mempertaruhkan nyawa," tulis keterangan unggahan akun @salimafillah. 

Otoritas kesehatan Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengumumkan bahwa per Senin (30/10/2023) sore, total jumlah korban tewas akibat serangan Israel sejak 7 Oktober mencapai 8.306 orang. Dari jumlah tersebut, 3.457 di antaranya adalah anak-anak.

Serangan udara ke Jalur Gaza dimulai setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober, yang menewaskan setidaknya 1.400 warga Israel, di mana mayoritas adalah warga sipil. Pada hari itu, Hamas juga menyandera lebih dari 200 orang.

Pemimpin Organisasi PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) Philippe Lazzarini pada Senin memperingatkan bahwa hampir 70 persen dari mereka yang dilaporkan tewas di Gaza adalah anak-anak dan perempuan. Dia juga mengatakan bahwa tingkat kehancuran di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya.

"Tragedi kemanusiaan yang terjadi di bawah pengawasan kita sungguh tak tertahankan," ujarnya saat berpidato di depan Dewan keamanan PBB, seperti dilansir The Guardian, Selasa (31/10).

Lazzarini, menggarisbawahi bahwa pengungsian paksa warga di utara Gaza ke selatan oleh otoritas Israel telah menyebabkan lebih dari 670.000 orang berada di sekolah-sekolah dan ruang bawah tanah UNRWA yang penuh sesak.

"Saya telah mengatakannya berkali-kali dan saya akan mengatakannya lagi: tidak ada tempat yang aman di Gaza," tegas Lazzarini.

Dengan lebih dari 3.200 anak tewas, kata Lazzarini, angka tersebut melampaui jumlah anak yang terbunuh setiap tahunnya di zona konflik dunia sejak tahun 2019. Dia menilai bahwa Israel sedang melakukan hukuman kolektif terhadap warga Palestina di Gaza.