Jaminan Keamanan hingga Bantuan Atasi Dampak Perubahan Iklim Tandai Babak Baru Hubungan Australia dan Tuvalu

Liputan6.com, Canberra - Australia pada Jumat (10/11/2023), menandatangani perjanjian bilateral dengan Tuvalu, yang bertujuan melawan pengaruh China di Pasifik hingga melindungi negara kepulauan kecil itu dari perubahan iklim.

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan itu adalah perjanjian yang paling signifikan antara Australia dengan negara Kepulauan Pasifik, yang memberikan jaminan bahwa jika ada permintaan dari Tuvalu untuk bantuan militer apapun berdasarkan masalah keamanan, Australia akan hadir.

Tuvalu yang memiliki populasi 11.200 jiwa adalah salah satu dari 13 negara yang mempertahankan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, seiring semakin meningkatnya pengaruh China di Pasifik. 

"Berdasarkan perjanjian tersebut, kedua negara berkomitmen untuk saling menyetujui kemitraan, pengaturan, atau keterlibatan apapun dengan negara atau entitas lain mengenai masalah terkait keamanan dan pertahanan di Tuvalu," kata Albanese, seperti dilansir Reuters.

Albanese menambahkan, "Persatuan Australia-Tuvalu akan dianggap sebagai hari penting di mana Australia diakui bahwa kami adalah bagian dari keluarga Pasifik."

Seorang pejabat pemerintah Australia menuturkan bahwa persetujuan mencakup semua pengaturan pertahanan, polisi, pelabuhan, telekomunikasi, energi atau keamanan siber yang dibuat oleh Tuvalu.

Perjanjian dengan Tuvalu menegaskan posisi Australia sebagai mitra keamanan utama.

Poin kesepakatan lainnya dalam perjanjian dengan Tuvalu adalah Australia akan mengizinkan 280 orang per tahun yang terdampak perubahan iklim untuk bermigrasi dari Tuvalu. Dengan demikian, diharapkan juga dapat meningkatkan pengiriman uang kembali ke negara kepulauan dengan populasi 11.000 jiwa, yang terancam oleh naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim.

Di luar itu, Australia berjanji akan membantu rakyat Tuvalu tinggal di rumah mereka dengan aman dan bermartabat.

Perdana Menteri Tuvalu Kausea Natano menuturkan, pihaknya telah meminta agar perjanjian dapat menjaga dan mendukung satu sama lain saat kedua negara menghadapi ancaman perubahan iklim dan tantangan geostrategis.

"Batasan visa tahunan akan memastikan migrasi ke Australia tidak menyebabkan brain drain (larinya modal manusia)," ujarnya.

Dana akan disediakan pula untuk reklamasi lahan di Tuvalu yang bertujuan memperluas lahan di ibu kota Funafuti sekitar 6 persen.

Tuvalu, yang merupakan kumpulan sembilan pulau dataran rendah di antara Australia dan Hawaii, adalah salah satu negara yang paling berisiko terdampak perubahan iklim dan telah lama menarik perhatian internasional terhadap masalah ini.

Pada KTT iklim COP27 tahun lalu, Tuvalu mengatakan berencana membangun negara versi digital, mereplikasi pulau-pulau dan bangunan terkenal serta melestarikan sejarah dan budayanya terkait dengan kondisinya yang terancam tenggelam.

Sebuah rencana yang diumumkan oleh Canberra dan Washington bulan lalu untuk mendanai kabel bawah laut baru di Pasifik akan menghubungkan Tuvalu, yang bergantung pada satelit, ke kabel untuk pertama kalinya.

Seorang pejabat pemerintah Australia memandang integrasi ekonomi dan sosial yang lebih dalam antara Australia dengan Kepulauan Pasifik penting sebagai cara untuk menjamin keamanan kawasan.