Dubes Mohammad Boroujerdi: Iran Minta Penderitaan Rakyat Gaza Palestina Berakhir hingga Gencatan Senjata Israel-Hamas

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Iran meminta diakhirinya segala bentuk kekerasan yang menyebabkan penderitaan rakyat Palestina berakhir dan mendorong gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas.

Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi mengatakan, meminta hal tersebut lantaran peperangan tersebut akan mengancam keamanan dan stabilitas di kawasan.

"Masuknya pihak manapun ke perang yang sekarang Israel-Palestina akan mengakibatkan ancaman yang sangat nyata terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan," kata Mohammad Boroujerdi dalam wawancara khusus bersama Liputan6.com, Kamis (17/11/2023).

"Kami mengharapkan adanya penghentian kekerasan, gencatan senjata dan akhiri kekerasan."

Sedangkan sebagai solusi final, pemerintah Iran menegaskan agar terwujudnya demokrasi yang tepat bagi masyarakat Palestina

"Kami mendorong terciptanya nilai demokrasi di Palestina, sehingga masyarakat di wilayah tersebut bisa hidup tanpa mengalami diskriminasi."

"Masalah Palestina bukan hal yang dimulai satu bulan yang lalu, tetapi masalah Palestina dimulai saat Israel melakukan penjajahan terhadap negara tersebut dan menduduki kawasannya."

"Terobosan atau jalan keluar yang kami tawarkan bagi masalah Palestina adalah merujuk kepada nilai demokrasi. Merujuk kepada suara masyarakat Palestina untuk menentukan bentuk pemerintahan mereka."

Dubes Mohammad Boroujerdi juga menyinggung negara Barat terkait konflik Israel-Palestina. Ia menyebut bahwa negara Barat tak memberikan duang demokrasi tersebut pada rakyat Palestina.

"Dalam kaitan ini, negara-negara Barat yang selalu menyuarakan nilai-nilai demokrasi harusnya sekarang memberikan izin dan ruang kepada masyarakat Palestina untuk memanfaatkan dan menggunakannya," kata Dubes Boroujerdi.

"Sekarang rezim yang menduduki wilayah Palestina adalah sebuah rezim yang menjajah wilayah Palestina. Kami memberikan solusi, yaitu demokrasi yang didasari oleh suara rakyat untuk menentukan bentuk pemerintahan di wilayah Palestina."

Dukungan Iran terhadap demokrasi disampaikan oleh Dubes Mohammad Boroujerdi lantaran hal itu telah tertuang dalam amanah Undang-Undang negaranya.

"Iran sama dengan Indonesia. Dalam undang-undangnya memiliki sebuah amanah yaitu mendukung berbagai berbagai gerakan yang mengharapkan pembebasan dan kemerdekaan dan Iran melawan berbagai bentuk penjajahan dan sejak awal kemenangan revolusi Islam Iran pada 45 tahun yang lalu, Iran selalu mendukung Palestina," kata Dubes Boroujerdi.

Dubes Boroujerdi mengaku bahwa ia juga hadir di Monas bersama dengan masyarakat Indonesia dalam aksi mendukung Palestina.

"Saya menyaksikan dari dekat, apa yang diharapkan masyarakat Indonesia untuk menghentikan kekerasan, penghentian dari berbagai kebrutalan dan penghentian pendekatan bersenjata dan terwujudnya gencatan senjata."

Saat ditanya resposnnya terkait implementasi Two State Solution, Dubes Mohammad Boroujerdi mengatakan bahwa ia sama sekali tidak pernah melihat dimana solusi tersebut.

"Saya sama sekali kami tidak melihat ada dua negara di sana. Yang kami lihat adalah sekelompok orang dengan pendekatan kekerasan menduduki wilayah dari negara lainnya," kata Dubes Boroujerdi.

Ia menegaskan bahwa pendudukan tersebut harus segera diakhiri. Mengingat, pemerintahan yang bernama Israel di sana yang ia anggap sebagai sebuah rezim yang bersenjata yang menduduki wilayah Palestina.

"Ini adalah pendekatan yang melanggar berbagai norma-norma kemanusiaan dan hal hal yang disepakati oleh komunitas internasional."

Dubes Boroujerdi juga berpesan agar komunitas internasional bisa mendorong terwujudnya perdamaian dan nilai-nilai demokrasi.

"Pesan saya kepada komunitas internasional berkaitan dengan perdamaian adalah kemanusiaan dan manusia selama perjalanannya telah mencapai berbagai nilai-nilai, antara lain demokrasi, hak asasi manusia, dan lain sebagainya."

"Di mana penggunaan nilai nilai mulia ini dapat mewujudkan keamanan dapat membawa kedamaian bagi dunia. Apabila demokrasi dianggap baik, maka baik bagi semua. Apabila demokrasi dianggap tidak baik, maka tidak baik bagi semua. Apabila hak asasi manusia dianggap baik, harusnya baik untuk semuanya dan apabila tidak baik seharusnya dianggap tidak baik bagi semuanya."