Mahkamah Internasional Gelar Sidang Dugaan Genosida Israel pada 11-12 Januari 2024

Liputan6.com, Jakarta International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional akan memulai tahap persidangan terhadap Israel pada Kamis 11 Januari 2024. Tahap ini masih berupa hearing atau mendengarkan. Tahap ini akan dilaksanakan di Peace Palace, Den Haag, pada 11-12 Januari 2024.

"Ini mengingat bahwa Afrika Selatan mengajukan sebuah Aplikasi yang meminta tindakan terhadap Israel terkait dugaan pelanggaran oleh Israel atas tanggung jawabnya di bawah Konvensi Pencegahan dan Hukuman Kejahatan Genosida ("Konvensi Genosida") terkait rakyat Palestina di Jalur Gaza," tulis ICJ dalam rilis resminya, dikutip Kamis (4/1/2023).

Pihak Afrika Selatan meminta agar ICJ bertindak untuk mencegah adanya kekerasan lebih jauh terhadap rakyat Paletina, serta memastikan Israel patuh pada Konvensi Genosida.

Rencananya, Afrika Selatan akan memberikan argumen lebih dahulu pada Kamis 11 Januari 2024 pada pukul 10 hingga 12 siang waktu setempat. Kemudian paa Jumat 12 Januari dilanjutkan oleh argumen pihak Israel.

Langkah Palestina ini telah mendapat dukungan dari negeri jiran Malaysia, serta Organization of Islamic Cooperation (OIC).

Pihak OIC meyakini ada genosida yang dilakukan Israel atas pertimbangan pembunuhan banyak anak-anak dan perempuan, pemindahan paksa warga, serta menghalangi kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat Palestina di Jalur Gaza.

"OIC menyerukan Mahkamah untuk merespons dengan cepat dan mengambil tindakan urgen untuk menyetop genosida massal yang dilaksanakan oleh pasukan pertahanan Israel di Wilayah Palestina yang Diduduki," tulis OIC dalam pernyataan resminya.

Militer Israel memperkirakan konflik di Gaza akan berlanjut sepanjang tahun 2024.

Dalam pesan Tahun Baru 2024, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel (IDF) Daniel Hagari mengatakan pengerahan pasukan disesuaikan untuk mempersiapkan "pertempuran berkepanjangan".

Hagari mengatakan beberapa pasukan, terutama pasukan cadangan, akan ditarik agar mereka dapat berkumpul kembali.

"Adaptasi ini dimaksudkan untuk memastikan perencanaan dan persiapan melanjutkan perang pada tahun 2024," ujarnya, seperti dikutip dari laman BBC, Selasa (2/1/2024).

"IDF harus membuat rencana ke depan berdasarkan pemahaman bahwa akan ada misi tambahan dan pertempuran akan berlanjut hingga sisa tahun ini."

Dia mengatakan bahwa beberapa pasukan cadangan akan meninggalkan Gaza "secepatnya pada minggu ini" untuk memungkinkan mereka mempersiapkan diri menjelang operasi militer mendatang.

Sekitar 21.978 orang – sebagian besar perempuan dan anak-anak – telah terbunuh di Gaza sejak perang Israel Vs Hamas dimulai pada 7 Oktober 2023, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas. Laporan terkini menyebutkan 56.697 orang di Gaza terluka dalam periode yang sama.

Jumlah tersebut termasuk 156 orang tewas dan 246 orang terluka dalam 24 jam terakhir, tambah kementerian tersebut.

Perang terbaru ini dipicu oleh serangan lintas batas yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok bersenjata Hamas di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan sekitar 240 lainnya disandera.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) merilis pernyataan yang melarang rencana Menteri Israel Bezalel Smotrich dan Itamar Ben Givr yang ingin memindahkan warga Palestina ke luar Jalur Gaza. Bezalel adalah menteri keuangan Israel dan Ben Givr adalah menteri keamanan nasional.

"Retorika ini bersifat menghasut dan tidak bertanggungjawab. Kami telah mendapatkan informasi berulang kali dan secara konsisten dari pemerintah Israel, termasuk oleh Perdana Menteri, bahwa pernyataan semacam itu tidak mencerminkan kebijakan pemerintah Israel. Pernyataan tersebut harus segera dihentikan," ujar pernyataan Kantor Jubir Departemen Luar Negeri AS yang dibagikan Kedutaan Besar AS di Jakarta, dikutip Rabu (3/1).

AS juga menegaskan bahwa tanah Gaza merupakan milik rakyat Palestina, meski AS tidak suka jika Hamas berkuasa di daerah tersebut.

"Pendirian kami sudah jelas, konsisten, dan tegas bahwa Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina, dengan Hamas tidak lagi mengendalikan masa depannya dan tanpa kelompok teroris yang bisa mengancam Israel. Itu adalah masa depan yang kami harapkan, demi kepentingan warga Israel dan Palestina, kawasan sekitarnya dan dunia," tegas pihak AS. 

Senator liberal di Amerika Serikat juga semakin vokal mengutarakan protes mereka terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu yang dianggap memicu peperangan. Senator AS Elizabeth Warren berkata kabinet perang Netanyahu telah memicu bencana kemanusiaan.

"Netanyahu & kabinet perang sayap kanannya telah menciptakan bencana kemanusiaan, membunuh ribuan rakyat sipil Palestina. Israel perlu kepemimpinan yang membawa para tawanan pulang, bukannya melancarkan perang berbulan-bulan," ujar senator yang juga akademisi Universitas Harvard tersebut.

"Berhenti mengebom Gaza. Lanjutkan gencatan senjata. Bekerja menuju sebuah perdamaian permanen," tegas Senator Elizabeth Warren melalui akun X.

Senator Bernie Sanders juga menegaskan agar Kongres menolak pemberian dana tambahan untuk Israel sebesar USD 10 miliar. 

"Cukup artinya cukup. Kongres harus menolak pendanaan tersebut. Pembayar pajak di Amerika Serikat tidak boleh lagi terlibat menghancurkan hidup pria, wanita, dan anak-anak tak bersalah di Gaza," ujar Senator Bernie Sanders dalam pernyataan resminya.