Menlu Retno: Ada Utang Indonesia yang Belum Terbayar, yaitu Kemerdekaan Palestina

Liputan6.com, Bandung - Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyatakan bahwa Indonesia punya utang yang belum dibayar, yaitu kemerdekaan Palestina. Hal tersebut disampaikan Menlu Retno dalam pernyataan pers tahunan Menlu RI (PPTM) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, pada Senin (8/1/2024).

"Gedung ini mengingatkan adanya satu utang kita yang belum terbayar, yaitu kemerdekaan Palestina. Tahun 2023 merupakan tahun yang sangat buruk bagi bangsa Palestina," sebut Menlu Retno.

Gedung Merdeka sarat sejarah bagi perjalanan diplomasi Indonesia dan bagi dunia. Enam puluh sembilan tahun lalu, tepatnya tahun 1955, gedung ini menjadi saksi berlangsungnya Konferensi Asia-Afrika (KAA).

Berbekal spirit KAA ini pula, Indonesia secara konsisten berdiri tegak bersama bangsa Palestina memperjuangkan hak-haknya serta melawan kekejaman dan penjajahan Israel.

"Indonesia memilih berada di sisi sejarah yang benar untuk membela kemanusiaan dan keadilan bagi bangsa Palestina," kata Menlu Retno.

"Menjelang tutup tahun 2023, lebih dari 21 ribu orang kehilangan nyawanya di Gaza akibat kekejaman Israel, 70 persen di antaranya adalah anak-anak dan perempuan. Berbagai fasilitas publik dihancurkan dan tidak dapat berfungsi, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang merupakan kontribusi rakyat Indonesia."

Dewan Keamanan PBB, sebut Menlu Retno, tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza.

"Kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza, tapi juga di Tepi Barat," ungkap Menlu Retno.

"Indonesia terus konsisten dan berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina memperjuangkan hak-hak mereka. Konsul Kehormatan Indonesia telah didirikan di Ramallah pada tahun 2016."

Kasus Palestina, menurut Menlu Retno, menunjukkan standar ganda sejumlah negara di dunia, terutama "the Global North".

"Sejumlah negara 'the Global North' mendadak diam menyaksikan pelanggaran kemanusiaan. Ke mana semua 'kuliah' yang sering mereka berikan mengenai HAM? Bukankah bangsa Palestina memiliki hak yang sama dengan kita semua? Kenapa seakan nilai bangsa Palestina lebih rendah dari kita?"

Indonesia, tegas Menlu Retno, akan terus berjuang untuk Palestina.

"Di Mahkamah Internasional, pada 19 Februari yang akan datang mewakili Pemerintah Indonesia, saya akan sampaikan pernyataan lisan untuk mendukung mahkamah memberikan Advisory Opinion perkuat posisi hukum Palestina, yang intinya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan Bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional," ujarnya.

Lebih lanjut, pada tataran multilateral, Indonesia tidak akan pernah lelah menyuarakan penguatan sistem multilateral.

"Hanya dengan ini, the mighty takes all dapat dihindari dan voice of the marginalized dapat didengar. Sistem multilateral saat ini no longer fit for purpose," tutur Menlu Retno.

Di tengah lunturnya kepercayaan terhadap sistem multilateral, sebut Menlu Retno, reformasi harus dilakukan. "PBB harus melakukan langkah luar biasa agar kepercayaan masyarakat internasional kembali tumbuh. Multilateralisme harus deliver."

"Dalam konteks inilah, sekali lagi Indonesia walks the talk. Di G20, while we lead, we unite!"

Lebih lanjut, Menlu Retno menuturkan, meski berlangsung di tengah situasi geopolitik yang panas, Presidensi G20 Indonesia pada 2022 justru tetap dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan proyek kerja sama konkret bagi negara berkembang. Tidak banyak negara yang secara konsisten dapat memainkan peran jembatan dengan baik di tengah perbedaan pandangan yang sangat tajam antar negara.

"Against all odds, Indonesia justru berhasil menghidupkan kembali spirit kolaborasi di kalangan anggota G20 dan membuktikan kepada dunia bahwa negara berkembang pun dapat menentukan jalannya perundingan," ujar menlu perempuan pertama Indonesia itu.

Di bawah Keketuaan Indonesia tahun 2023, KTT MIKTA juga diselenggarakan untuk pertama kalinya.

"Menegaskan MIKTA sebagai positive force di tengah polarisasi dunia," ungkap Menlu Retno.

MIKTA adalah kerangka kerja sama kekuatan menengah yang terdiri atas Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.

Dalam bidang peacekeeping, Indonesia terus meningkatkan jumlah peacekeepers-nya, menjadi kontributor terbesar nomor enam pada akhir November 2023, dari kontributor terbesar ke-16 pada akhir 2014.

"Sejak 2014, lebih 20.000 personel telah dikirim ke 13 misi pemeliharaan perdamaian PBB," tutur Menlu RI.

"Sejalan dengan peran aktif Indonesia di isu 'Women, Peace and Security', jumlah personel peacekeepers perempuan naik dari 27 orang pada akhir 2014 ke 119 orang pada akhir 2023. Saat Indonesia mengemban Presiden Dewan Keamanan PBB tahun 2020, untuk pertama kali, Resolusi 2538 terkait women in peacekeeping operations diadopsi. Indonesia juga inisiasi pembentukan Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediators."

Menlu Retno menambahkan, "Masih dalam kerangka perdamaian dunia, presiden RI telah menandatangani UU No. 22 Tahun 2023, ratifikasi Traktat Mengenai Pelarangan Senjata Nuklir atau TPNW sebagai perwujudan komitmen Indonesia mengukuhkan larangan terhadap senjata nuklir di dunia. Selain itu, Indonesia juga mendorong adopsi Resolusi 2560 tentang perbaikan metode kerja komite sanksi Dewan Keamanan PBB mengenai penanganan terorisme."