Mantan PM Malaysia Najib Razak Desak Netflix Hapus Film Dokumenter Man on the Run, Dianggap Menghina

Liputan6.com, Kuala Lumpur - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak melalui pengacaranya menyerukan penghapusan film dokumenter Netflix tentang skandal penipuan bernilai miliaran dolar yang terjadi di bawah pemerintahannya. Alasannya, mengutip The Guardian, Kamis ((11/1/2024), diketahui karena merasa dipermalukan.

Laporan The Straits Times menyebut mantan anggota parlemen Pekan ini juga berupaya menghapus acara berdurasi 98 menit yang saat ini ditayangkan di Netflix karena kontennya yang "sub yudisial dan menghina".

Penasihat utamanya, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, mengajukan pengaduan tentang pertunjukan film dokumenter Man on the Run di Pengadilan Tinggi sebelum persidangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dapat dilanjutkan pada 8 Januari.

Acara tersebut, yang pertama kali diputar di bioskop-bioskop di Singapura dan dirilis di Netflix pada tanggal 5 Januari, menampilkan wawancara dengan politikus dan tokoh seperti Thomas dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Film ini juga menampilkan wawancara antara lain dengan mantan anggota parlemen Damansara Tony Pua dan pelapor Xavier Andre Justo.

Najib juga diwawancarai untuk film dokumenter tersebut sebelum penahanannya.

Pada konferensi pers, Muhammad Shafee menyatakan bahwa apa yang dikatakan Najib dalam program tersebut "100 persen benar. Saya mengamati (wawancara) dan apa yang dia katakan itu benar," kata pengacara itu.

Muhammad Shafee mengatakan dia memberi tahu pengadilan tentang film dokumenter tersebut sehingga penuntut dapat membawa masalah tersebut ke Jaksa Agung.

"Mereka (Kamar Kejaksaan Agung) bisa membawa ini ke MCMC," ujarnya.

Ketika ditanya apakah Najib pernah menonton film dokumenter tersebut, Muhammad Shafee berkata: "Dia berada di penjara. Bagaimana dia bisa menontonnya? Dia tidak memiliki hak istimewa itu."

Sementara menurut laporan The Guardian, Muhammad Shafee mengatakan kepada pengadilan tinggi Kuala Lumpur bahwa film dokumenter tersebut merugikan kasus 1MDB, dan menggambarkannya sebagai "sangat tidak masuk akal dan menghina."

Muhammad Shafee Abdullah, penasihat utama Najib, yang menjalani hukuman 12 tahun penjara atas tuduhan korupsi, mengatakan Man on the Run adalah tindakan yang "tidak bijaksana dan menghina", menurut laporan media lokal.

Dia meminta wakil jaksa penuntut umum, Ahmad Akram Gharib, untuk menonton film dokumenter tersebut dan mendiskusikannya dengan pejabat lain agar film tersebut dapat dihapus, dan menambahkan bahwa jaksa agung "terikat oleh tugas untuk mengambil tindakan", menurut situs berita Malaysiakini.

Najib juga dikabarkan ingin mengajukan gugatan penghinaan terhadap pengadilan dan pencemaran nama baik terhadap mantan jaksa agung Malaysia Tommy Thomas dan jurnalis Inggris Clare Rewcastle Brown atas komentar mereka dalam film dokumenter tersebut. Rewcastle Brown berada di garis depan dalam mengungkap skandal tersebut.

Sejauh ini pihak Netflix kabarnya belum menanggapi permintaan komentar.​

Mengutip The Guardian, film dokumenter Man on the Run, yang dirilis di Netflix pada Januari 2024, menceritakan kisah dana negara 1MDB, yang dibentuk untuk mendorong pembangunan namun terjebak dalam salah satu penipuan keuangan terbesar di dunia.

Diceritakan bahwa Departemen Kehakiman AS menuduh miliaran dolar telah diselewengkan dari dana tersebut oleh individu dan perusahaan, yang digunakan untuk membeli hotel, kapal pesiar mewah, karya seni dan perhiasan, serta untuk membiayai film-film Hollywood.

Judul film dokumenter tersebut mengacu pada pengusaha Malaysia-Tiongkok Low Taek Jho, yang dikenal sebagai Jho Low, yang dituduh mendalangi penipuan tersebut dan tidak diketahui keberadaannya. Di mana Jho Low membantah melakukan kesalahan.

Skandal tersebut mengguncang politik Malaysia, yang berujung pada tersingkirnya partai UMNO yang dipimpin Najib setelah 61 tahun berkuasa, dan memicu serangkaian investigasi di negara-negara di seluruh dunia.

Najib, yang menjabat sebagai perdana menteri Malaysia selama sembilan tahun, dipenjara pada tahun 2022 atas tuduhan korupsi terkait 1MDB – mantan pemimpin pertama yang dipenjara di negara tersebut.

Najib, yang membantah melakukan kesalahan, terus menghadapi berbagai kasus lain atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang.

Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak jadi sorotan karena dibawa ke rumah sakit, padahal ia baru masuk penjara September 2022 lalu karena terbukti korupsi. Kecurigaan pun muncul bahwa Najib Razak mendapat perlakukan istimewa.

Anggapan itu muncul dari Muhammad Rafique Rashid Ali, deputi kepala pengacara dari Partai Pejuang Tanah Air. Partai tersebut dipimpin rival politik Najib Razak, yakni Mahathir Mohamad. 

Berdasarkan laporan Malay Mail, Kamis (22/9/2022), Najib Razak dipindah ke Cheras Rehabilitation Hospital (HRC). Namun, petugas penjara maupun Hospital Kuala Lumpur (HKL) tidak menemukan adanya masalah kesehatan serius terhadap Najib Razak.

Melalui Twitter, Rafique juga menyebar kabar bahwa Najib Razak mendapat perlakuan VVIP dan mendapat kode "Merpati". 

Ia pun bertanya apakah Najib Razak juga mendapatkan kopi favorit, bilik yang ubah, hingga paket internet 5G tanpa had (unlimited) di penjara. 

"Adakah Najib Razak mendapat kemudahan-kemudahan khas lain di Penjara seperti televisyen, bilik khas diubahsuai, lawatan dari keluarga serta rakan-rakan politik tanpa had, makanan kegemaran, kopi kegemaran, langganan wifi/internet 4G/5G data tanpa had?" ujar Muhammad Rafique Rashid Ali via Twitter, Rabu (21/9). 

Malay Mail melaporkan 'kabar Merpati' yang viral itu belum dapat diverifikasi. Sementara, pihak Departemen Penjara di Malaysia berjanji bahwa Najib Razak akan dikembalikan ke penjara ketika perawatan sudah selesai.

Usai Najib Razak divonis bersalah, Mahathir Mohamad juga pernah curiga bahwa Najib Razak akan mendapat amnesti. 

"Bagi Najib besar kemungkinan ia akan diampun setelah dipenjara," ujar Mahathir Mohamad via Facebook.