Filipina dan Vietnam Perdalam Kerja Sama Maritim, Sinyal Kuat untuk China?

Liputan6.com, Jakarta - Lebih dari empat bulan setelah kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke Vietnam, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr pada tanggal 29 Januari tiba di Hanoi dalam kunjungan dua hari.

Hal ini dianggap memberikan Filipina kesempatan yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat hubungan dengan negara Asia Tenggara yang juga menghadapi tantangan besar, terutama klaimnya atas Laut China Selatan ditentang oleh Tiongkok.

Kunjungan Presiden Filipina ke Vietnam dianggap sangat penting karena telah membuat Manila memperdalam kerja sama maritimnya dan menjalin kerja sama regional yang lebih besar dengan Vietnam di tengah sengketa Laut China Selatan.

Pada tanggal 24 Januari, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, klaim Beijing atas Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan.

Tiongkok mengeluarkan pernyataan ini untuk membantah klaim Vietnam bahwa mereka mempunyai cukup bukti untuk mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau tersebut.

Vietnam menyebut Pulau Paracel sebagai Pulau Hoang Sa dan Pulau Spratly sebagai Pulau Trong Sa. Dikatakan klaim kedaulatannya atas Pulau Hoang Sa telah ditetapkan sejak abad ke-17 sesuai dengan hukum internasional.

Mereka juga mengatakan, pihaknya memiliki dasar hukum penuh dan bukti sejarah yang cukup untuk menegaskan kedaulatannya atas Pulau Trong Sa, dikutip dari laman Singapore Post, Jumat (2/2/2024).

Pada tahun 1974, Tiongkok menginvasi Pulau Paracel (Pulau Hoang Sa) dan sejak itu, tercatat dalam sejarah sebagai pertarungan angkatan laut Tiongkok-Vietnam pertama dalam upaya menguasai Laut China Selatan.

Konflik angkatan laut Tiongkok-Vietnam atas Pulau Trong Sa (Pulau Spratly) pada tahun 1988 dipandang sebagai konflik kedua antara Hanoi dan Beijing mengenai klaim masing-masing atas Laut China Selatan.

Sejak saat itu, ketegangan antara kedua negara belum mereda.

Angkatan Laut Filipina secara rutin menghadapi aksi dari Angkatan Laut PLA Tiongkok dan milisi maritim di sekitar Second Thomas Shoal di Laut China Selatan tempat Manila melarang kapal bernama Sierra Madre sejak tahun 1999 untuk menegaskan klaim kedaulatannya di wilayah tersebut.

Tiongkok ingin Filipina memindahkan kapal yang dilarang melayani pos terdepannya di Laut China Selatan.

Menurut Global Inquirer, portal berita yang berbasis di Filipina, Tiongkok saat ini telah mengerahkan 50 kapal milisi maritim di Mischief Reef guna mencegah pasukan Filipina memasok makanan, air, dan barang-barang lainnya kepada personel angkatan lautnya.

Manila menyatakan bahwa apa pun tantangannya, mereka akan terus menggunakan kapal yang dilarang di sekitar Second Thomas Shoal di Laut China Selatan sebagai pos terdepan selama Beijing. Manila juga menyebut tidak akan menghapus semua bangunan ilegal yang dibangun di Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Lantaran tidak ada pihak yang mau menyerah, wilayah Second Shoal di Laut China Selatan telah menjadi titik panas ketegangan antara kedua negara.

Selain itu, panglima militer Filipina Jenderal Romeo Barner, menurut The Japan Times, baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meningkatkan sembilan fitur teritorial di wilayah tersebut, termasuk mendirikan pabrik desalinasi di Second Thomas Shoal agar tidak beroperasi.

Ha Hoang Hop, peneliti senior di ISEAS-Yusof Ishak Institute yang berbasis di Singapura, menyebut perjanjian tersebut “sebuah langkah maju yang penting, yang menegaskan kepentingan Filipina dan Vietnam untuk menggunakan semua cara damai untuk menanggapi strategi zona abu-abu China.”

Ha merujuk pada aktivitas Beijing yang dirancang untuk menghindari ambang batas pemicu konflik besar. Dia berbicara kepada VOA Vietnam dalam wawancara telepon pada Selasa.

“China akan terus memicu ketegangan dan pelecehan terhadap Filipina dan Vietnam,” kata Ha.

“Tetapi kedua perjanjian antara Filipina dan Vietnam ini sepenuhnya konsisten dengan hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Jadi, reaksi China tidak akan berpengaruh,” tambah dia.

Marcos menyampaikan keprihatinannya atas pertikaian yang telah berlangsung lama dan menyebut semakin agresifnya penjaga pantai China dalam pembicaraan teleponnya dengan Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh pada Selasa.

Hoang Viet, pakar sengketa Laut China Selatan di Universitas Nasional Vietnam di Ho Chi Minh, bersikap skeptis ketika ditanya apakah perjanjian tersebut berarti kedua negara membentuk “front persatuan” melawan China.

“Jika Vietnam dan Filipina benar-benar menciptakan front persatuan untuk melawan China, China akan menemukan segala cara untuk merespons dengan tegas,” katanya kepada VOA Vietnam dalam wawancara telepon pada Selasa.

“Penandatanganan nota kesepahaman oleh kedua pihak saja tidak cukup untuk membentuk front persatuan melawan China. Vietnam juga berusaha menghindari hal tersebut, karena Vietnam tidak ingin menciptakan konfrontasi dengan China saat ini,” kata Hoang.