Ekonom Sebut Perekonomian Pakistan di Ambang Kehancuran, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom Vaishali Basu Sharma menilai Pakistan berada di ambang kehancuran karena perekonomiannya yang bergantung pada impor telah kehabisan Devisa.

Hal ini dianggap bisa menyebabkan kekurangan pangan dan energi dan kesulitan ekonomi yang diakibatkannya mendorong polarisasi politik, radikalisasi, dan ekstremisme.

Islamabad terancam oleh IMF, Bank Dunia, China dan negara-negara lain, yang melipatgandakan pinjaman luar negerinya dalam tujuh tahun terakhir; dari US$65 miliar pada tahun 2014-15 (24 persen PDB) menjadi US$130 miliar (40 persen PDB) pada tahun 2021-2022, dikutip dari laman moderndiplomacy, Kamis (15/2/2024).

Peringkat Pakistan berada pada titik Caaa3 -- berdasarkan skala peringkat perusahaan. Ca berarti sangat mendekati default dan C (default) yang berada di bawah peringkat negara tersebut saat ini.

Nasib 230 juta warganya bergantung pada mata uang asing untuk mengimpor kebutuhan pokok seperti makanan, energi, dan pupuk.

Pemerintahan sementara Perdana Menteri Anwaarul Haq Kakar meminta bantuan keuangan sebesar US$2 miliar dari Tiongkok selama setahun.

Namun selama bertahun-tahun, lebih banyak devisa yang mengalir keluar dari Pakistan dibandingkan masuk, sehingga mendorong Islamabad mengalami defisit fiskal dan transaksi berjalan yang terus-menerus dan pada tahun 2022 keadaannya memburuk.

Akibat konflik Rusia-Ukraina, harga komoditas global melonjak, memberikan tekanan yang semakin besar pada cadangan devisa Pakistan.

Banjir di sepanjang Sungai Indus menggenangi sepertiga wilayah negara tersebut dan menghancurkan pertanian subsisten maupun tanaman ekspor sehingga mengakibatkan kerugian ganda yang semakin memperburuk ketergantungan Pakistan pada impor.

Sekaligus menghilangkan pendapatan ekspornya dan membebani negara dengan tagihan perbaikan tambahan sebesar 15 miliar dolar.

Pada Januari 2023, cadangan mata uang hanya cukup untuk impor selama beberapa minggu.

Islamabad menanggapinya dengan menaikkan tarif energi, impor yang tidak mencukupi, dan membiarkan pengiriman makanan dan bahan mentah di pelabuhan.

Tindakan keras ini menghambat arus keluar pembayaran, pemotongan biaya produksi, dan penurunan industri. Industri tekstil, yang menyumbang sepersepuluh dari PDB Pakistan dan dua perlima lapangan kerja, memecat 7 juta pekerja sementara pabrik-pabrik mengalami kenaikan biaya bahan bakar, sehingga membuat produk lokal tidak kompetitif di pasar global.

Vaishali Basu Sharma juga menyebut bahwa kemiskinan ekonomi telah meningkatkan ketegangan politik di Pakistan dan dengan para kreditornya.

Program IMF di Islamabad saat ini dimulai pada tahun 2019 di bawah kepemimpinan Imran Khan. Tapi dia bahkan tidak bisa menyamakan kredibilitas populisnya dengan tuntutan penghematan IMF.

Imran Khan akhirnya digulingkan dari kekuasaan melalui mosi tidak percaya. Penggantinya, pemerintahan Gerakan Demokratik Pakistan, berusaha menutupi biaya pembayaran utang dalam negerinya dengan meminjam banyak uang dari sumber dalam negeri, yaitu bank komersial.

Pakistan memang tengah dilanda krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Vaishali Basu Sharma.

Pajak atas bisnis terorganisir di Pakistan lebih tinggi dibandingkan di negara-negara Barat. Penghentian subsidi energi akan menyebabkan inflasi lebih lanjut sehingga menurunkan konsumsi dan memicu resesi.

Serangan militan di seluruh Pakistan menewaskan sekitar 1000 warga sipil dan pasukan keamanan pada tahun 2023, jumlah kematian tertinggi yang pernah dialami negara ini dalam enam tahun terakhir.

Sebagian besar serangan terjadi di wilayah barat laut Khyber Pakhtunkhwa dan provinsi barat daya Balochistan yang berbatasan dengan Afghanistan.

Mencegah spiral radikalisasi dan ketidakstabilan di Pakistan berarti pertama-tama menyelesaikan krisis ekonomi, mengurangi pengeluaran militer, melakukan diversifikasi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Namun permasalahan sebenarnya adalah utang luar negeri. Kepentingan geopolitik Pakistan selama Perang Dingin dan konflik Afghanistan memberikan akses terhadap pinjaman dan dana talangan yang hampir tak ada habisnya dari IMF dan lembaga-lembaga Barat lainnya. Namun jumlah yang diperlukan berada di luar kemampuan pembayaran Pakistan dan yang paling penting, dana tersebut dalam mata uang asing.

Kondisi keuangan menjadi sangat buruk sehingga kebijakan moneter kehilangan kemampuannya dalam mengendalikan inflasi yang melonjak.

Pembayaran kewajiban dalam mata uang dolar Pakistan adalah 26 miliar dolar pada tahun 2023, yang menghabiskan devisa yang diperlukan untuk impor penting.

Biaya pembayaran utang dalam negeri pada tahun fiskal 2024 diperkirakan sebesar 6,43 triliun Rupee Pakistan atau sekitar 70 persen pendapatan pajak. Meskipun negara ini dapat menghindari kesalahan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang jumlah utang luar negerinya yang meningkat sebesar $128 miliar tidak akan berkelanjutan.

Tuntutan penghematan yang keras juga mungkin akan merugikan diri sendiri jika hal ini semakin mendorong politik Pakistan ke dalam krisis. Solusi yang mungkin dilakukan adalah dengan merestrukturisasi sisa utang, menunda pembayaran bunga segera, dan memastikan aliran modal baru. Jika tidak, utang luar negeri yang sangat besar akan menyeret Pakistan ke posisi terpuruk

Data yang dikumpulkan dari Bank Dunia, UNICEF, Survei Ekonomi, Federasi Diabetes Internasional, UNAID, dan SBP, menunjukkan bahwa Pakistan merupakan salah satu negara dengan utang luar negeri tertinggi dengan jumlah utang sebesar US$128 miliar, sehingga menjadikannya salah satu dari 73 negara bagian yang memenuhi syarat untuk Inisiatif Penangguhan Layanan Utang Bank Dunia.

Para pembuat kebijakan yang berpengaruh di Pakistan mungkin serius menyarankan hal ini.

Berbicara kepada Dawn, mantan ketua Dewan Pendapatan Federal (FBR), Shabbar Zaidi, berpendapat bahwa keadaan Sri Lanka lebih baik setelah gagal bayar dan “gagal bayar adalah hal yang tabu, tetapi bukan itu masalahnya.”

Namun faktanya adalah meskipun antrean panjang bahan bakar telah hilang, dua dari lima rumah tangga di Sri Lanka menghabiskan 75 persen pendapatan rumah tangga mereka hanya untuk membeli makanan.

Kolombo mengalami kenaikan suku bunga kebijakan sebesar 100 basis poin, untuk memanfaatkan paket dana talangan sebesar $2,9 miliar. Jadi jika besok Pakistan gagal bayar, maka tingkat inflasi dan kelangkaan akan meningkat.

Mantan gubernur Bank Negara Pakistan (SBP) Dr Reza Baqir percaya bahwa restrukturisasi utang bagi Pakistan akan “sangat sulit sebagai suatu proses” mengingat sebagian besar pinjaman luar negerinya “disebabkan oleh jenis utang yang mendominasi neraca dari Pakistan.”

Meskipun Pakistan belum secara resmi menyatakan ketidakmampuannya untuk melunasi pinjamannya, Pakistan meminjam atau melunasi utangnya agar tetap bertahan.

Sejak tahun 2014, proporsi hutang kepada kreditor swasta termasuk Bank komersial dan pemegang obligasi telah meningkat dari 19 menjadi 30 persen. Entitas-entitas ini kemungkinan besar akan menggagalkan upaya penyelesaian utang yang tidak membayar mereka secara penuh.