Perkuat Kerja Sama Bidang Maritim, Jepang Akan Beri Hibah Satu Buah Kapal ke Bakamla RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Jepang menyatakan siap untuk mempererat kerja sama di bidang maritim dengan Indonesia, ditandai dengan hibah satu unit kapal patroli untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

"Tidak hanya hibah kapalnya tapi juga transfer teknologinya. Kapal akan dihibahkan sekitar dua hingga tiga tahun ke depan," kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi dalam pernyataan pers di Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Senin (25/3/2024).

Ia menegaskan, bahwa kapal yang akan dihibahkan merupakan kapal produksi baru dan bukan bekas.

Pemberian kapal ini merupakan bentuk konkret dari fokus kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam bidang maritim.

"Kerja sama maritim juga penting, dan kita mau membangun itu lebih luas lagi. Diharapkan hibah kapal ini bisa memperkuat kemampuan penegakan hukum maritim Bakamla serta menjawab tantangan kawasan Asia," ujar Masaki.

Pemberian hibah kapal ini sebelumnya telah diteken saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Tokyo pada Desember 2023. Penandatanganan hibah ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

Mengutip situs Kementerian Luar Negeri Jepang, kapal patroli tersebut senilai 9.053 miliar Yen atau setara Rp 946 miliar.

"Proyek ini menyediakan satu kapal patroli besar bagi Bakamla yang akan dibangun oleh galangan kapal Jepang," bunyi pernyataan resmi itu.

"Hal ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan penegakan hukum maritim Bakamla, sehingga berkontribusi pada peningkatan kemampuan Bakamla dalam menjawab tantangan kawasan Asia dan komunitas internasional melalui peningkatan keselamatan maritim di Indonesia," lanjut pernyataan itu. 

Menurut pernyataan tersebut, pemerintah Jepang menilai bahwa Indonesia yang memiliki memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) luas, terletak di jalur transportasi laut penting seperti Selat Malaka-Singapura dan memiliki posisi penting dalam logistik internasional Jepang, berpotensi mengalami sejumlah tindakan ilegal di laut. 

"Penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan bencana alam sering terjadi di perairan Indonesia, namun lembaga-lembaga yang terkait dengan kelautan Indonesia tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mencakup wilayah laut yang begitu luas dengan kapal dan fasilitas patroli yang mereka miliki," lanjut pernyataan itu. 

Selanjutnya, Dubes Masaki juga berharap agar hubungan bilateral kedua negara di bawah pemerintahan Prabowo akan semakin kuat. 

"Menurut saya, dia (Prabowo) memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan hubungan bilateral dengan Jepang karena Jepang dan Indonesia telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama," kata Masaki.

"Saya rasa jika Pak Prabowo menjadi presiden, kerja sama antara kami akan semakin kuat," tambahnya.