Pemerintah Inggris di Bawah Tekanan untuk Hentikan Penjualan Senjata ke Israel

Liputan6.com, London - Tekanan meningkat terhadap Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak untuk menghentikan penjualan senjata ke Israel.

Seruan agar PM Sunak berhenti memasok senjata ke Israel semakin meningkat setelah serangan udara Israel pada hari Senin (1/4/2024) menewaskan tujuh pekerja kemanusiaan dari World Central Kitchen (WCK), di mana tiga di antaranya adalah warga negara Inggris.

Pemerintah Inggris dilaporkan masih menunggu nasihat hukum mengenai apakah penjualan senjata ke Israel merupakan pelanggaran hukum internasional atau tidak. PM Sunak juga berada di bawah tekanan untuk mempublikasikan nasihat hukum apa pun yang diberikan kepadanya. Demikian seperti dilansir CNN, Jumat (5/4).

Sebuah rekaman dari Ketua Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris Alicia Kearns muncul pada akhir pekan, di mana dia menyatakan yakin pemerintah telah menerima saran hukum bahwa tindakan Israel di Jalur Gaza adalah ilegal, namun menolak untuk mempublikasikannya.

Merespons kebocoran tersebut, Kearns mengatakan, "Saya tetap yakin pemerintah telah menyelesaikan penilaian terbaru mengenai apakah Israel menunjukkan komitmen terhadap hukum kemanusiaan internasional dan pemerintah telah menyimpulkan bahwa Israel tidak menunjukkan komitmennya."

Partai Konservatif yang berkuasa secara historis mendukung Israel, namun pembunuhan warga Inggris telah menggeser perdebatan di dalam negeri.

Pada hari Kamis, (4/4) lebih dari 600 pengacara, akademisi hukum dan mantan anggota peradilan Inggris menulis surat kepada PM Sunak, memperingatkannya bahwa "tindakan serius" diperlukan untuk "menghindari keterlibatan Inggris dalam pelanggaran berat hukum internasional, termasuk potensi pelanggaran terhadap Konvensi Genosida".

Selain penjualan senjata, mereka menyoroti penangguhan bantuan pendanaan Inggris ke UNRWA.

Tiga partai oposisi utama, Partai Buruh, Partai Demokrat Liberal dan Partai Nasional Skotlandia, semuanya menyerukan stop penjualan senjata ke Israel jika memang pengacara pemerintah mengatakan hal itu ilegal, dan menuntut Sunak menjelaskan mengapa hal itu belum terjadi.

PM Sunak disebut telah mengambil sikap yang lebih tegas dalam pembicaraan teleponnya baru-baru ini dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurut pernyataan pemerintah dalam pembicaraan via telepon pada hari Selasa, (2/4) PM Sunak mengatakan dia terkejut dengan pembunuhan pekerja bantuan, termasuk tiga warga negara Inggris dan menuntut penyelidikan independen yang menyeluruh serta transparan atas apa yang terjadi.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps awal pekan ini mengatakan bahwa penjualan alat pertahanan dari Inggris ke Israel relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah senjata yang datang dari Amerika Serikat (AS) dan Jerman.

Secara diplomatis, jika Inggris benar-benar menghentikan penjualan senjata ke Israel maka ini akan menjadi langkah signifikan yang dilakukan sekutu penting Israel dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Namun, menunda penjualan dinilai juga akan sulit secara politis bagi Sunak di dalam negeri karena kemungkinan besar tidak semua orang di pemerintahan atau partainya akan mendukungnya.

Keluarga James Henderson, mantan anggota Angkatan Laut Inggris yang menjadi salah satu pekerja bantuan kemanusiaan yang tewas di Jalur Gaza mengkritik penjualan senjata Inggris ke Israel. Berbicara atas nama keluarga, saudara laki-lakinya mengatakan kepada Times of London bahwa akuntabilitas adalah satu-satunya harapan mereka akan keadilan.

"Saya tidak percaya pemerintah kita akan meminta pertanggungjawaban orang-orang yang tepat, tapi saya jamin pemerintah kita akan menjual senjata ke Israel, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membunuh sesama warga negara kita. Sulit untuk memahaminya," ujarnya.