Dewan Transisi Dibentuk di Tengah Kekerasan Antargeng, Awal Baru Bagi Haiti?

Liputan6.com, : Port-au-Prince - Haiti masih bergejolak. Sebuah dewan transisi yang bertugas memilih perdana menteri dan kabinet Haiti berikutnya dibentuk pada Jumat (12/4/2024).

Dekret itu mengatakan dewan transisi tersebut "akan membawa negara yang bermasalah itu melalui pemilihan umum untuk memulihkan lembaga-lembaga negara dan pemerintahan konstitusional yang sudah tidak berlaku lagi."

Langkah itu diharapkan oleh para pendukungnya akan membantu meredam gejolak di negara Karibia yang bermasalah itu, di mana sebagian besar wilayah ibu kotanya masih berada dalam cengkeraman geng kriminal.

Laporan VOA Indonesia yang dikutip Sabtu (13/4/2024) menyebut pembentukan dewan tersebut, yang diumumkan dalam dekret yang diterbitkan dalam lembaran negara Haiti, diperkirakan akan segera memicu pengunduran diri Perdana Menteri Ariel Henry. Namun, menurut ketentuan baru itu, ia akan mengundurkan diri ketika perdana menteri baru dipilih.

Sejauh ini PM Henry belum berkomentar mengenai hal tersebut.

"Pembentukan dewan yang inklusif secara politik menandakan kemungkinan awal baru bagi Haiti," kata Caricom, blok perdagangan Karibia yang membantu pembentukan dewan tersebut, dalam sebuah pernyataan.

"Jelas juga bahwa salah satu prioritas pertama Dewan Kepresidenan yang baru dilantik adalah untuk segera mengatasi situasi keamanan sehingga warga Haiti dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal; mengakses makanan, air dan layanan medis dengan aman; anak-anak dapat kembali bersekolah; perempuan bergerak leluasa takut akan kekerasan yang mengerikan; dan agar bisnis dapat dibuka kembali," kata Caricom.

Meskipun tanggal pemilu belum ditetapkan, keputusan tersebut menyatakan bahwa presiden terpilih harus dilantik paling lambat pada 7 Februari 2026, dan dewan akan menjalankan kekuasaan presiden sampai tanggal tersebut.

Dewan tersebut juga akan bertanggung jawab untuk membantu menetapkan agenda Kabinet baru dan akan menunjuk anggota untuk membentuk dewan pemilihan sementara, yang diperlukan sebelum pemilihan umum diadakan. Mereka juga akan membentuk dewan keamanan nasional yang tanggung jawabnya belum diputuskan.

Keputusan tersebut tidak menetapkan batas waktu untuk memilih perdana menteri atau kabinet baru, hanya menyatakan bahwa dewan harus "segera" melakukan hal tersebut.

Dewan tersebut akan bermarkas di Istana Nasional, dan mandatnya akan berakhir ketika presiden baru dilantik, tanpa ada kemungkinan untuk diperpanjang.

Kantor Terpadu Perserikatan Bangsa-Bangsa di Haiti mengunggah kiriman teks di X bahwa mereka akan terus mengikuti proses politik dengan cermat. Mereka menyerukan dukungan internasional terhadap Kepolisian Nasional Haiti, dengan mengatakan bahwa hal itu “penting untuk memulihkan keamanan dan supremasi hukum.”

Pembentukan dewan tersebut diumumkan sebulan dan satu hari setelah para pemimpin Karibia mengumumkan rencana untuk membantu pembentukan dewan tersebut.

Perkembangan yang terjadi pada Jumat tersebut disambut baik oleh mereka yang percaya bahwa dewan tersebut dapat membantu mengarahkan Haiti ke arah yang baru dan membantu memadamkan kekerasan geng yang meluas.

Menurut PBB, lebih dari 1.550 orang tewas di seluruh Haiti dan lebih dari 820 orang terluka dari Januari hingga 22 Maret.

Adapun mereka yang mendapat kursi di dewan adalah Petit Desalin, sebuah partai yang dipimpin oleh mantan senator dan calon presiden Jean-Charles Moise; EDE/RED, partai yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Claude Joseph; Montana Accord, sekelompok pemimpin masyarakat sipil, partai politik dan lain-lain; Fanmi Lavalas, partai mantan Presiden Jean-Bertrand Aristide; Kolektif 30 Januari, yang mewakili partai-partai termasuk mantan Presiden Michel Martelly; dan sektor swasta.

Keputusan terkait dewan transisi Haiti yang diterbitkan tersebut mengakui apa yang disebutnya sebagai "krisis multidimensi" yang telah memburuk sejak pembunuhan Presiden Jovenel Moise pada Juli 2021.

Dua kursi tanpa hak suara diwakili oleh tokoh dari masyarakat sipil Haiti dan kelompok keagamaan.

Dekret itu menambahkan bahwa krisis ini telah menyebabkan "situasi kemanusiaan yang sangat buruk" dan Haiti mengalami "disfungsi kelembagaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan kebuntuan politik."

Disebutkan juga bahwa Henry akan mengajukan pengunduran dirinya setelah perdana menteri baru diangkat.

Keputusan tersebut, yang ditandatangani oleh Henry dan kabinetnya, mencatat bahwa tidak seorang pun yang telah mendapat sanksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menentang pengerahan angkatan bersenjata asing atau berencana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum berikutnya dapat menjadi anggota dewan tersebut.