Istri Diselidiki terkait Kasus Korupsi, PM Spanyol Pedro Sanchez Pertimbangkan Mundur

Liputan6.com, Madrid - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menangguhkan tugas-tugas publik untuk merenung. Dia mengaku perlu segera memutuskan, apakah harus terus memimpin pemerintahan atau meninggalkan kehormatan ini.

Sikap tersebut diambil Sanchez setelah pengadilan membuka penyelidikan awal atas kasus korupsi terhadap istrinya, Begona Gomez.

Sanchez mengonfirmasi bahwa sang istri akan membela kehormatannya dan bekerja sama dengan pengadilan. Demikian seperti dilansir BBC, Kamis (25/4/2024).

Kasus korupsi yang menjerat Gomez diadukan oleh lembaga anti-korupsi Manos Limpias, yang telah ambil bagian dalam sejumlah kasus pengadilan tingkat tinggi dalam beberapa tahun terakhir dan dipimpin oleh seorang pria yang terkait dengan sayap kanan.

Sanchez yang berasal dari Partai Sosialis mengatakan dia akan membuat keputusan mengenai masa depannya di hadapan media pada hari Senin tanggal 29 April.

Dalam pernyataan panjang lebar di platform X alias Twitter, Sanchez mengeluhkan "strategi pelecehan" selama berbulan-bulan yang bertujuan melemahkannya secara politik dan pribadi yang menargetkan istrinya.

Pengadilan tidak memberikan rincian tuduhan terhadap Gomez selain mengatakan pihaknya mulai menyelidiki tuduhan menjajakan pengaruh dan korupsi pada 16 April.

Partai Populer (PP) yang konservatif menuntut penjelasan di parlemen pada Rabu (24/4) pagi, sementara Sanchez hanya mengatakan dia percaya pada keadilan "terlepas dari segalanya".

Media Spanyol melaporkan Sanchez meninggalkan gedung parlemen menuju kediamannya di Madrid dengan perasaan kecewa. Beberapa jam kemudian dia menuduh pemimpin PP Alberto Nunez Feijoo bekerja sama dengan partai sayap kanan Vox untuk menjatuhkannya.

"Saya tidak naif. Saya sadar mereka menuduh Begona, bukan karena dia telah melakukan sesuatu yang ilegal - mereka tahu tidak ada kasusnya - tapi karena dia adalah istri saya," keluhnya.

Para sekutu politik menyatakan dukungannya kepada Sanchez, yang telah berkuasa sejak tahun 2018, namun keputusannya untuk menangguhkan tugas-tugas publik terjadi pada saat yang menegangkan bagi Partai Sosialis menjelang pemilu Parlemen Uni Eropa pada Juni dan pemilu di wilayah Catalonia bulan depan.