Utusan Khusus PBB Isyaratkan Kesiapannya untuk Keluar dari Irak

Liputan6.com, Baghdad - Kepala Misi Bantuan PBB Untuk Irak (UNAMI) Jeanine Hennis-Plasschaert Kamis (16/5/2024) mengatakan, meskipun kondisi Irak saat ini sudah mulai stabil, masih terdapat sejumlah tantangan yang negara tersebut harus atasi ke depannya.

Berbicara dalam sidang Dewan Keamanan PBB Hennis-Plasschaert mengatakan, tantangan yang ia maksud itu mencakup masalah korupsi, faksionalisme, impunitas, campur tangan yang tidak semestinya dalam fungsi-fungsi negara dan aktor-aktor bersenjata yang beroperasi di luar kendali negara.

"Meskipun pemerintah telah mengatasi momok ini, masih ada tantangan besar yang harus diatasi," ujarnya, dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (18/5).

Pemerintah Irak pada minggu lalu meminta agar PBB mengakhiri misinya di negara tersebut pada akhir tahun 2025.

Permintaan tersebut merupakan yang terbaru terhadap sejumlah badan internasional yang beroperasi di negara itu yang diminta untuk mengakhiri misinya.

Setelah pernyataan Hennis-Plasschaert, Duta Besar Irak Abbas Kadhom Obaid Al-Fatlawi menggaungkan kembali permintaan pemerintahnya.

Ia mengatakan, pemerintah Irak meminta agar pekerjaan UNAMI diakhiri pada tanggal 31 Desember 2025.

Hingga saat itu tiba, pekerjaan UNAMI harus fokus pada penyelesaian pekerjaannya dan berkas-berkas reformasi ekonomi, penyediaan layanan, pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan masalah-masalah pembangunan lainnya.

UNAMI harus bekerja untuk menyelesaikan likuidasi dan mencapai penarikan yang bertanggung jawab dan penuh pada tahun 2025.

UNAMI dibentuk pada tahun 2003 setelah invasi Amerika Serikat yang menggulingkan diktator Saddam Hussein.

UNAMI memiliki sejumlah misi, termasuk memfasilitasi dialog di antara berbagai kelompok, membantu logistik pemilu, memantau pelaksanaan HAM, dan mengkoordinasikan bantuan di daerah-daerah yang terkena dampak konflik.

UNAMI didirikan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 1500 pada tahun 2003 atas permintaan pemerintah Irak, dan direvisi berdasarkan resolusi 1770 pada tahun 2007, dan sejak itu diperluas setiap tahun.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis, Hennis-Plasschaert juga mengatakan Irak sedang menghadapi warisan masa lalu dan banyak tantangan saat ini, dan memperingatkan bahwa tidak ada yang tidak bisa diubah.

Ia juga menyampaikan harapan, walaupun negara ini telah tertatih-tatih, beberapa kali negara ini menemukan cara untuk tidak terjerumus masuk jurang, dan melanjutkan perjalanannya ke depan.