People Water Forum Acara Tandingan WWF ke-10 Dibubarkan Ormas Bali, Menteri PUPR Siap Tampung Aspirasi

Liputan6.com, Denpasar - People Water Forum (PWF) 2024 yang diselenggarakan di Institut Seni Indonesia, Denpasar, Bali, dibubarkan oleh Aliansi Gabungan Masyarakat Bali pada Senin (20/5/2024). Peristiwa Ini kemudian menjadi sorotan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun menanggapi kejadian yang menimpa acara tandingan World Water Forum (WWF) itu. Ia menyatakan siap untuk menampung aspirasi yang tak tersempaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGOs) yang terlibat.

"Nanti kalau ada aspirasinya, akan saya tanya, akan saya datangi dan akan saya undang juga. Semua boleh kok ngomong, menurut saya selama nggak anarkis," kata dia usai acara penutupan World Water Forum 2024 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Jumat (24/5/2024).

"Karena saya diskusi dengan Pak Luhut, jadi tidak dilarang untuk berkegiatan di sini selama tidak mengganggu."

Basuki mengaku bahwa sebelumnya ia telah mempertimbangkan dan berdiskusi dengan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon terkait kehadiran NGO yang terlibat dalam forum tersebut.

"Saya Waktu itu juga diskusi dengan beliau (Loic). Mungkin Namanya itu NGO garis keras. Menurut beliau karena waktu itu saya diminta imigrasi, yang datang harus ada policy-nya. Saya konsultasi dengan beliau," tutur dia.

Ketua Harian Pelaksanaaan WWF ke-10 itu akhirnya memutuskan bahwa para NGOs diizinkan untuk masuk dengan syarat mendapat pengawasan khusus.

"Jangan sampai mereka memprovokasi karena biasanya mereka memprovokasi lokal. Tapi buat saya biasa aja kalau demo di Indonesia kan selama nggak mengganggu kita," imbuh Basuki.

Dilansir Antara, Jumat (24/5), Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menyatakan bahwa kegiatan PWF juga tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing.

"Kami menegaskan bahwa kami tidak akan membiarkan agenda asing mengganggu kedamaian dan keharmonisan di Bali," kata koordinator Organisasi Masyarakat Pecalang dan Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gabungan Masyarakat Bali, Gus Yadi.

Yadi mengatakan kehadiran PWF merupakan bentuk campur tangan asing yang tidak diinginkan, serta dapat membahayakan kedaulatan dan ketertiban masyarakat Bali. 

Aliansi Gabungan Masyarakat Bali juga menyoroti bahwa PWF tidak mencerminkan aspirasi atau kebutuhan sebenarnya dari masyarakat Bali.

Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa keberadaan forum semacam itu tidak akan diterima di tengah-tengah masyarakat lokal.

Yadi meminta kepada pemerintah setempat untuk menindaklanjuti penolakan mereka terhadap agenda PWF yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 20-23 Mei 2024. Ia mengajak kepada seluruh masyarakat Bali untuk bersatu dan menolak segala bentuk campur tangan asing yang dapat mengganggu kedamaian dan ketertiban di Pulau Dewata.