Indonesia Sabet 2 Penghargaan Pelayanan Publik PBB, Berkat Pendeteksi Risiko Iklim SIDIK dan Layanan Kesehatan Ibu-Anak SANPIISAN

Liputan6.com, Incheon - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia dan Kota Semarang mendapat penghargaan United Nations Public Service Awards 2024 atas inovasinya dalam memanfaatkan teknologi untuk menjawab berbagai permasalahan dunia.

Dikutip dari rilis resmi UN Indonesia, Kamis (27/6/2024), KLHK memenangkan penghargaan dalam kategori aksi iklim sebagai pengakuan atas inovasi "Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan" (SIDIK). Alat tersebut dirancang untuk menilai kerentanan dan risiko iklim di tingkat desa di seluruh Indonesia.

Sistem SIDIK dikembangkan oleh KLHK untuk membantu kementerian dan pemerintah daerah dalam melakukan penilaian kerentanan dan risiko perubahan iklim.

Sistem ini menyediakan data dan informasi terperinci mengenai ancaman seperti banjir dan kekeringan, serta kebakaran hutan dan lahan. Alat ini memberikan analisis kerentanan secara umum dan sektoral, termasuk di bidang kesehatan, pangan, dan sumber daya air. Alat ini juga memungkinkan fleksibilitas dalam cakupan analisis dari tingkat nasional hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Harapannya, alat ini dapat membantu pemerintah daerah untuk menambahkan data mereka sendiri, dan mendukung pengembangan strategi dan rencana aksi iklim lokal yang terinformasi. SIDIK diharapkan dapat memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan iklim nasional, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC) untuk pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain KLHK, Pemerintah Kota Semarang juga menerima penghargaan Honourable Mention untuk kategori kesetaraan gender untuk inisiatif "SANPIISAN". Layanan kesehatan ibu dan anak yang proaktif ini menekankan pada pencegahan dan pemantauan yang komprehensif.

"Pengakuan dari PBB ini merupakan bukti lain bahwa Indonesia adalah pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan, dan kemajuan negara ini diakui di tingkat global," ujar Gita Sabharwal, Kepala Perwakilan PBB di Indonesia.

Tahun ini terdapat 400 aplikasi dari 73 negara. Indonesia dan Portugal masing-masing menerima dua penghargaan, sementara Brasil, Kolombia, Ekuador, Jerman, Yordania, Korea Selatan, Latvia, Afrika Selatan, Tanzania, dan Thailand masing-masing menerima satu penghargaan.

Sejak didirikan pada tahun 2003, UN Public Service Awards telah memberikan penghargaan kepada lebih dari 300 inisiatif di seluruh dunia atas keunggulannya dalam pemberian layanan publik. Penghargaan ini merayakan pencapaian kreatif dan kontribusi administrasi publik untuk meningkatkan layanan publik sekaligus memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).