Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal ASEAN Kim Kao Hourn menyebut pihaknya akan melakukan segala cara terbaik untuk mengupayakan perdamaian bagi konflik di Myanmar.
Hal ini disampaikan oleh Kim Kao Hourn ketika ditanya soal kemajuan implementasi Lima Poin Konsensus (5PCs) untuk penyelesaian isu Myanmar.
Baca Juga
“Ini harus dua arah, artinya ASEAN akan mencoba melakukan yang terbaik melalui Myanmar, untuk terlibat erat dengan Myanmar, dan, tentu saja, semua pemangku kepentingan di Myanmar pada saat yang sama harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikan lima poin konsensus secara penuh,” ujar Kim dalam press briefing terkait hasil pertemuan menteri luar negeri ASEAN, Selasa (30/7/24).
Advertisement
Kim menegaskan bahwa Lima Poin Konsensus menghasilkan perubahan meski belum signifikan, terutama dalam hal pemberian bantuan kemanusiaan.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Laos pekan lalu, Kim menyebut bahwa para mitra ASEAN juga menunjukkan minat yang sama untuk mengupayakan perdamaian di Myanmar.
“Saya juga ingin memberi tahu Anda bahwa mitra kami, menyatakan minat mereka yang kuat agar ASEAN melanjutkan proses implementasi lima poin tersebut,” lanjut dia.
* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Dialog Inklusif
Hal senada sebelumnya juga diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi yang mendorong dialog inklusif dalam penyelesaian isu Myanmar.
"ASEAN juga harus terus membangun narasi yang konsisten sejalan dengan 5 Point Consensus (5PCs) guna memastikan kesatuan dan kredibilitas ASEAN, serta memperoleh dukungan internasional terhadap ASEAN dan juga terhadap 5 Point Consensus," ujar Menlu Retno dalam pertemuan Troika dengan Laos dan Malaysia.
Sementara pihak Myanmar masih belum mau melakukan dialog inklusif sebagai upaya penyelesaian konflik, Menlu Retno juga mengajak negara ASEAN untuk terus mempromosikan kepercayaan melalui pendekatan yang berimbang.
Isu Myanmar menjadi salah satu fokus utama sejak forum pertemuan ASEAN yang diketuai Indonesia tahun lalu.
Terlebih saat ini, konflik tersebut berpotensi berdampak negatif bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia secara khusus khawatir akan meningkatnya kejahatan lintas batas, termasuk online scam dan penyelundupan obat terlarang.
"Aktivitas ilegal seperti ini sangat besar dampaknya bagi Asia Tenggara. Warga Asia Tenggara, termasuk WNI, banyak menjadi korban dari kegiatan kriminal ini," tambah Menlu Retno.
Advertisement
![](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/articles/loadingbox-liputan6.gif)