Menlu Israel Larang Sekjen PBB Masuki Negaranya Gegara Tidak Mengutuk Serangan Iran

Liputan6.com, Tel Aviv - Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel, Israel Katz, pada Rabu (2/10/2023) mengumumkan dia telah menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres sebagai persona non grata, yang berarti diplomat Portugis tersebut tidak dapat memasuki Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan keputusan itu merupakan reaksi terhadap tanggapan Guterres pasca serangan rudal Iran pada Selasa (1/10) malam, "di mana dia gagal menyebut nama Iran dan tidak secara tegas mengutuk agresi beratnya."

"Kebijakan Guterres selama perang telah memberikan dukungan kepada teroris, pemerkosa, dan pembunuh dari Hamas, Hizbullah, dan Houthi, dan sekarang kepada induk teror global, Iran," sebut Kementerian Luar Negeri Israel, seperti dilansir The Times of Israel, Kamis (3/10/2024).

Sementara itu, Katz menyatakan, "Siapa pun yang tidak dapat secara tegas mengutuk serangan keji Iran terhadap Israel, seperti yang telah dilakukan hampir semua negara di dunia, tidak pantas menginjakkan kaki di tanah Israel."

Belum jelas apakah Katz memiliki kewenangan untuk melarang Guterres memasuki Israel. Laporan di media berbahasa Ibrani mengutip pernyataan dari Otoritas Kependudukan, Imigrasi, dan Perbatasan menyebutkan bahwa kewenangan menetapkan persona non grata hanya berada di tangan menteri dalam negeri.

PBB pada hari Rabu menyebut larangan Israel terhadap Guterres memasuki negara tersebut sebagai pernyataan politik.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric seperti dilansir kantor berita AP mengatakan sikap menlu Israel yang melabeli sekjen PBB sebagai persona non grata menambah panjang "serangan" Israel terhadap PBB. Sebelumnya, Israel menuduh bias dan antisemitisme.

Dujarric menegaskan Guterres telah mengutuk berulang kali serangan teror, tindakan kekerasan seksual, dan kengerian lain yang terjadi.

Menurut Dujarric, selama 24 tahun dia bertugas di PBB, pernah ada staf PBB yang dinyatakan persona non grata oleh suatu negara, tetapi dia tidak mengetahui bahwa ada sekjen PBB yang diterapkan larangan serupa.

Dia menekankan PBB tidak pernah mengakui persona non grata yang diterapkan pada stafnya.

Berdasarkan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, praktik penerapan persona non grata berlaku pada negara terhadap diplomat — bukan organisasi internasional.

Untuk itu, kata Dujarric, "Kami melanjutkan kontak kami dengan Israel di tingkat operasional dan tingkat lainnya karena kami perlu melakukannya."

Guterres sendiri tidak menanggapi pernyataan Israel, melainkan dia menuntut penghentian eskalasi kekerasan.

Bagaimanapun, Guterres pada akhirnya mengutuk serangan Iran terhadap Israel setelah dinyatakan persona non grata.

Berbicara di hadapan Dewan Keamanan PBB, Guterres menegaskan bahwa dia telah mengutuk serangan Iran sebelumnya terhadap Israel pada bulan April dan, "Sebagaimana seharusnya terlihat jelas kemarin dalam konteks kecaman yang saya sampaikan, saya sekali lagi mengutuk keras serangan rudal besar-besaran kemarin oleh Iran terhadap Israel."

"Serangan-serangan ini secara paradoks tampaknya tidak mendukung perjuangan rakyat Palestina atau mengurangi penderitaan mereka," ujarnya seperti dikutip dari BBC.

Namun, pada saat yang sama dia juga mengkritik tindakan Israel di kawasan Timur Tengah, dengan menyebut operasi militer di Jalur Gaza sebagai operasi militer paling mematikan dan merusak selama dia menjabat sebagai sekjen PBB.

Pada hari Selasa, menurut Pasukan Pertahanan Israel (IDF), Iran meluncurkan lebih dari 180 rudal balistik ke Israel. Dan Israel mengklaim sebagian besar rudal berhasil dicegat.

Pada pernyataan segera setelah serangan, Guterres hanya mengatakan dia mengutuk "meluasnya konflik Timur Tengah dengan eskalasi demi eskalasi."