Imbas Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Sejumlah Staf Pemerintah Ajukan Pengunduran Diri Massal

Liputan6.com, Seoul - Sejumlah jajaran staf di pemerintahan Korea Selatan (Korsel) dilaporkan mengundurkan diri massal terkait darurat militer yang diberlakukan Presiden Yoon Suk Yeol.

Staf senior kepresidenan Korea Selatan, termasuk kepala staf dan semua sekretaris senior, mengajukan pengunduran diri setelah Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan dan mencabut darurat militer, demikian beberapa media melaporkan pada Rabu (4/12/2024), mengutip kantor kepresidenan seperti juga dilansir dari Xinhua.

Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam, menandai pengumuman darurat militer pertama sejak kediktatoran militer negara itu berakhir pada akhir tahun 1980-an.

Presiden Yoon mencatat bahwa itu adalah langkah yang tak terelakkan untuk memastikan kebebasan, keselamatan, dan keberlanjutan nasional rakyat dari kekuatan anti-negara yang berusaha menggulingkan negara, bersumpah untuk melenyapkan kekuatan anti-negara dan menormalkan negara sesegera mungkin.

Presiden Yoon mengkritik parlemen karena melumpuhkan urusan negara dengan mencoba memakzulkan pejabat pemerintah, meluncurkan tim jaksa khusus untuk menyelidiki skandal yang melibatkan ibu negara, dan melindungi pemimpin oposisi dari risiko hukum.

Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang dilaporkan mengusulkan deklarasi darurat militer kepada Yoon, memerintahkan pertemuan para komandan utama, mendesak militer untuk meningkatkan kewaspadaan. Namun, setelah pengumuman tersebut, partai oposisi utama, Partai Demokratik Korea, meminta para anggota parlemen untuk menuju Majelis Nasional guna membahas tindakan balasan.

Warga Seoul kemdian berunjuk rasa di depan gedung parlemen untuk menentang perintah darurat militer.

Meskipun gedung parlemen di-lockdown oleh pasukan darurat militer dan polisi, para anggota parlemen berhasil mengadakan pertemuan di Majelis Nasional dan mengeluarkan resolusi untuk mencabut darurat militer dengan 18 anggota parlemen dari People Power Party (Partai Kekuatan Rakyat) yang berkuasa dan 172 anggota parlemen dari partai oposisi yang hadir dan memberikan suara mendukung.

Sesuai dengan konstitusi, presiden harus mencabut darurat militer ketika parlemen yang beranggotakan 300 orang menuntut pencabutan dengan mayoritas anggota parlemen yang memberikan suara mendukung.

Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengatakan presiden harus segera mencabut perintah darurat militer sesuai dengan persetujuan resolusi parlemen, dengan mencatat bahwa deklarasi darurat militer menjadi tidak sah.

Han Dong-hoon, pemimpin People Power Party (Partai Kekuatan Rakyat), menyampaikan penyesalannya yang mendalam atas deklarasi darurat militer sebagai ketua partai yang berkuasa, dengan mengatakan deklarasi darurat militer yang tidak konstitusional dan ilegal tersebut kehilangan efeknya setelah keputusan parlemen.

Lee Jae-myung, pemimpin oposisi utama Partai Demokrat, mengatakan deklarasi tersebut ilegal dan tidak konstitusional karena gagal memenuhi persyaratan di bawah konstitusi dan darurat militer, mendesak polisi dan militer untuk kembali ke pekerjaan normal mereka karena mengikuti perintah presiden yang ilegal dan tidak konstitusional itu sendiri adalah ilegal.

Menurut beberapa media, pada hari Rabu pagi (4/12), sebuah mosi untuk mencabut perintah darurat militer disetujui pada rapat kabinet yang diadakan dengan segera,.

Sebelum rapat kabinet, Presiden Yoon mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa pasukan darurat militer ditarik karena Majelis Nasional menuntut pencabutan darurat militer, dan bersumpah untuk mencabut darurat militer pada rapat kabinet untuk menerima tuntutan parlemen.

Yoon meminta Majelis Nasional untuk berhenti melumpuhkan urusan negara dengan mencoba memakzulkan pejabat pemerintah, memangkas anggaran pemerintah untuk tahun depan, dan meluncurkan tim jaksa khusus untuk menyelidiki skandal yang melibatkan ibu negara.

Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik mengonfirmasi bahwa semua pasukan darurat militer telah meninggalkan gedung parlemen.