Liputan6.com, Seoul - Penyidik menangkap presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, di kediaman resminya pada Rabu (15/1/2025), untuk menjalani pemeriksaan terkait pemberlakuan darurat militer yang berlangsung singkat pada 3 Desember 2024.
"Surat perintah penangkapan terhadap Yoon Suk Yeol dijalankan pada pukul 10.33 pagi," demikian menurut Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) seperti dikutip dari kantor berita Yonhap.
Advertisement
Baca Juga
Penangkapan Yoon Suk Yeol menandai pertama kalinya seorang presiden Korea Selatan yang sedang menjabat ditangkap.
Advertisement
Konvoi kendaraan yang mengangkut Yoon Suk Yeol meninggalkan kompleks kediaman presiden di pusat Seoul tidak lama setelah itu, menuju kantor CIO di Gwacheon, selatan Seoul. Yoon Suk Yeol dilaporkan terlihat keluar dari mobil dan memasuki kantor untuk menjalani pemeriksaan sebelum penyidik berusaha meminta surat perintah penangkapan resmi dalam waktu 48 jam.
Yoon Suk Yeol, yang ditangguhkan dari tugas-tugasnya setelah dimakzulkan oleh Majelis Nasional pada 14 Desember, menghadapi tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan atas langkahnya memberlakukan darurat militer.
Dia disebut mengirim pasukan ke Majelis Nasional setelah mengumumkan darurat militer untuk menghentikan para anggota parlemen yang berusaha menggagalkan keputusannya.
Pria berusia 64 tahun itu diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, dekat kantor CIO, setelah pemeriksaan.
Pernyataan Menantang Yoon Suk Yeol
Yoon Suk Yeol membela penerapan darurat militer sebagai "tindakan pemerintahan" yang bertujuan untuk memberi peringatan kepada Partai Demokrat, oposisi utama, mengenai apa yang dia sebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan legislatif.
Dalam pesan video yang dirilis setelah penangkapannya, Yoon Suk Yeol tetap bersikap menantang, mengatakan, "Meskipun ini adalah penyelidikan ilegal, saya memutuskan untuk setuju hadir di CIO demi mencegah pertumpahan darah yang buruk."
Penangkapan ini mengikuti jam-jam perundingan antara penyidik dan pihak Yoon Suk Yeol di kediaman presiden mengenai bagaimana menahan dan membawanya untuk diperiksa.
"Pada titik ini, kami tidak mempertimbangkan kehadiran sukarelanya. Tujuan kami adalah melaksanakan surat perintah," kata seorang pejabat CIO kepada wartawan sebelumnya.
"Berbeda dengan upaya pertama, kali ini tidak ada personel atau staf Layanan Keamanan Presiden (PSS) yang secara aktif menghalangi pelaksanaan surat perintah. Hari ini, hampir tidak terjadi bentrokan fisik."
Advertisement
Mangkir 3 Kali
Penyidik menggunakan tangga untuk masuk ke kompleks kediaman presiden setelah diblokir oleh PSS, yang mendirikan barikade menggunakan kendaraan di dekat pintu masuk. Mereka juga diblokir oleh sekelompok anggota parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat dan pengacara Yoon Suk Yeol di pintu masuk.
Beberapa penyidik tampak mencoba mengakses kompleks melalui jalur pendakian terdekat.
"Ini bukan penegakan hukum yang adil," kata Yun Gap-geun, salah satu pengacara Yoon Suk Yeol, menyebutkan upaya penyidik ilegal.
Polisi mengerahkan sekitar 3.000 personel untuk mengamankan akses ke kompleks tersebut, dengan bentrokan fisik terjadi antara penyidik dan pendukung Yoon Suk Yeol. Petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi untuk merawat seorang wanita paruh baya yang tergeletak di tanah.
Penyidik gagal menahan Yoon Suk Yeol awal bulan ini setelah terjadinya perlawanan berjam-jam dengan staf keamanannya di kediaman resminya.
Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah untuk menggeledah kediaman presiden dan menahan Yoon Suk Yeol setelah dia mangkir dari tiga panggilan untuk hadir dalam pemeriksaan.
Surat perintah penangkapan, yang telah diperpanjang pekan lalu setelah masa berlakunya habis, berlaku hingga 21 Januari.