Presiden Korea Selatan Perdana Hadir di Pengadilan Usai Dimakzulkan, Bakal Ditahan?

Liputan6.com, Seoul - Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol hadir di pengadilan untuk pertama kalinya pada hari Sabtu (19/1/2025), untuk sidang penting yang akan memutuskan apakah akan memperpanjang masa penahanannya saat penyidik ​​menyelidiki kegagalan penerapan darurat militernya.

Yoon Suk Yeol memutuskan untuk hadir di pengadilan "dengan maksud memulihkan kehormatannya", kata pengacara presiden Yoon Kab-keun kepada AFP sebelum sidang.

Seorang juru bicara Pengadilan Distrik Barat Seoul kemudian mengonfirmasi kepada AFP bahwa sidang dimulai dengan kehadiran presiden.

Setelah meninjau permintaan perpanjangan penahanan Yoon, seorang hakim diperkirakan akan mengumumkan keputusannya Sabtu (18/1) malam atau Minggu (19/1) dini hari.

Para pendukung Yoon Suk Yeol berunjuk rasa di luar pengadilan dan bentrok dengan polisi saat ia tiba dengan mobil van biru, beberapa minggu setelah membuat kekacauan di negara itu dengan mencoba menangguhkan pemerintahan sipil.

Di luar pengadilan, wartawan AFP melihat kerumunan pendukung Yoon melambaikan bendera dan memegang plakat bertuliskan "bebaskan presiden".

Petugas polisi membentuk rantai untuk mencegah mereka mencapai pintu masuk pengadilan, yang telah ditutup untuk umum sejak Jumat (17/1) malam karena masalah keamanan.

Penerapan darurat militer presiden pada 3 Desember 2024 hanya berlangsung selama enam jam, dengan anggota parlemen menolaknya meskipun ia memerintahkan tentara untuk menyerbu parlemen untuk menghentikan mereka.

Yoon kemudian dimakzulkan oleh parlemen dan menolak penangkapan selama berminggu-minggu, bersembunyi di kediamannya yang dijaga ketat hingga akhirnya ia ditahan pada hari Rabu dalam penggerebekan dini hari.

Presiden Korea Selatan pertama yang ditahan, Yoon menolak untuk bekerja sama selama 48 jam pertama saat detektif diizinkan untuk menahannya. Namun ia tetap ditahan setelah penyidik ​​meminta surat perintah baru pada hari Jumat (17/1) untuk memperpanjang penahanannya.

Jika disetujui, maka surat perintah baru tersebut kemungkinan akan memperpanjang penahanan Yoon selama 20 hari.

Ini akan memberi jaksa waktu untuk meresmikan dakwaan atas pemberontakan, tuduhan yang dapat membuatnya dipenjara seumur hidup atau dieksekusi jika terbukti bersalah.

Jika didakwa, presiden kemungkinan akan ditahan selama persidangan.

"Begitu surat perintah dikeluarkan kali ini, (Yoon) kemungkinan tidak akan bisa pulang untuk waktu yang lama," kata komentator politik Park Sang-byung kepada AFP.

Yoon Suk Yeol mengatakan pada hari Rabu (15/1) bahwa ia setuju untuk meninggalkan kompleksnya untuk menghindari "pertumpahan darah", tetapi ia tidak menerima legalitas penyelidikan tersebut. Ia menolak untuk menjawab pertanyaan penyidik, dengan tim hukumnya mengatakan presiden menjelaskan posisinya pada hari ia ditangkap.

Presiden Korea Selatan itu juga tidak hadir dalam pemeriksaan paralel di Mahkamah Konstitusi, yang sedang mempertimbangkan apakah akan menegakkan pemakzulannya.

Jika pengadilan memutuskan melawan Yoon Suk Yeol, maka ia akan kehilangan kursi kepresidenan dan pemilihan umum akan diadakan dalam waktu 60 hari.

Adapun Yoon Suk Yeol tidak menghadiri dua sidang pertama minggu ini, tetapi persidangan yang dapat berlangsung berbulan-bulan, akan terus berlanjut tanpa kehadirannya.

Meskipun Yoon Suk Yeol memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2022, Partai Demokrat yang beroposisi memiliki mayoritas di parlemen setelah memenangkan pemilihan legislatif tahun 2024 lalu.

Partai Demokrat merayakan penangkapan presiden Korea Selatan , dengan seorang pejabat tinggi menyebutnya sebagai "langkah pertama" untuk memulihkan ketertiban konstitusional dan hukum.