Oposisi Ukraina Akui Lakukan Pembicaraan dengan AS, Berencana Gulingkan Zelenskyy?

Liputan6.com, Kyiv - Mantan presiden Ukraina Petro Poroshenko mengakui telah mengadakan pembicaraan dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat (AS), namun dia menyatakan menentang tuntutan Donald Trump untuk mengadakan pemilu di tengah perang.

Poroshenko, yang kalah dari Volodymyr Zelenskyy dalam Pilpres 2019, menggarisbawahi bahwa pemilu seharusnya hanya diadakan setelah hukum darurat perang berakhir.

Senada dengan Poroshenko, mantan Perdana Menteri Ukraina Yulia Tymoshenko juga mengatakan dia menentang pemilu sementara pertempuran masih berlangsung. Dia menuturkan timnya berbicara dengan semua sekutu yang dapat membantu dalam mengamankan perdamaian yang adil secepat mungkin.

Politico pada Kamis (6/3/2025) melaporkan bahwa diskusi rahasia antara pejabat AS terjadi sebagai bagian dari upaya Gedung Putih untuk mencopot Zelenskyy dari jabatannya. Empat anggota senior tim Trump dilaporkan terlibat dalam hal ini.

Menurut konstitusi Ukraina, pemilu ditunda selama hukum darurat perang berlaku. Namun, bulan lalu, Trump menyebarkan disinformasi dengan menyebut Zelenskyy sebagai "diktator tanpa pemilu", yang telah melakukan "pekerjaan yang buruk" dan memiliki "rating polling 4 persen".

Pejabat pemerintahan lainnya, Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard, secara keliru mengklaim bahwa Kyiv telah membatalkan pemilu.

Pekan lalu, Trump dan Wakil Presiden AS JD Vance menegur Zelenskyy di Ruang Oval, menyebutnya tidak bersyukur atas bantuan AS dan tidak menginginkan perdamaian.

Pada Kamis, Elon Musk yang merupakan sekutu Trump, menulis di platform media sosial X, "Ukraina perlu mengadakan pemilu. Zelenskyy akan kalah telak."

Mengutip The Guardian, Zelenskyy dilaporkan tetap menjadi politikus paling populer di Ukraina. Serangan Trump baru-baru ini terhadapnya justru meningkatkan rating-nya, yang menurut lembaga survei Inggris, Survation, mencapai 44 persen minggu ini. Poroshenko sendiri mendapatkan dukungan 10 persen, sementara Tymoshenko berada di 5,4 persen.

Kandidat potensial kedua yang paling populer adalah Duta Besar Ukraina untuk Inggris Valerii Zaluzhnyi, yang tertinggal lebih dari 20 poin dari Zelenskyy. Mantan kepala angkatan bersenjata Ukraina ini pada Kamis menuduh Trump merusak persatuan Barat.

Dalam pidatonya di Chatham House, dia mengatakan, "Kami melihat bahwa bukan hanya poros kejahatan dan Rusia yang mencoba merevisi tatanan dunia. AS akhirnya menghancurkan tatanan ini."

Zaluzhnyi memperingatkan bahwa NATO akan segera "berhenti eksis" karena AS mengabaikan komitmen pasca perangnya untuk keamanan Eropa.

Para pengamat mengkritik tindakan Gedung Putih yang seolah-olah ingin campur tangan dalam politik Ukraina dengan mendukung pihak tertentu. Kehadiran Tymoshenko di acara pelantikan Trump dan kegiatan bersama Partai Republik dianggap sebagai bukti dari upaya tersebut.

"Ini adalah upaya yang sia-sia dan menunjukkan betapa sedikitnya tim yang bertemu dengan orang Ukraina memahami realitas di Ukraina," kata Presiden Kyiv school of economics Tymofiy Mylovanov di media sosial.

"Jika AS menginginkan presiden yang berbeda di Ukraina, mereka seharusnya bertemu dengan Jenderal Zaluzhnyi. Tapi saya rasa Zaluzhnyi akan lebih sulit untuk diajak bernegosiasi daripada Zelenskyy."

Popularitas Zelenskyy secara keseluruhan menurun setelah tiga tahun perang total. Namun, sebagian besar rakyat Ukraina disebut tidak menginginkan pemilu pada saat jutaan orang telah melarikan diri ke luar negeri dan sementara tentara Ukraina berjuang dan gugur di garis depan. 

Poroshenko mengaku pihaknya  telah mengadakan "pemilu yang adil dan demokratis" pada tahun 2019, yang dimenangkan Zelenskyy dan partainya, Servant of the People. Poroshenko, yang baru-baru ini menjadi target sanksi pemerintah, mengeluh dia adalah korban "penganiayaan yang bermotif politik".

Namun, di lain sisi, dia menekankan dukungan kuatnya terhadap posisi negosiasi Zelenskyy. Dia mengaku telah mengatakan kepada sekutu Ukraina bahwa mereka harus meningkatkan pasokan senjata, memperkuat sanksi terhadap Rusia, dan bersikeras pada "garis merah yang jelas" dalam pembicaraan dengan Kremlin.

"Tugas utama kami saat ini adalah melindungi kepentingan Ukraina dan memastikan bahwa negara ini terus berkembang menuju integrasi dengan Eropa. Ini adalah tanggung jawab setiap politikus Ukraina, baik yang berkuasa maupun yang berada di oposisi," imbuhnya.