Liputan6.com, Brussel: Uni Eropa (UE) sepakat memperdalam kerja sama dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam waktu dekat, UE berencana membentuk Badan Intelijen Eropa yang antara lain bertugas mengkoordinasikan pembagian informasi--mengenai ancaman terorisme--di antara negara anggota. Kesepakatan itu diputuskan dalam Konferensi Tingkat Tinggi UE di Brussel, Belgia, Kamis (25/3). Saat ini, UE tengah mencari orang yang tepat untuk memimpin badan tersebut. Pilihan diperkirakan jatuh pada mantan Menteri Dalam Negeri Belanda, Gais de Vris.
Selain tentang upaya menghadapi ancaman terorisme, forum tersebut juga membahas hak pilih di Uni Eropa. Hak pilih warga UE itu akan dituangkan dalam Konstitusi UE. Pembahasan soal ini masih diwarnai silang pendapat di antara negara anggota UE. Kesepakatan masalah hak pilih warga diharapkan sudah bisa tercapai akhir Juni mendatang.
Pembahasan Konstitusi Uni Eropa sejauh ini masih berjalan alot. Jerman melalui Kanselir Gerhard Schroeder dan Perdana Menteri Polandia Leszek Miller menyatakan setuju mengakhiri kebuntuan dalam pengesahan teks konsitusi [baca: Jerman-Polandia Sepakat Mencairkan Kebuntuan Konstitusi Uni Eropa]. Namun, Schroeder masih ingin menggunakan sistem voting baru. Kedua negara mengaku telah memerintahkan menteri luar negeri masing-masing untuk membantu Irlandia, yang memegang jabatan sebagai presiden Uni Eropa.(DEN/Dew)
Selain tentang upaya menghadapi ancaman terorisme, forum tersebut juga membahas hak pilih di Uni Eropa. Hak pilih warga UE itu akan dituangkan dalam Konstitusi UE. Pembahasan soal ini masih diwarnai silang pendapat di antara negara anggota UE. Kesepakatan masalah hak pilih warga diharapkan sudah bisa tercapai akhir Juni mendatang.
Pembahasan Konstitusi Uni Eropa sejauh ini masih berjalan alot. Jerman melalui Kanselir Gerhard Schroeder dan Perdana Menteri Polandia Leszek Miller menyatakan setuju mengakhiri kebuntuan dalam pengesahan teks konsitusi [baca: Jerman-Polandia Sepakat Mencairkan Kebuntuan Konstitusi Uni Eropa]. Namun, Schroeder masih ingin menggunakan sistem voting baru. Kedua negara mengaku telah memerintahkan menteri luar negeri masing-masing untuk membantu Irlandia, yang memegang jabatan sebagai presiden Uni Eropa.(DEN/Dew)