Tak Ilmiah, Organisasi Dunia Kecam Tes Keperawanan

Liputan6.com, Jakarta Tes keperawanan merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan sebuah pengujian yang tidak ilmiah. Hal itu ditegaskan dalam World Congress of Gynecology and Obstetrics (FIGO) di Rio de Janeiro, Brasil.

Seruan ini dinyatakan oleh UN Human Rights Office (OHCHR), UN Women, dan World Health Organization (WHO) dalam kesempatan tersebut. Mengutip UN News pada Jumat (19/10/2018), praktik yang secara medis tidak perlu, sering kali menyakitkan, memalukan, dan traumatis tersebut haruslah diakhiri.

Tes keperawanan merupakan cara pemeriksaan ginekologis pada alat kelamin perempuan. Hal itu dipercaya menentukan apakah seorang wanita atau anak perempuan sudah melakukan hubungan seks atau belum 

Praktik ini masih ditemukan paling tidak di 20 negara dunia. Perempuan, terutama anak-anak, sering dipaksa untuk menjalani tes keperawanan karena berbagai alasan. Termasuk permintaan orangtua atau pasangan, untuk menentukan layak atau tidaknya sebuah pernikahan ataupun majikan.

Saksikan juga video menarik berikut ini:

Organisasi-organisasi dunia tersebut menjelaskan bahwa tes keperawanan tidak memiliki dasar ilmiah atau klinis.

"Tidak ada pemeriksaan yang dapat membuktikan seorang gadis atau wanita telah berhubungan seks karena penampilan selaput dara perempuan tidak dapat membuktikan apakah mereka telah berhubungan seksual atau aktif secara seksual atau tidak," jelas pemaparan mereka.

Hal itu juga dikecam PBB karena menjadi bagian dari pelanggaran hak-hak perempuan yang dapat merugikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial. Selain itu, hal tersebut juga meningkatkan ketidaksetaraan gender dalam sebuah kasus seperti pelecehan.

View this post on Instagram

Say NO to #VirginityTesting! 🚫 “Virginity testing” aka “two-finger testing” has no scientific or clinical basis. It is an inspection of female genitalia designed to determine whether a 👩 or 👧 has had vaginal intercourse. Virginity testing MUST END! #EndViolence

A post shared by World Health Organization (@who) on Oct 17, 2018 at 6:30am PDT

"Hasil tes tidak ilmiah ini berdampak pada proses peradilan, seringkali merugikan korban dan mendukung pelaku, terkadang mengakibatkan para pelaku dibebaskan," papar mereka. 

Sehingga, peran pelaku kesehatan profesional menjadi sangat penting karena bisa menjadi agen perubahan yang hebat.

"Dengan dukungan dari sistem kesehatan dan pemerintah, mereka dapat mengenali bahwa tes keperawanan tidak memiliki dasar medis atau klinis, menolak melakukan praktik berbahaya dan mendidik masyarakat tentang hal ini," ujar Asisten Direktur Jenderal WHO untuk Kesehatan Keluarga, Wanita, Anak-anak, dan Remaja, Dr. Princess Nothema Simelela.