Debat Capres Kedua, Aktivis Lingkungan Kritik Jokowi dan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta Usai debat capres kedua yang berlangsung Minggu, 17 Februari 2019, aktivis lingkungan memiliki beberapa kritikan terhadap jawaban Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Henri Subagiyo mengatakan, terkait visi misi lingkungan dan sumber daya alam, kedua capres masih perlu mendapatkan sorotan. Jokowi masih cukup mengelaborasi soal hubungan lingkungan dengan berbagai sektor, namun di beberapa hal, akurasi datanya lemah.

"Sebagai contoh soal data karhutla (kebakaran hutan dan lahan), pencemaran limbah industri, tata kelola sawit, dan penanganan lubang tambang," ujar Henri dalam siaran pers yang diterima Health Liputan6.com pada Selasa (19/8/2019).

Lalu, Prabowo Subianto, menurut Henri, harus bekerja lebih keras saat mendetailkan langkah-langkah strategisnya dengan mendasarkan pada persoalan dan fakta di lapangan.

Kritik lain yang disampaikan ICEL adalah terkait pemaparan visi misi. Kedua capres masih dirasa kurang dalam menjelaskan visi misinya terkait lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Simak juga video menarik berikut ini:

Sementara di segmen kedua mengenai infrastruktur, capres nomor satu banyak menekankan pada isu pembangunan jalan. Namun, Jokowi tidak menghubungkan isu ini dengan lingkungan hidup.

Sementara, Prabowo memang berhasil menguraikan catatan soal isu dampak lingkungan hidup dan feasibility study (studi yang menilai atau mengevaluasi sebuah program). Namun, kurang dukungan fakta dan data.

Mengenai sektor energi dan pangan, kedua capres menekankan soal produksi. Namun, Henri mengatakan bahwa keduanyata tidak menjawab pertanyaan terkait dengan perbaikan tata kelola sawit.

Selain itu, di sektor limbah industri dan rumah tangga, Jokowi menekankan soal karhutla dan Program Citarum Harum, sayangnya tidak menjelaskan gagasan ke depan serta strategi perluasannya untuk sungai tercemar lainnya.

Di segmen terkait lubang bekas tambang, kedua capres dianggap kurang memuaskan.

"Paslon 01 mengangkat Gerakan Nasional Penyelamatan SDA yang digagas bersama KPK. Sayang penjelasan soal GNPSDA tidak bicara soal pemulihan atau reklamasi pasca tambang," kata Henri

Di sisi lain, capres nomor urut 2 menekankan pada pengawasan dan penegakan hukum namun strateginya tentang pembenahan persoalan dan pengawasan hukum sebelum digunakan sebagai instrumen menuju keberhasilan kurang rinci.

"Saya berharap waktu yang tersisa hingga pemilihan presiden benar-benar dimanfaatkan oleh keduanya untuk mendemonstrasikan gagasan mereka kepada publik dengan lebih baik.” tambah Henri.