Menko Puan Ajak Negara Anggota PBB Hapus Kekerasan Anak

Liputan6.com, New York Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengajak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghapus kekerasan anak. Upaya tersebut dengan menjalin kemitraan lebih kuat sekaligus memberikan perlindungan terhadap anak.

Ajakan tersebut disampaikan Puan dalam acara High Level Side Event "How Are We Going to Stop the War on Children?” yang diselenggarakan Save the Children di sela-sela Sidang Umum PBB pada Senin (23/9/2019) waktu setempat.

“Mengingat tingginya jumlah anak yang menjadi korban pertikaian (kekerasan), kami (Indonesia) sangat mengutuk semua pelanggaran berat terhadap anak-anak, khususnya dalam konflik bersenjata," papar Puan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Health Liputan6.com, Rabu (25/9/2019).

Kami mendorong semua negara anggota PBB untuk bersama-sama bekerja melalui kemitraan dan koordinasi. Dalam hal ini, proses perdamaian."

Tindak lanjut dari diskusi kekerasan anak mengenai peluncuran kampanye ‘Stop the War on Children.'

Simak Video Menarik Berikut Ini:

Indonesia menyoroti kasus kekerasan anak. Di kancah internasional, Indonesia berperan penting menghadiri Forum Tingkat Tinggi sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, pathfinder country bagi penghapusan kekerasan terhadap anak.

Bukan hanya itu saja, Indonesia termasuk anggota Friends of Reintegration of Child Soldiers di New York dan tergabung Voluntary Global Pledge: For Every Child, Every Right.

"Bergabungnya Indonesia bertujuan memberikan yang terbaik bagi kepentingan anak, salah satunya tersedianya Sekolah Ramah Anak dan Forum Anak. Melindungi hak anak juga merupakan prioritas utama yang diusung Indonesia dalam program pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada 2020-2022," Puan menegaskan.

Pada diskusi soal anak, Save the Children turut mengundang Afghanistan, Belgia, Indonesia, Jerman, Kanada, Qatar, Prancis, Sekjen PBB, Presiden Majelis Umum PBB, Special Representative for Children and Armed Conflict (CAAC), Head of Department of Peace Operations (DPO), dan Direktur Ekesekutif UNICEF untuk menyampaikan komitmen nasional mengenai pentingnya perlindungan anak dalam situasi konflik bersenjata.