Strategi Pemerintah agar Kasus COVID-19 di Daerah Bencana Tidak Naik

Liputan6.com, Jakarta Ada sejumlah strategi Pemerintah agar kasus COVID-19 di daerah bencana tidak naik. Terlebih lagi Indonesia sedang diterpa bencana beruntun pada awal tahun 2021, dari longsor di Sumedang, banjir bandang di Kalimantan Selatan, gempa di Sulawesi Barat hingga Gunung Semeru dan Merapi yang kembali erupsi.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menerangkan, saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah penanggulangan bencana, terutama evakuasi korban bencana alam juga penyaluran bantuan.

"Fokus utamanya, melakukan evakuasi korban dan penyaluran bantuan seefektif mungkin," terang Wiku saat konferensi pers di Media Center COVID-19, Graha BNPB, Jakarta pada Selasa, 19 Januari 2021.

"Strategi penanggulangan di tengah pandemi COVID-19 terdiri dari peninjauan lokasi rumah sakit, penyiapan tempat evakuasi awal dan akhir. Kemudian penyediaan sarana prasarana dan protokol untuk pekerja sosial."

Selain itu, upaya penanganan bencana juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di daerah masing-masing terkait protokol kesehatan dan evakuasi orang yang terdampak COVID-19. Pemerintah mengimbau segenap petugas dan relawan sepenuhnya disiplin protokol kesehatan.

"Selain itu, pemerintah pusat meminta agar pemerintah daerah, petugas dan relawan yang sedang ada di lokasi bencana juga bahu-membahu mengingatkan masyarakat untuk sebisa mungkin menaati protokol kesehatan," lanjut Wiku.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Video Menarik Berikut Ini:

Pandemi COVID-19 saat ini menuntut perhatian bagi penggiat kemanusiaan dan pelaku kebencanaan di pusat dan daerah. Ini karena berpotensi memperburuk keadaan.

"Hal ini mengingat pada saat respons bencana alam, orang akan cenderung berada dalam jarak yang berdekatan, baik tempat yang terbatas, misalnya tempat evakuasi maupun menuju tempat demi mendapatkan rasa aman dan nyaman," Wiku menambahkan.

"Tentunya, menjadi tantangan tersendiri bila dilakukan evakuasi dalam kondisi COVID-19, yang mana orang harus menjaga jarak. Keadaan yang berdesakkan saat berada di tempat evakuasi bisa menyebabkan tempat tersebut menjadi pusat infeksi virus Corona.

Ancaman tersebut, sebut Wiku, menjadi beban ganda, yang umumnya di lokasi pengungsian akan meningkatkan kemunculan penyakit-penyakit umum lain, seperti gangguan pencernaan diare maupun stres. 

"Perlu diingat, manajemen bencana akan lebih sempurna dengan adanya keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah untuk gotong-royong melalui rencana kesiapsiagaan dalam masa pandemi COVID-19," katanya.

Salah satu mitigasi bencana yang perlu disiapkan adalah evakuasi yang dilengkapi dengan penerapan protokol kesehatan. Pada saat evakuasi berlangsung, penggolongan orang terdampak COVID-19.

"Siapkan rencana evakuasi dan protokol kesehatan bagi masyarakat, seperti menjaga jarak, menggunakan masker dan menjaga kebersihan diri serta sekitarnya pada saat evakuasi," papar Wiku.

"Yang paling penting adalah melakukan evakuasi berdasarkan penggolongan orang terdampak COVID-19. Sebaiknya, pasien COVID-tidak dirawat di daerah dengan risiko bencana tinggi agar tidak perlu dilakukan mobilisasi pasien pada saat bencana terjadi."

BPBD dan pemerintah daerah perlu menyiapkan protokol evakuasi khusus untuk evakuasi pasien dan pekerja medis. BPBD juga perlu berkoordinasi dengan dinas kesehatan agar memiliki data dan mengetahui lokasi-lokasi kasus positif COVID-19 yang tinggal di area terdampak bencana.

"Bisa juga diterapkan semacam tanda khusus bagi orang dengan kasus positif dan tidak positif COVID-19 serta memberikan pita dengan warna khusus di tangan, masker dengan tanda khusus atau tanda lainnya," imbuh Wiku.