Vaksinasi COVID-19 Tahap 2 Sasar 16,9 Juta Petugas Layanan Publik dan 21,5 Juta Lansia

Liputan6.com, Jakarta - Melihat perkembangan positif dari vaksinasi COVID-19 tahap pertama, Pemerintah melanjutkan program vaksinasi di Tanah Air pada tahap selanjutnya. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua akan diberikan pada kelompok prioritas yang terdiri dari masyarakat lanjut usia (lansia) dan petugas pelayanan publik.

Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid. menyampaikan, “Kita tahu lansia memiliki beban berat terkait angka kesakitan dan kematian akibat terinfeksi COVID-19, sementara petugas pelayanan publik memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi,” terangnya dalam Dialog Produktif bertema Vaksinasi Tahap Kedua di Depan Mata yang diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan di FMB9ID-IKP, Selasa (16/2).

Kendati masyarakat sebentar lagi akan mendapatkan vaksinasi, Siti Nadia mengimbau bahwa upaya ini belum cukup. “Vaksinasi, 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak) serta 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) merupakan satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan. Setelah vaksin kita tidak boleh kendor melaksanakan protokol kesehatan,” imbaunya.

Pemerintah menargetkan akan memvaksinasi 16,9 juta petugas layanan publik dan 21,5 juta lansia di seluruh Indonesia. “Untuk tahapan registrasi nantinya tidak harus menunggu SMS atau pemberitahuan dari aplikasi, namun cukup datang ke fasilitas kesehatan (faskes) dan akan langsung terdaftar di sistem PCare yang sudah kami sediakan sebelumnya,” terang Siti Nadia.

Selain itu, Siti Nadia menjelaskan ada beberapa cara terkait pemberian vaksinasi tahap kedua. “Ada beberapa cara untuk pemberian vaksinasi tahap kedua ini nantinya, yaitu berbasis faskes, berbasis institusi, vaksinasi massal di tempat, dan vaksinasi massal bergerak, seperti vaksinasi bagi pedagang pasar yang akan dilakukan di pasar sehingga tidak lagi penerima vaksin harus datang ke faskes,” ujarnya.

Sementara Joni Martinus, VP Public Relations PT. Kereta Api Indonesia dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan pihaknya menyambut baik dan mendukung penuh program vaksinasi.

"Ini karena memang petugas pelayanan publik memiliki mobilitas tinggi terutama bagi petugas pelayanan penumpang dan pelayanan umum kami lainnya,” ujarnya.

Joni mengatakan, PT KAI telah mendaftarkan Klinik Mediska yang tersebar di seluruh daerah operasi kereta api (Daop) di Pulau Jawa dan Sumatra sebagai tempat pelaksanaan vaksinasi.

Selain itu, lanjut Joni, “Kami sudah mengikutsertakan dokter dan perawat di beberapa daerah operasi kami untuk mengikuti pelatihan vaksinator. Tentu dengan langkah-langkah ini akan memperkuat dan mempercepat memperlancar proses vaksinasi di PT. KAI. Ada kurang lebih 13.526 yang terkait dengan petugas layanan publik di PT. KAI.”

Sebagai ilustrasi, dalam satu hari kerja normal KRL yang dioperasikan PT. KAI di Jabodetabek melayani 1,2 juta pergerakan penduduk dan untuk di masa pandemi bisa melayani hingga 400 ribu orang. Kereta api jarak jauh di masa pandemi pun masih melayani 30 ribu orang.

“Kami di KAI membentuk satgas internal yang menjalankan sosialisasi kepada rekan-rekan kami bahwa memakai masker itu keren, bekerja dari rumah (WFH) itu bukan berarti libur, terkait 3M dan 3T juga terus kita sosialisasikan melalui multi media baik milis broadcast dan akun media sosia kami,” terang Joni.

Menurut Joni, KAI konsisten menerapkan protokol Kesehatan terutama di pintu-pintu tunggu, pada saat validasi pengecekan dokumen, pengecekan suhu tubuh, dan penggunaan masker.

"Sedapat mungkin kami menghindari kontak langsung, sehingga kami menghimbau penumpang membeli tiket secara online dan melakukan check in secara online.”

Selain vaksinasi kepada petugas pelayanan transportasi, pemerintah juga akan melakukan vaksinasi bagi pedagang pasar di pasar induk Tanah Abang Rabu (17/2). Siti Nadia menjelaskan, “Ini merupakan upaya memberikan vaksinasi dalam bentuk klaster dan juga sebagai bagian pemberian vaksinasi tahap kedua, yang akan kita mulai besok Rabu di Tanah Abang selama enam hari.”.

“Masyarakat tidak perlu ragu lagi mendapatkan vaksinasi pada waktunya dan menjaga protokol kesehatan, karena kita tahu vaksinasi ini upaya melindungi diri dan keluarga kita. Pemerintah sudah menjamin, Badan POM sudah memberikan izin penggunaan darurat sehingga vaksin ini terjamin mutu dan khasiatnya, MUI juga sudah memberikan fatwa kehalalannya,” tutup Siti Nadia.