Konflik Israel-Palestina, WHO Desak Perlindungan Tenaga dan Layanan Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta - World Health Organization (WHO) mengingatkan pentingnya melindungi tenaga dan layanan kesehatan di tengah situasi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres telah memperingatkan konflik Israel-Palestina berpotensi melepaskan krisis keamanan dan kemanusiaan yang tidak dapat ditahan.

"Situasi kesehatan juga sangat memprihatinkan dan dalam eskalasi konflik baru-baru ini, telah terjadi puluhan insiden yang melibatkan petugas kesehatan dan fasilitas kesehatan," kata Tedros dalam konferensi persnya Senin (17/5/2021).

Sebelumnya, dikutip dari Aljazeera, dua dokter spesialis senior di rumah sakit di Gaza meninggal dunia dalam sebuah serangan yang diluncurkan oleh Israel.

Mereka adalah Ayman Abu al-Ouf, Kepala Bagian Penyakit Dalam di Al Shifa Hospital yang meninggal bersama anggota keluarganya pada Minggu, serta Mooein Ahmad al-Aloul, ahli saraf psikiatri yang meninggal pada Minggu pagi.

Tedros juga mengatakan bahwa konflik tersebut berdampak pada pemeriksaan dan vaksinasi COVID-19. "Ini menciptakan risiko kesehatan bagi dunia secara keseluruhan," katanya.

Simak Juga Video Menarik Berikut Ini

Dirjen WHO pun menegaskan bahwa perlindungan tenaga dan fasilitas kesehatan merupakan sebuah keharusan dalam segala keadaan.

"Norma-norma hukum humaniter internasional harus dihormati sepenuhnya," kata Tedros.

"Secara khusus, petugas kesehatan dan infrastruktur harus selalu dilindungi dan saya menyerukan kepada para pemimpin di semua sisi untuk memastikan penghormatan terhadap hukum kemanusiaan yang vital ini," Tedros menambahkan.

Dalam kesempatan yang sama, Mike Ryan, Direktur Eksekutif Program Kedaruratan WHO mengatakan bahwa nyawa dari masyarakat haruslah dilindungi, begitu juga layanan kesehatan yang melayani mereka.

"Semua serangan terhadap pelayanan kesehatan harus dihentikan segera dan akses warga untuk pelayanan kesehatan yang pantas haruslah dijamin," kata Ryan.