6 Provinsi Alami Lonjakan Kasus, Satgas COVID-19 Dorong Pemda Optimalisasi PPKM

Liputan6.com, Jakarta Satgas Penanganan COVID-19 meminta kepada pemerintah daerah mengoptimalkan PPKM kabupaten/kota maupun PPKM Mikro sekarang juga. Hal ini tidak lepas dari perkembangan Pandemi COVID-19 yang terjadi dalam empat minggu terakhir yang menunjukkan enam provinsi di Pulau Jawa sebagai penyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia.

“Sesuai arahan Presiden pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif. Jadikan data sebagai basis pengambilan kebijakanpenanganan COVID-19 sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampumengendalikan lonjakan kasus,” jelas Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam siaran persnya, Selasa, 22 Juni 2021.

Simak Video Berikut Ini:

Berdasarkan data per tanggal 20 Juni2021, keenam provinsi di Pulau Jawa yang menyumbang kenaikan kasus tertinggi adalah:

- DKI Jakarta meningkat sebesar 387%,dengan total kenaikan 20.634 kasus;

- Jawa Barat meningkat sebesar 115%,dengan total kenaikan 8.382 kasus;

- Jawa Tengah meningkat sebesar 105%,dengan total kenaikan 5.896 kasus;

- Jawa Timur meningkat 174% dengantotal kenaikan 2.852 kasus;

- DIYogyakarta meningkat sebesar 197%,dengan total 2.583 kasus; dan

- Banten meningkat sebesar 189%, dengan total 967 kasus.

Satgas mengungkapkan perkembangan tersebut menjadikan Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92% sejak 4 minggu terakhir.

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” jelas Wiku. Kenaikan ini juga diikuti dengan meningkatnya BOR atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi RS rujukan covid. Bahkan, BOR 5 dari 6 Provinsi ini mencapai lebih dari 80% per tanggal 21Juni 2021. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR nya di bawah 80%, yaitu 66,67%.

Satgas mengungkapkan kenaikan kasus positif ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk kita bersama mengevaluasi kebijakan pengendalian. Untuk dapat memastikan efektivitas khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, semua unsur harus melaksanakan tugas danfungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.

“Saat ini, persentase pembentukan Posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderungrendah dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung padapembentukan Posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkatDesa/Kelurahan,” ungkap Wiku.

Masih banyaknya desa/kelurahan yang belum memiliki posko tentunya berpotensi menyebabkanhambatan koordinasi penanganan covid-19 yang baik hingga tingkat RT, sehingga berdampakterhadap tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.

Oleh karena itu, Satgas meminta kepada Gubernur khususnya dari ke-6 Provinsi ini untuk segera menginstruksikan Bupati dan Walikota di wilayahnya untuk meningkatkan kinerja PPKM Mikro.

“Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas danfungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait. IngatCOVID-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa sehingga apabila seluruhPemerintah Daerah dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapatmenjadi penyelamat banyak nyawa,” pungkas Wiku.